MATARAM – Kasus penelantaran aset Pemerintah Provinsi NTB di Gili Trawangan oleh PT Gili Trawangan pasca Indah (GTI), tak kunjung selesai. Wacana interpelasi atas sikap Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang terus mengulur waktu untuk pemutusan kontrak PT GTI, kini semakin menguat.
Selain fraksi Gerindra yang getol ingin menggunakan hak interpelasi, anggota komisi III DPRD yang membidangi aset juga mendukung hak interpelasi. “Rekomendasi DPRD sudah jelas, putus kontrak GTI. Tapi rekomendasi tidak dilaksanakan, kita akan interpelasi. Sudah saatnya gunakan hak interpelasi,” ucap anggota Komisi III DPRD NTB, Raden Nuna Abriadi, Jumat (21/5).
Menurut Nuna, aset di Gili Trawangan yang dikelola PT GTI bukan persoalan sepele. Kawasan itu menyangkut hajat hidup orang banyak, hingga sumber pendapatan besar bagi daerah. Oleh karena itu, Nuna sudah berkomitmen untuk memastikan rekomendasi resmi DPRD NTB dilaksanakan. “Bagi kami rekomendasi ini tidak boleh berakhir mandul, apalagi Pemprov mau mengabaikannya tanpa alasan yang kuat,” ucapnya.
Jika sikap tegas pemerintah menerbitkan putus kontrak, berakibat pada gugatan secara hukum oleh PT GTI, Nuna menilai Pemprov tidak perlu takut. “Kan pemerintah sudah di back up Jaksa Pengacara Negara, mau meragukan apa lagi? Yang penting saat ini ambil tindakan yang senafas dengan suara rakyat yang tergambar lewat rekomendasi itu, persoalan menang atau kalah itu soal lain,” ujarnya.
Nuna melihat situasi berbeda saat ini. Ada misteri besar dalam kasus GTI. “Pemprov seperti tertekan atau ada yang menekan. Tekanan yang begitu hebat sehingga Pemprov dibuat linglung,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan itu melihat, pemprov lebih dari sekadar ragu-ragu. Tetapi tengah tertekan hebat, sehingga dukungan politik penuh dari DPRD NTB tidak cukup membuat pemprov putus kontrak dengan PT GTI. “Ini bukan lagi keragu-raguan, tetapi ada tekanan sehingga gubernur tidak berani mengambil langkah putus kontrak,” ungkapnya.
Sementara pihak mana yang menekan itu, Nuna mengatakan pemprov lebih mengetahuinya. Namun sikap Pemprov saat ini menunjukkan pemerintah kalah oleh kekuatan luar pemerintahan. “Padahal DPRD telah memberikan dukungan politik yang artinya rakyat telah berdiri di belakang pemerintah, tetapi ada kekuatan lain yang dilihat lebih besar sehingga belum berani mengeksekusi sampai sekarang,” katanya.
Hal ini dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk pemerintah. Seharusnya pemerintah tidak boleh kalah dengan pihak swasta. Baik itu korporasi maupun tokoh berpengaruh lainnya. Hal yang sangat lucu, Pemprov tidak bisa mempertahankan asetnya sendiri. Dukungan rakyat hingga back up Jaksa Pengacara Negara belum membuat pemerintah berani mengambil tindakan tegas.
Sikap eksekutif seharusnya satu nafas dengan DPRD. Saat DPRD menerbitkan rekomendasi putus kontrak, maka sikap pemerintah harus selaras. “Tidak ada alasan untuk tidak menjalankan rekomendasi itu, jelas-jelas ada kerugian atau wanprestasi disana,” ucapnya.
Sementara itu, anggota DPRD NTB lainnya TGH Najamuddin Moestofa mengingatkan para wakil rakyat lainnya untuk serius jika ingin melakukan interpelasi. Pasalnya, beberapa waktu sempat sangat menguat keinginan interpelasi, tapi gagal. Bukan sekadar gagal, parahnya lagi sebenarnya sudah ada surat yang ditandatangani 40 anggota dewan untuk melakukan interpelasi. “Tapi surat yang itu hilang. Surat interpelasi menguap. Makanya saya gak percaya dengan lembaga ini kalau mau interpelasi,” ungkapnya.
Meskipun begitu, Najam mendukung apabila kembali akan dilakukan interpelasi. Apalagi terkait kasus GTI. “Saya dukung kalau serius, ayo kita berhadap-hadapan. Jangan lagi nanti surat usulan interpelasi dihilangkan,” ucap Najam. (zwr)
