MATARAM – Pemerintah Provinsi NTB telah membuka tangan selebar-lebarnya untuk rencana pembangunan kereta gantung ke gunung Rinjani. Namun hingga memasuki bulan September, investor asal China tersebut tak kunjung datang kembali ke NTB.
Investor yang akan membangun kereta gantung memang berasal dari China. PT Indonesia Lombok Resort (ILR) yang digandeng oleh investor, berencana membangun kereta gantung dari kawasan taman hutan rakyat (Tahura) Karang Sidemen Kabupaten Lombok Tengah, menuju bibir danau Segara Anak. “Sekarang investornya masih di China,” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, Madani Mukarom kepada Radar Lombok, Jumat (4/9).
Investor tersebut telah mengantongi izin prinsip. Masih banyak jenis izin yang harus diurus sesuai regulasi sebelum pembangunan dimulai. Namun hingga saat ini, investor yang telah bertemu Gubernur NTB Zulkieflimansyah itu belum juga kembali.
Ditegaskan Mukarom, kereta gantung sepanjang 10 kilometer yang akan dibangun mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Mengingat, keberadaannya akan menjadi magnet untuk menarik kunjungan wisatawan ke NTB. “Tapi sekarang masih lockdown investornya,” kata Mukarom.
Apabila kereta gantung ke gunung Rinjani terealisasi, maka akan menjadi yang pertama di Indonesia. Mengingat, kereta gantung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan Ancol Jakarta panjangnya hanya 1 kilometer saja.
Mukarom yakin, investor kereta gantung sangat serius. Berbagai dokumen seperti permohonan rekomendasi kesesuaian tata ruang juga dipersiapkan oleh perusahaan. “Infonya setelah normal, mereka kembali ke NTB,” katanya.
Luas izin yang diberikan kepada investor mencapai 500 hektar. Namun yang akan digunakan hanya 10 persen atau 50 hektar saja. Sisanya investor bertanggung jawab menjaga kelestarian hutan yang berada di wilayah izinnya.
Setelah mengurus izin kesesuaian tata ruang, perusahaan juga harus melakukan berbagai kajian sosial dan ekonomi. Kemudian kajian teknis serta lingkungan. “Nanti mereka membawa tim teknis dari China,” terang Mukarom.
Izin prinsip yang telah dikantongi perusahaan, digunakan untuk mengurus berbagai izin lainnya. Termasuk mengajukan kesesuaian tata ruang kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
Tidak berhenti sampai disitu, harus juga melakukan kajian lingkungan untuk memperoleh izin lingkungan. Langkah selanjutnya, investor menyusun desain teknis atau master plan pembangunan kereta gantung. Kemudian melakukan penataan batas areal dan pemetaan, dan menyusun Rencana Pengelolaan Wisata Jangka Panjang (RPWJP).
Rencana pembangunan kereta gantung juga telah mendapat dukungan dari DPRD NTB. Mengingat, rencana tersebut dinilai sebuah terobosan untuk mempermudah wisatawan yang ingin melihat Gunung Rinjani dari dekat, namun tidak mampu secara fisik untuk mendaki. “Sepanjang itu baik dan untuk kemaslahatan ummat, kami mendukung program pembangunan kereta gantung. Kalau ada kereta gantung kan jadi membantu, terutama sekali bagi pengunjung atau wisatawan yang secara umur tidak mampu mendaki. Karena selama ini banyak yang ingin lihat Rinjani tapi tidak bisa,” ujarnya.
Isvie sendiri yakin, keberadaan kereta gantung akan memberikan dampak positif bagi Lombok dan NTB. Apabila dilihat dari perspektif untung rugi, maka akan lebih banyak manfaatnya. (zwr)
