Terkait informasi terbaru mengenai pemberian dana bantuan secara bertahap itu, Rusdi mengatakan, setiap lembaga/kementerian berbeda-beda pendapatnya. Karena itulah, pentingnya juklak dan juknis supaya terarah seperti apa realisasi bantuan perumahan tersebut. “Kalau sekarang ini berbeda-beda pendapat berpidato,” tegasnya.
Yang jelas, pemerintah akan mendampingi masyarakat untuk membangun, karena anggaran itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Terkait ada masyarakat yang menolak RISHA, menurutnya itu wajar. Masyarakat saat ini belum tahu seperti apa struktur bangunan tahan gempa RISHA. “Untuk lebih pastinya kita menunggu dulu dari pusat, nanti kita disosialisasikan,” tegasnya.
Sementara itu, Kades Kayangan Edi Kartono mengungkapkan, bantuan rumah bagi korban belum ada kepastian seperti apa dari pemerintah pusat, apakah dalam bentuk uang tunai atau harus bangun rumah. Sebab, ada masyarakat yang setuju dan ada yang tidak setuju. “Lebih baik, mana masyarakat yang mau bangun RISHA tetap berjalan, bagi yang tidak mau berikan uang tunai saja,” ungkapnya.
BACA JUGA: Jokowi ke KLU, Warga Lotim Ikut Terima Bantuan
Sementara itu, Bupati KLU TGH Najmul Akhyar menjelaskan, pemberian dana bantuan Rp 50 juta untuk bangunan rumah tahan gempa, tidak mengacu kepada RISHA, yang terpenting substansi tahan gempa. Misalkan, di Kawasan Eko Wisata Kerujuk akan ditata dengan menggunakan rumah kayu tahan gempa dan gang-gangnya juga ditata sehingga ketika ada bencana memudahkan dalam evakuasi. “Substansi tahan gempa,” jelasnya. (flo)
