Intervensi Program Kemiskinan Mengacu Basis Data Terpadu

Ridwansyah (LUKMAN HAKIM/RADAR LOMBOK)

MATARAM—Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sukses menurunkan angka penduduk miskin periode Maret – September 2016. Sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB yang mencatat dalam periode Maret –September, Provinsi NTB berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin sebanyak 17.900 orang. Jumlah penduduk miskin NTB pada Maret 2016 sebanyak 804.450 orang berkurang menjadi 786.580 orang di posisi September 2016 atau turun sebesar 0,46 persen. Bahkan berkurangnya angka kemiskinan Provinsi NTB merupakan laju penurunan kemiskinan tertinggi secara nasional.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Ridwan Syah menyebut penurunan jumlah penduduk miskin merupakan bukti kerja keras Pemprov NTB bersama kabupaten/kota dan berbagai pihak serta elemen masyarakat. “Untuk tahun 2017 ini, kita akan Lakukan konsolidasi penanganan kemiskinan secara komprehensif dengan semua pihak,” kata Ridwan Syah, Kamis (5/1).

Dikatakannya, untuk penanganan kemiskinan di tahun 2017, seluruh SKPD termasuk kabupaten/kota harus mengacu kepada Basis Data Terpadu yang mencantumkan penduduk miskin secara lengkap by name by addres. Seluruh SKPD harus mengacu dengan basis data terpadu yang berasal dari Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan BPS. Di data tersebut sudah secara rinci penduduk miskin tercantum alamat dan namanya. Dengan demikian intervensi yang diberikan kepada penduduk miskin tersebut agar menjadi tidak miskin, dan yang sudah mampu untuk tidak turun kembali menjadi miskin lagi.

[postingan number=3 tag=”skpd” ]

Di tahun 2017 ini, Ridwan Syah menyiapkan beberapa strategi untuk mengentaskan penduduk miskin minimal 1 persen. Tiga strategi tersebut adalah pengentasan kemiskinan harus mengacu pada Basis Data Terpadu by name bay addres yang mencatat jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB sebanyak 2,7 juta sesuai data TNP2K dan BPS.

Intervensi program dengan mengacu Basis Data Terpadu tersebut harus dilakukan, agar program yang dijalankan oleh setiap SKPD tidak salah sasaran. Dengan demikian, anggaran setiap SKPD yang bersumber dari APBD , APBN dan sumber lainnya betul-betul tepat sasaran melakukan intervensi mengentaskan penduduk miskin.

Selanjutnya, kedua adalah akan memaksimalkan koordinasi peran antar SKPD. Karena sekarang ini banyak anggaran dari luar selain APBD, dan APBN, termasuk swasta yang ikut andil dalam program mengentaskan kemiskinan. Karena itu, koordinasi antar SKPD dan konsolidasi dengan pemerintah kabupaten/kota menjadi sangat vital untuk mensukseskan pengentasan jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB.

Ketiga adalah akan coba untuk semakin menajamkan program penanggulangan kemiskinan yang ada disetiap SKPD sesuai dengan menu dimiliki, baik itu dana hibah, bansos, dan belanja lainnya. Dengan tiga pendekatan ini yang bersumber dari APBD senilai Rp1,3 triliun lebih khusus untuk program langsung maupun tidak langsung penanggulangan kemiskinan. Progam langsung misalnya, hibah, bantuan kelompok dan lainnya. Sementara itu, untuk  progam tidak langsung seperti pembuatan infrastruktur jalan, bantuan pemasnagan listrik, rumah kumuh dan lainnya.

“Dengan tiga pendekatan ini, di tahun 2017, saya optimis, inovasi, dan langkah percepatan itu penurunan angka kemiskinan akan lebih cepat dari tahun sebelumnya,” ucap mantan Kepala BKPM-PT Provinsi NTB ini.

Pada tahun 2017, Provinsi NTB mendapatkan dukungan anggaran yang cukup besar dalam mengentaskan angka kemiskinan. Dukungan dana yang berasal dari berbagai sumber itu sekitar Rp1,3 triliun. Angaran besar tersebut tersebar di seluruh SKPD lingkup Pemprov NTB melalui berbagai program dan kegiatan seperti kesehatan, sosial, ekonomi maupun infrastruktur, baik secara langsung maupun tidak langsung menyentuh kemiskinan.

Jika dibandingkan total angaran untuk program menekan angka penduduk miskin pada tahun 2016 hanya sebanyak Rp865,456 miliar, sementara dukungan anggaran kemiskinan pada tahun 2017 mencapai Rp1,3 triliun lebih, maka terjadi loncatan dukungan dana yang cukup besar dalam rangka menekan jumlah penduduk miskin, agar taraf hidup dan kesejahteraan mereka meningkat.

Anggaran kemiskinan di NTB tahun 2016 mencapai Rp 865.456.219.292 dengan total program 103 dan 251 kegiatan. Sementara untuk tahun 2017 alokasi anggaran kemiskinan sebesar Rp 1.380.965.075.968, terdiri dari indikator kemsikinan sebesar Rp 124.946.844.106, indikator RPJMD lainnya yang mendukung  indikator kemiskinan sebesar Rp 1.220.658.231.862 dan belanja hibah dan bansos yang mendukung program kemiskinan sebesar Rp 35.360.000.000 sesuai yang tercantum dalam KUA-PPAS TA 2017.

“Dukungan anggaran yang begitu besar ini tentunya diharapkan mampu untuk mengangkat kehidupan masyarakat miskin menjadi lebih baik,” ucap Ridwan Syah.

Dikatakan, dimensi kemiskinan sangat luas dan kompleks , anggaran tersebut termasuk didalamnya adalah peningkatan infrastrukutur jalan, rumah layak huni,  akses air bersih, listrik dan lainnya. Sasarannya program kegiatan mengacu pada basis data terpadu yang dikeluarkan TNP2K Setwapres dan Kementrian Sosial berdasarkan data BPS yang diolah di pusat. Data tersebut juga sudah disebar ke semua kabupaten/kota. Selain itu ada juga program non APBD dari APBN maupun lembaga-lembaga non pemerintah termasuk dari BAZDa untuk penanggulangan kemiskinan.

Tak kalah menggembirakan lagi, lanjut Ridwan, bahwa anggota DPRD Provinsi NTB memiliki peran strategis dalam menekan jumlah penduduk miskin. Dimana anggota DPRD NTB telah mulai mengarahkan dana aspirasi mereka untuk program kemiskinan. Tahun2017 ini saja sudah mulai program asiprasi dewan untuk pengentasan kemiskinan, seperti membantu renovasi 300 rumah tidak layak huni penduduk miskin dengan total dana sekitar Rp7,5 miliar. Belum lagi dana hibah dan bansos yang disalurkan secara bertahap.

“Kami sangat memberi apresiasi anggota dewan NTB yang telah mengalokasikan dana aspirasi mereka untuk mengarah kepada sasaran penanggulangan kemisinan,” ungkapnya.

Ridwan mengatakan dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengumpulkan seluruh SKPD untuk mensingkronkan titik fokus kantong-kantong kemiskinan yang harus diintervensi dengan program dan pembinaan sesuai dengan tupoksi masing – masing SKPD. Selain itu, dalam pertemuan itu juga secara rinci akan mendetailkan program setiap kegiatan SKPD, sehingga program penurunan angka kemiskinan di tahun 2017 berjalan sesuai target dan tentunya tepat sasaran.

Selain mengumpulkan seluruh SKPD, Bappeda NTB juga akan melakukan koordinasi secara intensip dengan pihak kabupaten/kota. Karena bagaimanapun juga, pemerintah kabupaten/kota menjadi garda terdepan dalam program penanganan kemiskinan ini. Terlebih lagi, adanya dana desa dari APBN yang nilainya miliaran rupiah, jika itu difokuskan untuk penanganan penanggulangan kemiskinan, maka penurunan jumlah penduduk miskin selama tahun 2017 ini sudah tentu lebih cepat. Terlebih lagi, data penduduk miskin by name by addres dari Basis Data Terpadu sudah dimiliki di setiap desa/kelurahan, kecamatan dan juga kabupaten/kota.

“Saya optimis penurunan jumlah penduduk miskin di NTB akan lebih baik dari sebelumnya melalui inovasi dan gebrakan dan tentunya konsolidasi dan koordinasi yang baik bersama semua pihak terkait,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2016 berkurang 17.900 orang dibandingkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2016. Jumlah penduduk miskin NTB pada Maret 2016 sebanyak 804.450 orang berkurang menjadi 786.580 orang di posisi September 2016 atau turun sebesar 0,46 persen. “Selama periode Maret- September 2016, penduduk miskin di NTB turun cukup tinggi,“ kata Kepala BPS Provinsi NTB, Endang Tri Wahyuningsih.

Jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2016 mencapai 786.580 ribu orang (16,02 persen), berkurang 17.900 ribu orang (0,46 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2016 yang sebesar 804,45 ribu orang (16,48 persen).

Selama periode Maret 2016 – September 2016, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 6,4 ribuorang dari 385,22 ribu orang pada Maret 2016 menjadi 378,83 ribu orang pada September 2016. Begitu pula di daerah perdesaan penduduk miskin berkurang sebanyak  11,5  ribu orang dari 419,23 ribu orang pada Maret 2016 menjadi 407,75 ribu orang pada September 2016.

Penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2016 sebesar 18,20 persen, turun menjadi 17,55 persen padaSeptember 2016 begitu pula untuk penduduk miskin di daerah perdesaan turun, yaitu dari 15,17 persen padaMaret 2016 menjadi 14,82 persen pada September 2016.

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada September 2015, sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar72,81 persen untuk perkotaan dan 75,89 persen untuk daerah perdesaan.

Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan untuk  perkotaan adalah beras,rokok kretek filter dan daging sapi. Sedangkan untuk perdesaan adalah beras dan  rokok kretek filter. Komoditi bukan makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun pedesaan adalah perumahan, pendidikan dan bensin.

Selain jumlah penduduk miskin berkurang, BPS Provinsi NTB juga mencatat bahwa di periode Maret 2016 –September 2016, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan baik perkotaan maupun pedesaan. Untuk perkotaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dari 3,137 pada Maret 2016 menjadi 3,025 pada September 2016.

Sedangkan untuk perdesaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari 2,899 pada Maret 2016 menjadi 2,313 padaSeptember 2016. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati gariskemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk berkurang. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan relatif tidak mengalami penurunan, yaitu dari 0,780 pada Maret 2016 menjadi 0,779 padaSeptember 2016.  Untuk pedesaan, indeks keparahan kemiskinan  mengalami penurunan cukup berarti, yaitu dari 0,769 pada Maret 2016 menjadi 0,554 pada September 2016. Dengan menurunnya P2 berarti kesenjangan diantara penduduk miskin semakin berkurang.

Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada bulan September 2016 sebesar 786,58 ribu orang (16,02 persen) berkurang 17.900 orang, dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2016 yang berjumlah804,45 ribu orang (16,48 persen). Berkurangnya penduduk miskin terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan. Di mana daerah perkotaan penduduk miskin berkurang sebanyak 6,4 ribu orang dan daerah perdesaan berkurang sebanyak 11,5 ribu orang.

Lebih lanjut Endang mengatakan, perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mengalami penurunan. Namun kalau diamat setiap periode, penurunan penduduk miskin bersifat fluktuatif dan point penurunannya bervariasi. Sejak tahun 2007 sampai 2014 persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan, sedangkan pada keadaan bulan Maret 2015 penduduk miskin bertambah.Selanjutnya pada periode Maret 2015 – September 2016 kembali terjadi penurunan penduduk miskin NTB.

Endang mengakui jika menurunnya jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB periode Maret –September 2016 salah satunya adalah berjalannya sejumlah program unggulan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menekan angka kemiskinan.  Seperti, program penumbuhan wirausaha baru dan juga di sektor pertanian, seperti tanaman jagung, dan tanaman pangan lainnya.

Selain itu, penurunan angka kemiskinan di NTB juga didukung dengan meningkatnya kunjungan wisatawan yang berdampak terhadap tumbuhnya usaha di sub sektor perdagangan dan jasa termasuk juga kerajinan souvenir dan lainnya. “Program unggulan pemerintah daerah memberi andil besar dalam penurunan angka kemiskinan,” tutupnya. (luk/Adv)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid