Ingin Maju, Lotim Perlu Lompatan Besar

HM. Khairul Rizal (GAZALIE/RADAR LOMBOK)

SELONG—Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Lotim, HM. Khairul Rizal memberikan cacatan untuk Pemkab Lotim, terutama bertepatan dengan momen  pergantian  akhir tahun 2016. Banyak hal yang disorot  Rizal, selama kepemimpinan Bupati Ali BD yang kini sudah  empat tahun menjadi orang nomor satu di Lotim setelah terpilih kembali pada tahun 2013 silam.

Catatan yang diberikan Rizal, menyangkut semua hal. Baik itu dari sektor Pembangunan terutama pembangunan fisik, Parawisata, Ekonomi, Pelayanan Kesehatan, masalah kemiskinan,  persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Lotim, sejumlah proyek  yang tidak tuntas, termasuk kinerja masing-masing SKPD dan banyak hal lainnya . Selain itu ia juga , menyampaikan sejauh mana  peran  yang telah diberikan dewan selaku Legislatif dalam membantu Pemkab  untuk mendorong kemajuan daerah ini.

Rizal mengatakan, setiap daerah tentu memiliki kemajuan dari tahun ke tahun. Itu juga telah dilakukan Pemkab Lotim. Meski pembangunan terkesan lamban, namun selama kepemimpinan Bupati Ali, dikauinya banyak hal yang telah dilakukan. Semua itu bisa dilihat, seperti  pembangunan pasar yang terus gencar dilakukan, pembangunan rumah sakit, puskesmas, rehab sekolah, pembangunan infrastruktur jalan yang menyebar, jembatan, irigasi, bendungan, dan yang lainnya.

Meski  sejumlah program yang telah terlaksana dengan baik, namun banyak hal lain kedepan yang perlu dibenahi. “Karena Lotim termasuk salah satu daerah tertinggal di NTB. Maka Pemkab perlu melakukan lompatan besar agar bisa bersaing dengan daerah lain,” kata Rizal.

Pembangunan pasar  yang telah dilakukan, diakui  sangat memberikan dampak untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Karena sebelum pembangunan pasar di lakukan, sebagian besar pasar tradisional yang ada di Lotim terlihat sangat kumuh, dan tidak tertata dengan baik. Dengan telah dibangunya pasar tersebut, perputaran uang pun semakin besar karena masyarakat yang terlibat bergelut sebagai pengusaha semakin banyak. Hal ini pun juga berdampak terhapap peningkatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Selain itu, Pemkab juga telah mengucurkan penyertaan modal melalui Selaparang Fainance mencapai Rp. 60 miliyar untuk membantu pedagang kecil yang berjualan di pasar. Penyertaan modal kini akan terus ditingkatkan hingga mencapai Rp. 100 miliyar,” lanjut Rizal.

Namun  berbicara sektor Parawisata, kemajuan parawisata di Lotim masih tertinggal dibandingkan dengan kabupaten /kota lainya yang ada di NTB dan daerah lain. Semua itu dipicu karena lemahnya fasilitas penunjang yang menjadi faktor utama mendukung kemajuan parawisata tersebut. Baik itu menyangkut  Inftrastuktur, transportasi, dan akomodasi lainya seperti penginapan dan restaurant.

“Lambannya itu bisa dilihat sedikitnya hunian hotel dan penginapan. Berdasarkan data BPS, hanya 4 ribu orang yang menginap dalam setahun orang yang berkunjung ke Lotim. Padahal jumlah kunjungan wisatawan ke Lotim di tahun 2016 mencapai 3 juta wisatawan,” jelasnya.

Begitu juga  menyangkut pelayanan kesehatan yang sering dikeluhka.  Ia katakana, secara  kelembagaan dewan sendiri sudah sering kali melayangkan kritikan dan saran terkait kwalitas pelayanan kesehatan yang ada di Lotim. Masih buruknya pelayanan kesehatan, dinilainnya karena  lemahnya kompetensi dan menejement para pejabat yang ada di intansi pelayanan kesehatan itu sendiri. “Lemahnya kepemimpinan, akibatnya koordinasi juga akan lemah. Ini tentu akan berdampak terhadap kwalitas pelayanan kesehatan yang rendah,” kata Rizal.

Untuk meningkatkan kwalitas pelayanan kesehatan, khususnya menyangkut pencegahan kasus Gizi Buruk Pemkab harusnya bisa memaksimalkan keberadaan 8500 kader Posyandu yang tersebar di 1701 unit Posyandu yang ada di daerah ini. Selain itu, kata Politisi Partai Demokrat ini, Dikes setempat juga harus menerpakan sistim pelayanan kesehatan berbasis online dengan memanfaatkan keberadaan Informasi Teknologi (IT). Sehingga segala macam penyakit yang terjadi di masyarakat bisa dengan cepat di laporkan melalui pemanfaatan sistim IT tersebut.

“Sehingga Dikes bisa mengambil tindakan cepat. Dan juga kenaikan honor bulanan para Kader diperhatikan supaya mereka kinerja bisa lebih maksimal,” terangnya.

Kemudian untuk persoalan kemiskinan  ujar Rizal memang masih diperlukan program unggulan yang lebih efektif. Minimal harus ada dua kelompok program penunggalangan kemiskinan disamping program lainnya.Seperti program Bansos untuk keluarga miskin, dan Program Pemberdayaan Ekonomi Usaha Kecil dan Mikro (UKM). Namun untuk UKM  sejauh ini masih minim peran dari SKPD terkait. “Harusnya Pemkab punya rencana dan target berapa UKM yang harus yang bisa dibentuk dan di bina selama kurun lima tahun,” sebut dia.

Selain itu, ia juga mengmoentari terkait persoalan TKI di Lotim. Saat ini Lotim dicap sebagai kabupaten pemasok TKI terbesar di Indonesia. Baginya, kondisi TKI Lotim sekarang masih jauh perhatian yang diberikan Pemkab setempat. Terutama dari dinas terkait yang menangani para TKI Lotim. Minimnya sosialiasi yang diberikan, menjadi dampak maraknya masyarakat Lotim memilih bekerja keluar negeri sebagai TKI ilegal.

“Ini karena lemahnya Pendampingan terhadap para TKI. Baik itu pemdapingan saat proses pendaftaran, pemberangkatan hingga ketika mereka habis masa kontrak kerjanya,” tegas Rizal.

Tidak seslai disitu, Rizal juga melontarkan kritikan terkait sejumlah proyek besar di Lotim yang banyak gagal , dan realiasikan  tidak tepat waktu  bahkan sampai berujung ke ranah hukum. Misalnya, proyek pengerukan Kolam sandar Labuan Haji yang tak kunjung di realisasikan meski dua kali peruabahan APBD dianggarkan. Begitu juga dengan proyek pengadaan  paket lebaran yang selalu bermasalah, termasuk juga proyek jembatan ambruk  Pancor- Sekarteja yang sampai memakan korban jiwa.

“Dewan sudah sering kali memberikan saran dan masukan. Namun berulang kali terjadi. Semua ini saya nilai karena lemahnya kompetensi panitia lelang. Mereka kurang tegas dan kurang profesional dalam mengambil keputusan,” bebernya.

Sebagai mitra pemerintahan , dewan sendiri sudah sepenuhynya menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. Yaitu melakukan melakukan pengawasan, mengkiritik, memberikan saran dan masukan. Baik itu langsung di tujukan ke bupati, maupun ke bawahannya. Namun , saran, kritikan dan masukan dari dewan hanya sebagian yang telah dilaksanakan dan sebagian lagi diabaikan begitu saja.

“Posisi Dewan dan Bupati hanya sebagai mitra. Dewan bukanlah atasnya bupati. Kita ibarat sahabat, saling memberikan masukan, kritikan, dan saran yang baik,” jelasnya.

Diujung pernyataanya, Rizal memberikan kesimpulkan, jika Lotim ini kedepan lebih maju , baik dan sejahtera,  minimal Pemkab harus melakukan tiga hal. Ketiga hal tersebut ialah, Pemkab khususnya Bupati segera melakukan pembenahan birokrasi dengan sebaik mungkin, mendorong investor untuk melakukan investasi di  Lotim sebanyak mungkin dan memajukan sektor parawisata.

Dalam pembenahan birokrasi,  Bupati segera melakukan perekrutan pejabat baru. Para pejabat yang diangkat baik itu  pejabat golongan bawah  sampai golongan atas  atas haruslah orang –orang yang memiliki kemampuan, profesional, kredibel dan bertanggung jawab. Proses penangkatan mereka pun harus dilakukan melalui lelang terbuka dengan melibatkan pihak independen.

“Kalau Mendorong investor, berikan mereka proses pelayanan izin yang murah, mudah dan nyaman. Sementara untuk kemajuan wisata. Pemkab harus bisa memanfaatkan potensi wisata halal yang sangat besar,” sebutnya.

Jika hal itu bisa dilaksanakan dengan baik, Ketua DPRD Loti mini meyakini kedepan Lotim ini akan bisa keluar dari statusnya sebagai daerah tertinggal di NTB ini ‘’ Kalau  semua itu  dijalankan, daerah ini akan lebih baik , sejahtera dan lebih bahagia,” tutup Rizal. (lie)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid