MATARAM – Persoalan utang Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB saat kepemimpinan Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi Djalilah periode 2018-2023 menjadi topik yang menarik dalam debat perdana pasangan calon gubernur (Cagub) dan calon wakil gubernur (Cawagub) NTB, Rabu malam (23/10/2024).
Debat tersebut, diikuti oleh tiga pasangan Cagub/Cawagub, yakni pasangan Sitti Rohmi Djalillah – HW Musyafirin (Rohmi-Firin), pasangan Zulkieflimasnyah – HM Suhaili FT (Zul-Uhel), dan pasangan Lalu Muhamad Iqbal – Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda). Dalam sesi tanya jawab,
Cagub Iqbal memberikan pernyataan terhadap Cagub Rohmi, terkait utang Pemprov NTB yang mencapai hampir Rp 1,3 triliun, termasuk soal utang di SMI (PT Sarana Multi Infrastruktur) sehingga itu menjadi beban daerah. Bahkan utang tersebut masih belum lunas hingga kepemimpinan Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi Djalilah berakhir pada bulan September 2023 lalu. ”Bu Rohmi saya mau nanya. Bu Rohmi bagaimana ceritanya kok ada utang pemerintah (Pemprov) NTB kok sampai Rp 1,3 triliun?,” tanya Iqbal ke Rohmi yang disambut suara riuh pendukung yang hadir dalam debat itu.
Menurut Iqbal, dari utang Rp 1,3 triluan itu, lebih dari Rp 500 miliar ada utang untuk pembiayaan kontraktor. Utang yang begitu besar, kata Iqal bahwa ada persoalan dalam perencanaan APBD NTB. ”Apakah Ibu Rohmi tahu kejadian itu dan bagaimana pandangan Bu Rohmi tentang itu?,” tanya Iqbal lagi.
Menjawab hal tersebut, Cagub Rohmi mengatakan bahwa ada kondisi yang memaksa daerah harus melakukan pinjaman utang, seperti saat itu ada bencana gempa bumi dan pandemi Covid-19. Dimana utang SMI itu berasal dari pemerintah pusat.
Namun dinyatakan Cagub Rohmi, bahwa untuk alokasi anggaran utang itu bukan kewenangan dirinya, yang saat itu sebagai wakil gubernur. “Tetapi tidak ada salah juga kita berutang, karena ada hal krusial yang memaksa (daerah) untuk berutang,” ucap Rohmi.
Sementara Cagub Zulkieflimansyah, ketika menjawab soal utang Pemprov NTB di eranya sebagai Gubernur NTB, mengatakan bahwa utang SMI bukanlah utang biasa. Namun pemberian utang dari pemerintah pusat itu sangat selektif.
Menurutnya, hampir semua daerah bersaing untuk memperoleh utang tersebut, dan NTB diberikan utang SMI karena dinilai mampu membayarnya. Demikian utang diberikan karena ada program strategis yang harus dibiayai dan tidak bisa hanya mengandalkan APBD semata, misalnya di NTB untuk pembangunan infrastruktur jalan dan rumah sakit. “NTB dianggap mampu membayar cicilan utang tersebut,” jelasnya. (yan)