MATARAM – Kabar mutasi pemerintahan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) diprediksi bakal terjadi pekan ini.
Media ini pun menelusuri sumber-sumber internal terkait kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang paling mendapat sorotan. Kepala OPD ini pun berpotensi dicopot. Berikut ini catatan yang dihimpun dalam beberapa seri hasil penelusuran di sumber internal Iqbal-Dinda.
1. Aidy Furqan
Posisinya saat ini adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB. Namanya kerap menjadi perbincangan terkait proyek dana alokasi khusus (DAK) fisik yang kerap bermasalah. Tahun ini paling bermasalah. Hingga triwulan pertama 2025, sejumlah pengerjaan fisik gedung SMA dan SMK belum rampung.
Bermasalahnya DAK 2024 ini terasa nyata saat salah satu Kepala Bidang di Dikbud terkena operasi tangkap tangan (OTT) karena dugaan suap. Bahkan, nama Aidy disebut-sebut menjadi salah satu yang terlibat.
Persoalan DAK fisik di Dikbud ini tak sekadar soal proyek fisik yang amburadul. Dugaan permainan uang dalam pengerjaan proyek ini begitu kental. Sejumlah kontraktor pun hingga kini belum mendapatkan pekerjaan kendati mengaku sudah menyetor uang ke oknum di Dinas Dikbud.
2. Lalu Herman Mahaputra
Dokter ini saat ini memimpin RSU Provinsi NTB. Dokter Jack begitu kerap disapa muncul menjadi perhatian publik saat terjadi penggusuran rumah singgah sampai memunculkan demonstrasi. Belakangan, pendemo menyebut pembongkaran ini perintah dari Gubernur NTB. Meski pernyataan itu kemudian dibantah oleh Lalu Iqbal yang tengah retret di Magelang.
Namun, di luar itu Dokter Jack ini dinilai kurang cakap memimpin rumah sakit. Hal tersebut terbukti dari tata kelola keuangan. Kinerja rumah sakit yang seharusnya bertumbuh namun fokusnya hanya soal pembangunan fisik dan pengadaan alat kesehatan (alkes).
Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUP amburadul dengan hutang senilai Rp 193 miliar. Belanja ini di lluar rencana bisnis dan anggaran (RBA). Ada belanja Rp 46 miliar untuk obat, Rp 35 miliar untuk bahan medis habis pakai (BMHP), KSO BMHP dan AMHP Rp 49 miliar, dan alat medis habis pakai (AMHP) Rp 4 miliar.
Hutang ini berdampak pada layanan rumah sakit, informasi yang dihimpun untuk kebutuhan obat harus membeli eceran. Sementara itu alat medis yang ada tak dapat memberikan penanganan pada pasien karena belum dibayar. RSUP pun mengajukan pinjaman ke Bank Syariah Indonesia Rp 100 miliar untuk menangani solusi ini, pinjaman yang tentu tak sejalan dengan tata kelola keuangan BLUD.
3. Jamaluddin Malady
Salah satu tiga program prioritas dari Iqbal-Dinda selain pengentasan kemiskinan dan pengembangan pangan adalah peningkatan kualitas pariwisata Provinsi NTB. Jamaluddin Malady yang saat ini menduduki posisi sebagai Kepala Dinas Pariwisata dianggap oleh banyak pihak kurang cakap.Terlebih baru-baru ini dalam acara yang dibuat oleh Dinas Pariwisata yaitu Khazanah Ramadan, antara event organizer lokal dan Jakarta saling sikut. Ini akibat Jamal membatalkan EO lokal sesaat sebelum perhelatan. Belum lagi ulah konyolnya meminta sumbangan buka puasa dengan surat berkop dinas.
Selain dipandang kurang kompeten, termasuk dibuktikan hasil assessment, Jamal dikenal kurang apik. Data periode Februari 2024 masuk kategori kurang optimal. Rangking 36 dari 38 kepala OPD yang menjalani assessment.
Hal lain, Jamal ini menjadi ASN yang melakukan politik praktis dalam pilkada 2024 lalu. Ia pun sempat dilaporkan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Saat itu Jamal terang-terangan membagikan alat peraga kampanye calon gubernur dan wakil gubernur.
4. Eva Dwiyani
Saat ini ia menduduki posisi sebagai Kepala Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (Bappenda). Kinerja dinas tidak spektakuler. Langkah untuk meraih pendapatan asli daerah (PAD) monoton. Sepertinya khusus di dinas ini akan ada pemilihan secara khusus dan terbuka. Iqbal-Dinda disebut-sebut bakal menguji khusus para eselon II yang tertarik mengisi posisi ini.
Eva Dwiyani sendiri dari sisi figur pejabat, tak terlalu menonjol. Hasil rangking menunjukkan ia hanya bertengger di posisi 20 dalam ketegori hasil penilaian kategori cukup optimal.
Posisi di Bappenda diprediksi dalam mutasi perdana ini tak akan langsung definitif. Posisinya bakal diisi oleh pelaksana tugas. Figur terbaik dalam meritokrasi Iqbal-Dinda bakal ditempatkan disini karena upaya untuk mendongkrak PAD setinggi mungkin.(rl/ bersambung)
