MATARAM – Masyarakat NTB ramai-ramai meminta untuk memboikot dan mencabut produk maupun investasi dari Prancis. Namun pencabutan investasi tidaklah mudah. Pasalnya investasi memberikan manfaat bagi daerah. Bahkan Prancis merupakan negara dengan jumlah investasi terbesar keempat di NTB.
“Untuk dicabut, saya pikir tidaklah. Kalau investasi kita ini kan orang per orang, apalagi investasi ini menurut saya bermanfaat bagi daerah dan masyarakat,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB H Muhammad Rum, kepada Radar Lombok, Senin (9/11).
Menurut Rum, pencabutan dari produk Prancis tidak bisa dilakukan pada investasi, kecuali untuk yang sifatnya propduk konsumtif. Lantaran, untuk mencabut investasi tidaklah mudah. Perlu adanya kajian dilakukan untuk bisa memutuskan hal tersebut. Pasalnya, kondisi sekarang banyaknya dilakukan penolakan terhadap produk Prancis.
“Kita putuskan hubungan dengan mereka okelah untuk konsumtif. Tetapi kalau yang sifatnya invetasi saya pikir tidak ada masalah,” tuturnya.
Dikatakan Rum, nilai investasi dari Prancis memang tidak terlalu besar hanya sekitar Rp 30 miliar. Paling banyak dibidang property, yakni beberapa hotel melati dan cottage (bungalo) dan resort. Sedangkan untuk di kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika belum diketahui siapa saja investor disekitar.
“KEK Mandalika sejauh ini intervensinya masih dari APBN. Paling hanya Novotel dari Prancis yang lainnya bukan Prancis,” tuturnya.
Diakui, memang nilai investasi dari Prancis di NTB terbilang kecil kontribusinya. Tetapi hal tersebut mampu mendorong realisasi investasi meningkat. Bahkan di triwulan III investasi NTB mencapai Rp 9 triliun, diyakini target RPJMD yang Rp 11 triliun pada 2020 ini bisa tercapai.
“Karena masih ada belum melaporkan LKPM, ITDC juga belum masuk laporan investasinya,” ucapnya.
Terpisah, Kepala Dinas Perdangan (Disdag) Provinsi NTB H Fathurahman mengatakan, pihaknya akan melakukan imbauan terlebih kepada seluruh ritel modern untuk menarik produk-produk dari Prancis. Meskipun di NTB produknya tidak terlalu banyak, karena diisi oleh beberapa produk lokal juga dan produk dalam negeri.
“Kita akan imbau dulu kepada ritel modern dan tentu akan ada koordinasi asosiasi pedagang ritel. Kita juga sudah jalin komunikasi untuk imbauan itu,” ujarnya. (dev)
