Inspektorat Belum Periksa BUMDes Santong

Zaenal Idrus (HERY MAHARDIKA/RADAR LOMBOK)

TANJUNG-Inspektorat Lombok Utara sampai saat ini masih belum turun menindaklanjuti dugaan dana sebesar Rp 100 juta yang dialokasikan Pemerintah Desa Santong ke BUMDes LKM yang tidak mengirimkan laporan pelaksanaan program tahun 2015 tersebut. “Kami belum turun. Karena kami saat ini masih mempersiapkan tim-tim yang akan turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan,” terang Inspektur Inspektorat Lombok Utara, Zaenal Idrus, Selasa (17/1).

Terkait kepastian kapan turun, ia belum memberikan jawaban pasti. Yang jelas pihaknya akan segera turun melakukan pemeriksaan secara dengan mengecek beberapa item kegiatan tersebut. Pihaknya juga belum berani memastikan apakah benar atau tidak kesalahan tersebut “Saat ini masih menggunakan praduga tak bermasalah,” tandasnya.

Diakui, bahwa program tahun 2015 seharusnya sudah masuk laporan pada tahun 2016. Namun, pihaknya belum berani memastikan apakah tahun itu benar atau bagaimana. Tentu harus memeriksa apakah melalui kas ADD atau DD, kemudian anggaran itu apakah sudah didistribusi ke BUMDes atau belum. Apabila persoalan benar adanya. “Nanti kita akan lihat dulu di internal. Yang jelas dalam persoalan gak ada yang menghalangi,” tegasnya.

Persoalan ini awal mulanya mencuat dikalangan masyarakat desa setempat. Karena, pengurus BUMDes yang bergerak pada simpan pinjam telah diberikan suntikan dana sebesar Rp 100 juta, meski sudah diberikan suntikan namun kegiatan BUMDes ini mati suri, sehingga masyarakat setempat mempertanyakan aliran dana tersebut. “Desa telah memberikan suntikan dana kepada BUMDes melalui ADD atau APBD tahun 2015 sebesar Rp 100 juta. Suntikan dana yang diberikan itu, BUMDes juga tidak beraktivitas. Bantuan ini kami ambilkan lewat ADD. Total bantuan dana yang diberikan sebesar Rp 200 juta,” ungkap Sekretaris Desa Santong Mastar belum lama ini.

Saat ini pihaknya sedang menunggu laporan keuangan 2015 yang akan diserahkan BUMDes tersebut. Anggaran sebesar itu dialokasikan kemana saja dan digunakan untuk apa saja. “Kita sedang kejar, sekarang sudah disusun oleh BUMDes,” terangnya.

[postingan number=3 tag=”bumdes”]

Dari laporan ini, jelasnya, akan bisa melihat untuk apa saja penggunaan bantuan ratusan juta yang diberika pada periode akhir tahun 2015 tersebut. Dengan laporan tersebut, baru bisa diambil langkah selanjutnya apakah akan ada pergantian pengurus dan manajer BUMDes. Meskipun masih menunggu laporan, pihak desa sudah pernah bertemu dengan manajer dan pengurus BUMDes. Dari penjelasan Bumdes, tidak aktifnya Bumdes meskipun sudah diberikan bantuan dikarenakan kredit macet masyarakat. “Kita ingin buktikan benar atau tidak,” katanya. 

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Pemerintah Desa Pada Dinas Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lombok Utara, Edi Agus Wahyudi mengungkapkan, untuk persoalan bantuan desa yang diberikan ke BUMDes pihaknya hanya menerima bukti kuitansi penyerahan bantuan tersebut. “Kita di Pemdes memberikan bantuan permodalan sedangkan pengelolaan ada di bidang PM,” jelasnya.

Ia menegaskan,  bahwa pihaknya hanya menerima kuitansi penyerahan bantuan dari desa kepada pengurus Bumdes. Bentuk pertanggungjawabannya, jelasnya,  dari BUMDes ke kepala desa yang rinci dan tidak disampaikan ke pihaknya. “Laporannya global tidak dirincikan,” ungkapnya.

Ia menerangkan, bahwa pemda tidak memberikan dana ke BUMDes, yang mengalokasikan dana adalah pemerintah desa menggunakan ADD. Jadi, yang diberikan dana harus bertanggung jawab ke pemberi dana dalam hal ini pemdes.

Dihubungi terpisah, Ketua BUMDes LKM Santong Khairil Anwar membenarkan, pihaknya memang sudah menerima bantuan dana dari desa yang bersumber dari ADD sebesar Rp 100 juta pada 2015. Namun dari jumlah tersebut pihaknya hanya menerima Rp 84 juta, kemudian ada pinjaman dana dari kades Rp 5 juta sehingga total yang diterima BUMDes hanya Rp 79 juta. “Memang kita diminta laporannya, sekarang masih disusun,” akunya.

Lebih jauh ia mengungkapkan, bahwa alokasi dana yang diberikan desa digunakan untuk mengatasi kredit macet dari masyarakat. Apalagi pada 2015 lalu kondisi BUMDes juga kurang stabil. Selain itu, di BUMDes juga ada dana masyarakat, sehingga dana yang diberikan desa juga digunakan untuk penarikan yang dilakukan masyarakat. “Saya juga punya tabungan disana untuk mengantisipasi jika Bumdes mengalami kesulitan keuangan,” katanya.

Ia menyebutkan, bahwa ada dua hal yang menjadi penyebab tidak aktifnya BUMDes adalah kredit macet masyarakat dan penarikan tabungan nasabah dalam jangka waktu pendek dengan jumlah puluhan juta. “Ini yang menguras kas BUMDes,” pungkasnya yang mengaku posisi berada di Kota Mataram. (flo)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid