Ini Saran Farouk untuk Anggota DPD RI yang Baru

AHMAD YANI/RADAR LOMBOK DIALOG: Anggota DPD RI dapil NTB, Farouk Muhammad berdialog dengan sejumlah pihak terkait pertanggungjawaban dirinya sebagai Anggota DPD RI dapil NTB di Kantor DPD RI, Jumat (20/9) kemarin.

MATARAM–Sebanyak 136 Anggota DPD RI Periode 2019-2024 akan dilantik 1 Oktober mendatang. Empat orang di antaranya adalah Anggota DPD RI daerah pemilihan (dapil) NTB, yakni Evi Apita Maya, Sukisman Azmi, TGH Ibnu Halil, dan Lalu Suhaimi Ismi.

Terhadap mereka yang akan dilantik, Anggota DPD RI dapil NTB Periode 2014-2019 Farouk Muhammad berpesan bahwa aspirasi atau persoalan di daerah itu kompleks. Diperlukan kemampuan diplomasi dan argumentasi yang baik dalam menyikapi dan memperjuangkan. Karena nanti akan berhadapan dengan pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu berhadapan dengan sesama anggota DPD lain, yang juga memperjuangkan daerahnya. Sama-sama berebut agar daerahnya mendapatkan porsi DAU, DAK, DID, yang lebih besar.  “Tantangan kita di DPD RI adalah kemampuan untuk diplomasi dan argumentasi terkait kepentingan dan persoalan di daerah,” jelas mantan Kapolda NTB ini di Kantor Perwakilan DPD RI NTB, Jumat (20/9) kemarin.

Farouk juga berpesan agar anggota DPD baru, bisa menjalin dan membina komunikasi dengan kementerian. Dengan begitu, berbagai program di kementerian bisa tersalurkan ke daerah yang diwakilkan. “Kita diperhitungkan dan disegani sebagai Anggota DPD RI tergantung dari kita sendiri dalam membangun dan menjalin komunikasi dengan berbagai pihak di tingkat pusat,” jelasnya sembari meminta Anggota DPD RI harus mampu menjaga kehormatan diri serta kekompakan.

Selama dua periode menjabat anggota DPD, Farouk mengaku, sudah ikut serta berjuang pada sejumlah undang-undang yang terkait hajat hidup masyarakat di daerah. Di antaranya, ia termasuk dalam tim kerja penyusunan dan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) bersama DPR dan Pemerintah. Antara lain RUU Desa, RUU Pemda, RUU Pilkada, RUU Koperasi, RUU PBB, RUU Perlindungan UKM, dan lainnya.

Yang paling berkesan itu kata dia adalah kebijakan pemberian dana desa, sesuai diatur UU Desa. Saat itu pemerintah menerima usulan DPR/DPD. Dan itu memerlukan kemampuan diplomasi yang baik untuk bisa meyakinkan pemerintah, betapa pentingnya dana desa. “Dan terakhir, dana kelurahan mampu kita wujudkan. Dan saya adalah salah satu inisiator terkait perjuangan dana kelurahan ini,” lugasnya. (yan)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid