MATARAM – Perjalanan dinas DPRD Provinsi NTB selalu menimbulkan kerugian negara. Aparat penegak hukum (APH) didesak untuk mengusut praktik korupsi yang sudah menjadi tradisi itu.
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB, para pelaku perjalanan dinas di DPRD NTB dengan sengaja membuat invoice tidak sebenarnya alias palsu atau fiktif. “Tidak cukup jika hanya disuruh mengembalikan kerugian negara. APH harus usut kasus ini biar ada efek jera. Karena sudah jelas ada unsur kesengajaan,” ujar Direktur Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) Provinsi NTB, Dwi Arie Santo kepada Radar Lombok, Minggu (30/5).
Untuk anggota DPRD NTB yang tidak pernah menginap di hotel tapi membuat invoice menginap, di antara inisial HMRI, Drs HMA, Drs HMJ, HM, MA, AKMR, HSZ, HMRI dan lain-lain. Selain berbohong menginap, mereka juga melebihkan harga invoice.
Misalnya saja anggota DPRD NTB inisial HM. Dia membuat invoice telah menginap di hotel Grand Mercury selama 3 hari, sehingga menerima uang Rp 6 juta. Padahal, HM tidak pernah menginap. Begitu pula dengan anggota DPRD Drs HMA telah menerima uang Rp 5,7 juta karena melaporkan sudah menginap 3 hari, padahal faktanya tidak pernah menginap di hotel.
Modus melebihkan harga paling banyak dilakukan dewan. Misalnya dewan inisial HMRI saat menginap di hotel Swiss Bel, biaya sebenarnya Rp 3,6 juta, tapi nilai SPJ Rp 5,9 juta. Terjadi selisih lebih dari Rp 2 juta.
Ulah HMRI bukan sekali saja. Namun berkali-kali berdasarkan LHP BPK. Hal yang sama juga dilakukan dewan lainnya. Bahkan berani melebihkan biaya hingga Rp 4 juta seperti yang dilakukan HJA, HAW dan lain-lain.
Menurut Arie, fenomena adanya invoice hotel palsu merupakan preseden buruk. Apalagi terungkap banyak yang tidak menginap di hotel namun membuat invoice palsu. Parahnya lagi, ulah oknum DPRD seperti oknum siswa yang melaporkan harga buku sekolah lebih tinggi kepada orangtuanya dibandingkan harga sebenarnya.
Wakil rakyat sudah seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Apalagi DPRD memiliki peran dan tugas controlling atas kinerja eksekutif. “Bagaimana mau melakukan kontrol atas kinerja eksekutif jika perilakunya seperti ini,” sesal Arie.
Oleh karena itu, Somasi dengan tegas mendesak APH untuk turun tangan. Jangan lagi kasus tersebut hanya selesai dengan pengembalian kerugian negara. “Seharusnya ini tidak diselesaikan hanya sebatas administratif saja, harus dibongkar unsur Tipikornya,” ujar Arie.
Adanya fakta invoice hotel fiktif tahun anggaran 2020 harus menjadi kasus terakhir. “Karena ini masuk ke dalam modus laporan fiktif atau bahkan penggelapan. Saya berharap APH baik kepolisian atau kejaksaan mengatensi ini,” pintanya.
Selama setahun ini, kata Arie, rakyat diminta mengencangkan ikat pinggang karena anggaran banyak direfocusing untuk penanganan Covid-19. Sementara di sisi lain, anggota dewan menggunakan anggaran dengan cara yang tidak pantas.
Somasi tidak ingin kasus tersebut hanya diselesaikan secara administratif. Praktik korupsi harus dilawan dan dihilangkan. “Kasus ini sangat disayangkan jika hanya sebatas itu penyelesaiannya. Karena jika terjadi pemalsuan atau melebihkan tagihan, ini sudah terpenuhi unsur kesengajaannya,” tegas Arie.
Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB juga mendesak agar oknum dewan nakal tersebut diberikan sanksi. “Jadi menurut saya perlu mekanisme sanksi berlapis. Mengembalikan duit sekaligus kena sanksi etik. Karena ini ada unsur kesengajaan,” ujar aktivis FITRA NTB, M Ramli.
Terkait sanksi etik, hal itu menjadi tugas dan kewenangan Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB. BK diharapkan turun tangan dalam masalah tersebut. “Partainya juga jangan diam saja,” ucap Ramli.
Temuan BPK tersebut secara tidak langsung telah merusak marwah lembaga legislatif. Apalagi sudah terjadi berkali-kali. Kepercayaan publik semakin menurun kepada lembaga wakil rakyat jika tidak ada upaya efek jera diberikan.
Fitra sendiri tidak habis pikir masih saja ada temuan BPK. Seakan tidak berkaca pada pengalaman tahun sebelumnya. Bisa dibayangkan di tahun 2019 sesuai LHP BPK 2020 juga ditemukan dugaan penyalahgunaan anggaran senilai Rp 800 juta lebih. “Masalahnya kan tidak ada efek jera yang diberikan,” terangnya.
Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj Baiq Isvie Ruvaeda awalnya membantah keras terkait pemberitaan adanya oknum dewan yang membuat invoice palsu atau fiktif. “Maaf tidak ada yang palsu. Hati-hati memakai kata. Kami di DPRD tidak ada fiktif, hanya ada kesalahan administrasi yang urusan perjalanan ini kadang-kadang anggota menyerahkan ke pendamping,” jelasnya.
Lalu bagaimana dengan LHP BPK? Isvie menjadi diam dan tidak memberikan bantahan lagi setelah disodorkan isi LHP BPK.
Sekretaris DPRD Provinsi NTB, H Mahdi mengatakan, temuan anggaran perjalanan dinas sebenarnya tidak terlalu besar. “Yang jadi temuan itu Rp 247 juta,” ujarnya.
Sebagian besar kerugian negara juga sudah dikembalikan. Sisanya tinggal Rp 70 juta masih dalam proses. “Kita tidak ingin kedepan ada temuan lagi. Kita sudah minta juga kepada semua staf agar dimana para anggota DPRD NTB menginap dan itu harus sesuai real cost, karena BPK sudah tahu semua standar harga hotel,” ucapnya.
Mahdi memberikan atensi khusus terkait temuan BPK tersebut. Evaluasi pasti dilakukan untuk memperbaiki sistem pengawas kedepan. Sehingga, perjalanan dinas tidak terus menjadi temuan.
Harapannya, para staf di Sekretariat DPRD setempat tidak lagi bermain dengan perjalanan dinas. Mengingat, DPRD melalui sekretariat DPRD NTB telah mencanangkan zero temuan di perjalanan dinas. “Intinya, penggunaan sembarangan travel atau biro perjalanan wisata harus betul-betul yang akuntabel dan kredibel. Ini karena SOP sudah jelas, mana real cost mana lumpsum,” ujarnya.
Tidak boleh lagi ada permainan untuk mendapatkan keuntungan. Mengingat, BPK bisa mengetahuinya. “Kalau tiket pesawat sudah sulit dipermainkan. Kan BPK sudah online dengan tiket pesawat, kecuali kamar hotel. Ini kita sudah wanti-wanti untuk dilakukan perbaikan,” kata Mahdi. (zwr)
