MATARAM – Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Irjen Kemendagri), Tumpak Haposan Simanjuntak menghadiri rapat koordinasi pengawasan daerah (Rakorwasda) tingkat Provinsi NTB tahun 2019 di Mataram, Selasa (26/11).
Dalam sambutannya, Tumpak Simanjuntak mengatakan, gubernur memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan di daerah. “Agar fungsi itu berjalan dengan baik, dan pelaksanaannya efektif dan efisien, daerah harus selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dengan Kemendagri,” tegasnya.
Selain itu, untuk optimalisasi pembinaan dan pengawasan di daerah. Akan dilakukan upaya penataan dan kebijakan pemerintah, dalam merefugsionalisasi aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Karena keberadaan APIP di daerah dinilai sangat efektif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
Untuk itu, ia meminta APIP untuk terus mengoptimalkan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH). Kemudian meningkatkan kemampuan pengawasan dan ilmu intelegensi sebagai upaya pembunaan dan pencegahan penyimpangan di daerah. “APIP harus mengoptimalkan koordinasi dengan APH. Manfaatkan APIP dalam mencegah korupsi di daerah,” pintanya.
Ia sangat mengapresiasi kehadiran Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah dalam Rakorwasda tersebut. Menurutnya, kehadiran gubernur merupakan bukti dan wujud dari keseriusan dalam mencegah korupsi di lingkup pemerintah Provinsi NTB.
Sementara itu, Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah mengingatkan bahwa tugas Inspektorat bukan untuk mencari-cari kesalahan. “Akan tetapi lebih kepada pembinaan dengan upaya dini untuk menangkap sinyal awal adanya indikasi-indikasi kesalahan. Agar bisa dengan cepat melakukan pencegahan terhadap tindakan penyimpangan lebih dini. Itu tugasnya,” kata gubernur.
Menurut gubernur, sifat manusia tidak sepenuhnya rasionalitas. Oleh karena itu, dalam hal upaya pengawasan, Inspektorat provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk lebih mengedepankan kebijaksanaan untuk mencari solusi daripada mencari-cari kesalahan.
Untuk itu, gubernur juga meminta pentingnya membangun relasi personal. Agar segala kendala dan permasalahan dapat dibicarakan dan didiskusikan dengan baik untuk kemajuan bersama. “Silahkan lakukan pengawasan, termasuk dalam hal investasi. Dan ingat, tidak mungkin negara akan maju tanpa adanya invstasi, sangat simpel formula ekonominya,” ucap gubernur.
Aparat penegak hukum dipersilahkan melakukan pengawasan apabila ada investasi yang berkaitan dengan ekspor, promotion dan impor submission. “Karena betapa pentingnya investasi itu untuk pertumbuhan ekonomi kita di Indonesia ini,” ujarnya. (zwr)
