IPM NTB Sulit Bergeser Jika Didominasi Kepentingan Politik

BELAJAR : Belasan anak-anak yang ada di Desa Sepit Kecamatan Keruak, Lombok Timur saat mengikuti belajar. (ABDI ZAELANI/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Sudah dua tahun ‘Duo Doktor’ memimpin NTB, yakni Dr H Zulkieflimansyah dan Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB ternyata belum mampu menggeser posisi peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, mencatat IPM NTB masih berada di posisi 29 dari 34 provinsi se Indonesia. Peringkat 29 tersebut merupakan capaian TGB Dr H Muhammad Zainul Majdi yang berakhir pada tahun 2018 silam.

Wakil Ketua 1 PGRI NTB, Dr Abdul Kadir menilai saat ini perhatian Pemprov NTB terhadap pendidikaan masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari perhatian terhadap guru honorer dan fasilitas pendidikan, baik di sekolah negeri maupun  swasta masih jauh dari harapan. Begitu juga dengan perhatian dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi guru, justru semakin terabaikan oleh Dinas Dikbud NTB. Padahal, keberadaan guru ini menjadi garda terdepan dalam peningkatkan kualitas serta mutu pendidikan, yang berujung pada peningkatan IPM NTB.

“Jadi memperhatikan guru dengan sungguh-sungguh dalam berbagai aspek bisa meningkatkan angka partisipasi kasar serta angka partisipasi murni di sekolah,” kata Dr Abdul Kadir yang akrab disapa Kedo kepada Radar Lombok, kemarin.

Menurut Doktor Kedo, selain persoalan minimnya perhatian terhadap guru honorer, juga persoalan mendasar adalah sekokah negeri di NTB masih banyak mengalami kekurangan guru, dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini setelah pemerintah pusat memberlakukan moratorium pengangkatan guru PNS. Hal tersebut berdampak pada kekurangan guru di sekolah dan terpaksa diisi oleh guru honorer, yang lagi –lagi nasib mereka digantung oleh pemerintah dengan gaji seadanya dari sekolah.

“Bagaimana mungkin mendapatkan IPM yang baik, jika perhatian pemerintah setengah-setengah. Kuncinya perhatikan guru, tidak hanya dalam kesejahteraan saja melainkan dari sisi kemampuan untuk menghadapi era globalisasi ini,” tegasnya.

Kedo menyarankan agar Dinas Dikbud Provinsi NTB bersama Dinas Dikbud kabupaten/kota untuk lebih memperhatikan keberadaan guru, baik itu kesejahteraan maupun peningkatan kompetensi mereka. Untuk meningkatkan kompetensi guru, baik itu PNS maupun honorer, sudah semestinya pemerintah daerah secara rutin memberikan pelatihan.

“Artinya bapak/ibu guru ini perlu disentuh secara maksimal oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Terpisah,  Pengamat pendidikan yang juga guru besar FKIP Univeritas Mataram (Unram) Prof H Mahyuni mengatakan secara kompetensi dan kualifikasi gelar akademik doktor yang dimiliki pemimpin NTB sekarang ini sebenarnya sangat menunjang dalam mensukseskan pekerjaan. Namun menjadi pemimpin merupakan hal lain, karena menyangkut seni dan keterampilan (arts and skills) dalam memimpin yang komponennya kompleks, salah satunya manajerial dan komunikasi.

“Sistem birokrasi kita memaksa pimpinan di instansi manapun untuk tidak bisa sepenuhnya mengaplikasikan kompetensinya, karena disibukkan dengan melayani selera dan pesanan bos,” ucapnya.

Menurut guru besar di FKIP Unram ini, bahwa kompleksnya masalah pendidikan khususnya di NTB ini, sudah semestinya semua elemen pendidikan harus dilibatkan. Tapi lagi-lagi sistem penganggaran dari pemerintah daerah justru terlihat tidak sungguh-sungguh mau merubah mutu pendidikan.

“Ketika dunia pendidikan diintervensi kepentingan politik, maka penigkatan mutu boleh jadi hanya mimpi,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB Dr H Aidy Furqan mengaku IPM NTB meliputi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Khusus untukpendidikan akan diintervensi dengan meningkatkan rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi masyarakat. Kalau hal tersebut dilakukan dengan makin meningkatkan layanan akses pendidikan. Akses meliputi ketersediaan fasilitas pendididikan dan keterjangkauan layanan pendidikan.

“Maka Dikbud NTB terus menyediakan fasilitas dan sarpras pendidikan dan memperbanyak SMA terbuka untuk memberi kesempatan anak-anak putus sekolah melanjutkan pendidikan,’’ jelasnya.

Sebelumnya, posisi IPM NTB ini tidak pernah bergeser dalam dua tahun kepemimpinan ‘Duo Doktor’ sejak 2018 lalu. NTB masih berada di papan bawah klasemen bersama Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, NTT, Papua Barat dan Papua.

“Laju pertumbuhan IPM NTB tahun ini merupakan yang terendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya berada di posisi ke 13. Pada tahun sebelumnya berada di posisi ke 5,” kata Kepala BPS Provinsi NTB, Suntono, Selasa (15/12).

Kendati demikian, kata Suntono, tahun ini IPM NTB mengalami peningkatan menjadi 68,25 dari tahun sebelumnya 68,14. Pertumbuhan IPM NTB mencapai 0,16 persen. Namun, peningkatan IPM NTB masih berada pada kategori capaian sedang.

Dikatakannya, dari dimensi kesehatan digambarkan oleh indikator Umur Harapan Hidup di 2020 NTB mencapai 66,51 tahun. Indikator ini meningkat sebanyak 0,23 tahun dibandingkan tahun 2019. Kemudian, pendidikan digambarkan oleh indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. HLS NTB di 2020 NTB mencapai 13,70 tahun. Di mana meningkat 0,22 tahun dibandingkan tahun 2019. Sedangkan RLS-nya sebesar 7,31 tahun dan nilai ini meningkat sebanyak 0,04 tahun dibanding tahun sebelumnya. (adi)