Beberapa nama kepala dinas yang dianggap tak memiliki semangat membangun meritokrasi terus bermunculan. Inovasi dan terobosan menjadi hal penting yang diinginkan oleh Iqbal-Dinda.
Berikut nama-nama kepala OPD lainnya yang diprediksi tergusur dari posisinya.
9. Fathul Gani
Assisten Perekonomian dan Pembangunan. Bak seperti koordinator organisasi perangkat daerah (OPD), perannya tak terlihat. Kondisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bermasalah seperti saat ini tak dapat dipisahkan dari tanggungjawabnya.
Ke depan posisi yang kerap disebut Assisten II ini perlu diisi oleh figur yang paham mengontrol dan mengawal BUMD yang dimiliki oleh Pemprov NTB seperti PT Gerbang NTB Emas (GNE), Bank NTB Syariah, dan BPR NTB.
Dari sisi penilaian kinerja hasil assesment, Fathul Gani tidak termasuk yang menonjol, ia masuk kategori cukup optimal dengan raihan JPM 89,5 persen.
10. Najamuddin Amy
Perannya sebagai “juru bicara” pemerintah dianggap kurang dijalankan secara maksimal.
Selain itu, terobosan untuk mengakselerasi informasi program pimpinan terlihat belum menonjol.
Najam sendiri, sejatinya disebut akan promosi ke pusat. Dikabarkan pria asli Kabupaten Sumbawa Besar ini bakal masuk di Kementerian Permukiman.
11. Sadimin
Posisinya saat ini sebagai Kadis Perumahan dan Permukiman. Sadimin mengampu program terkait pokok pikiran (Pokir) anggota dewan hingga Rp 214 miliar. Sayangnya, dari jumlah itu hampir Rp 200 miliar fokusnya terhadap jalan lingkungan dan penerangan jalan umum.
Mengingat kemiskinan menjadi salah satu fokus Iqbal-Dinda, pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH), penanganan sanitas, seharusnya mendapat prioritas. Pasalnya, ini dapat menjadi cara untuk menurunkan kemiskinan.
12. Subhan Hasan
Posisinya sebagai Kepala Satuan Pamong Praja (Pol PP) diperkirakan segera berakhir. Subhan diduga gencar melakukan lobi-lobi untuk mengejar jabatan. Langkah yang jauh dari semangat meritokrasi yang digaungkan pasangan Iqbal-Dinda.
Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal memastikan akan melakukan mutasi pejabat dalam waktu dekat. Kepastian ini muncul, setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan izin kepada Gubernur NTB untuk melakukan rotasi dan mutasi pejabat.
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki itu menegaskan, bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmennya bersama Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) untuk menerapkan sistem meritokrasi dalam pemerintahan.
“Pasti akan ada (mutasi), namanya kita mau menempatkan orang yang terbaik di tempat terbaik. Pasti kita akan melakukan rotasi,” ujar Miq Iqbal, sapaan akrab GUbernur NTB kepada wartawan di Mataram, Senin kemarin (17/3).
Miq Iqbal menambahkan, bahwa langkah ini bertujuan untuk mempercepat kinerja pemerintahan baru. Setelah proses rotasi awal, nantinya akan ada seleksi lanjutan untuk mengisi posisi strategis di lingkungan Pemprov NTB. “Kapan, di mana, dan siapa (yang dimutasi), itu soal lain. Dalam waktu dekat? Insyaallah, doakan saja yang terbaik,” tambahnya.(rl/habis)
