MATARAM – Badan Pusat Statistik (BPS) RI sebelumnya telah merilis data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seluruh Provinsi di Indonesia. Hasilnya Provinsi NTB menempati urutan ke 29 dari 34 provinsi di Indonesia, dengan tingkat capaian IPM hanya 68,65 atau lebih rendah dari standar IPM nasional yang mencapai 72,29.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Iswandi justeru mengklaim, IPM NTB mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini. Namun ia menyadari, dampak pandemi Covid-19 telah membawa sedikit perubahan dalam pencapaian IPM, yang menyebabkan pertumbuhan mengalami perlambatan dua tahun terakhir. “Pada tahun 2020 dan 2021, IPM Provinsi NTB hanya tumbuh 0,16 dan 0,59 persen. Keduanya melambat dibandingkan tahun sebelumnya,” sebutnya kepada Radar Lombok.
Karena itu, menjelang akhir masa kepemimpinan Zul-Rohmi sabagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB pada akhir tahun 2023, dibutuhkan kerja keras yang lebih intensif lagi untuk meningkatkan capaian IPM. Di mana tahun 2023 sebagaimana yang terdapat di dalam Peraturan Daerah No.2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Menargetkan IPM NTB mencapai poin 70,09. “Itu artinya masih tersisa 1,44 poin jika dibandingkan data IPM terakhir,” katanya.
Menurutnya, usaha untuk meningkatkan IPM membutuhkan intervensi pada tiga dimensi pembentuk IPM yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Untuk pendidikan, kata Iswandi seraya menjawab pemberitaan yang dimuat Radar Lombok pada 24 Mei 2022, menurut BPS Provinsi NTB perlu dilakukan program-program yang tepat untuk meningkatkan indikator rata-rata lama sekolah (RLS), harapan lama sekolah (HLS), dan usia harapan hidup (UHH). BPS menyarankan agar masyarakat yang putus sekolah dapat mengikuti program sekolah paket ABC, sehingga rata-rata lama sekolah bisa ditingkatkan.
Sementara itu, untuk dimensi kesehatan, NTB saat ini mengalami perlambatan peningkatan UHH. Salah satunya disebabkan masih tingginya angka kematian bayi (AKB). Dalam tiga tahun terakhir AKB di NTB cukup tinggi mencapai lebih dari 800 kasus per tahun. Program unggulan revitalisasi posyandu menjadi terobosan pemerintah provinsi NTB. “Program ini berjalan sangat progresif, sehingga tahun 2021 sudah ada 7.581 Posyandu yang tersebar di seluruh dusun di NTB, dan secara kelembagaan bertransformasi seluruhnya menjadi Posyandu Keluarga (Posga). Posyandu Keluarga diharapkan mampu menjawab kebutuhan berbagai tingkatan umur, dari bayi, anak, remaja, dewasa, dan kelompok lanjut usia (lansia),” jelasnya.
Setelah sisi kuantitas terpenuhi, fokus Pemprov NTB saat ini lebih pada peningkatan kualitas layanan. Posga dirancang agar mampu memberikan layanan terintegrasi sektor kesehatan dan sektor strategis lainnya yang mendukung perubahan perilaku hidup sehat dan pemberdayaan masyarakat. PAUD HI, Bank Sampah, BKB, BUMDes, UMKM, edukasi risiko pernikahan dini, bahaya merokok, pola asuh balita, kesehatan remaja, dan lansia adalah bagian dari integrasi ini. “Proses yang komparatif ini menjadikan Posga di NTB akan dipromosikan oleh Kementerian Kesehatan sebagai contoh praktik baik di tingkat nasional,” klaimnya.
Selain pendidikan dan kesehatan, lanjutnya, Pemprov NTB juga diklaim memperhatikan peningkatan standar hidup layak masyarakat, terutama pada masa pandemi Covid-19. Awal tahun 2020, terjadi penurunan persentase pengeluaran per kapita per tahun sebesar 2,72 persen dibandingkan tahun 2019. Penurunan daya beli masyarakat ini ditangani dengan peningkatan aktifitas ekonomi produktif melalui pengembangan industrialisasi dan pemulihan sektor pariwisata dengan event internasional seperti Asia Talent Cup (IATC) dan World Superbike (WSBK), dan MotoGP di Sirkuit Internasional dalam Kawasan Mandalika. “Adanya event internasioanal di KEK Mandalika berdampak positif pada sektor pariwisata. Meningkatnya angka kunjungan wisatawan mencapai 100 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan okupansi hotel dari hanya 15 persen menjadi 95 persen meningkatnya omzet bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lokal,” bebernya.
Tidak hanya itu, kata Iswandi, juga peningkatan penyerapan tenaga kerja, sejumlah 1.475 tenaga kerja dari NTB, termasuk penduduk dari enam desa penyangga di sekitar Mandalika. Sementara untuk industrialisasi, pemerintah mengoptimalkan pengembangan komoditas/produk/jenis usaha unggulan daerah melalui industrialisasi produk unggulan daerah serta mendorong pengembangan IKM dan UMKM yang berdaya saing sebagai lokomotif ekonomi daerah melalui pengembangan produk, pengembangan sumber daya mansuia, dan pemasaran global. “Secara kelembagaan, ikhtiar mendorong percepatan IPM di NTB akan dikelola secara langsung oleh Tim Percepatan IPM NTB yang mengkaji berbagai upaya dan faktor kunci keberhasilan percepatan untuk perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan yang terukur dan sistematis,” paparnya.
Menurutnya, ikhtiar tersebut termasuk mendorong implementasi standar pelayanan minimal (SPM) untuk mendorong peningkatan IPM. Perwujudan ‘Desa Gemilang’ juga memberikan kontribusi langsung kepada peningkatan IPM. Membangun Desa Gemilang adalah wujud nyata membumikan visi NTB Gemilang melalui potensi keunggulan dan daya saing desa. “IPM NTB akan bergerak pada poin 70 melalui aksi nyata multi pihak dari pemerintah dan non pemerintah dalam suatu gerakan bersama di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Tentunya, saat tiba masa tersebut, visi NTB Gemilang bukan lagi hanya slogan kosong tak berisi,” pungkasnya. (sal)
