MATARAM — Penyelenggara kejuaraan dunia Motocross Grand Prix (MXGP), Infront Moto Racing, telah turun meninjau pembangunan Sirkuit MXGP Lombok di Tohpati, Kota Mataram, belum lama ini.
Hal tersebut diakui Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB, dr. Lalu Herman Mahaputra. Dimana pihak Infront telah memilih Sirkuit Tohpati, Kota Mataram, sebagai tempat penyelenggaraan MXGP Lombok pada 2 Juli mendatang.
“Infront sudah setuju MXGP Lombok tahun 2023 di Sirkuit Tohpati. Tim Infront juga sudah meninjau ke sana,” akunya saat dikonfirmasi di Mataram kemarin.
Ia juga menjelaskan ada beberapa catatan dari tim Infront setelah turun ke lokasi pembangunan Sirkuit Tohpati Kota Mataram. Diantaranya, venue Sirkuit Tohpati agar diperlebar guna mempermudah akses bagi penonton. Kemudian akan dilakukan perubahan desain sirkuit.
“Cuma nanti itu harus diperlebar. Karena akses penontonnya. Tapi tidak masalah, tinggal kita perlebar saja. Kita memang mengemas sementara sirkuit itu standar nasional dengan panjang 1.200 meter. Ini dilihat sudah oke. Karena di Palembang juga lebih besar Sirkuit Tohpati ini,” terang pria yang akrab disapa Dokter Jack ini.
Dokter Jack yang juga Komandan Lapangan MXGP Lombok ini menuturkan, bahwa Sirkuit MXGP Lombok tidak ekstrem seperti Sirkuit Samota di Kabupaten Sumbawa. Karena memang untuk balapan MXGP yang digelar di Lombok tidak seberat di Sirkuit Samota.
Mengingat gelaran MXGP Lombok akan dilaksanakan seminggu setelah gelaran MXGP di Sirkuit Samota Sumbawa.
“Jadi mereka (pembalap) di Lombok ingin refreshing. Artinya dilihat dari jarak balap seminggu itu, gak mungkin balapannya seekstrem di Sirkuit Samota,” tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah juga membagikan lewat akun Facebook-nya, saat bersama Tim Infornt MXGP melihat berbagi faktor pendukung lain untuk terselenggaranya kegiatan MXGP di Lombok.
“Bukan hanya persoalan sirkuit, tetapi juga jarak hotel, restaurant, type makanan yang disajikan, fasilitas internet, listrik dan lainnya,” pungkas Dokter Jack.
Sementara Anggota DPRD NTB Dapil Kota Mataram, Made Slamet justru menolak adanya pembangunan Sirkuit MXGP di kawasan Tohpati, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Menurutnya, pembangunan sirkuit itu dikhawatirkan akan menimbulkan persaingan dan kompetisi yang tidak sehat di antara kabupaten/kota di NTB. “Ini bisa memicu persaingan tidak sehat (antara kabupaten/kota, red),” kata politisi PDIP, disela-sela kegiatan reses di Sayang-Sayang, Cakranegara, Kota Mataram, kemarin.
Made kemudian membeberkan sejumlah alasan dirinya menolak pembangunan Sirkuit MXGP Tohpati, yang dibangun diatas lahan seluas 6 hektar tersebut. Diantaranya lokasi pembangunan Sirkuit MXGP di Tohpati relatif sangat dekat pemukiman warga, tempat ibadah (masjid, red), tidak ada rest area, dan tidak ada tempat lokasi parkir.
Selain itu, lokasi pembangunan sirkuit itu adalah jalan alternatif dari Cakranegara menuju Selagalas. Sehingga keberadaan sirkuit itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan warga yang bermukim dekat dari lokasi tersebut. “Di lokasi itu dimana ditaruh tempat penonton,” ujar Ketua DPC PDIP Kota Mataram ini.
Sebab itu, pihaknya menyarankan kepada Gubernur NTB dan Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB sebagai inisiator pembangunan Sirkuit MXGP di Tohpati, agar sebaiknya lebih mengoptimalkan pemanfaatan dan penggunaan Sirkuit MXGP Lantan di Lombok Tengah yang sudah ada. Sehingga pembangunan Sirkuit MXGP di Tohpati tidak cuma menghabiskan anggaran saja.
“Lebih baik gunakan dan optimalkan Sirkuit Lantan di Loteng yang sudah ada. Sehingga tidak perlu membuat sirkuit baru dan menghabiskan anggaran yang ada,” imbuh Anggota Komisi II DPRD NTB tersebut.
Dia menilai pembangunan Sirkuit MXGP di Tohpati terkesan hanya akan menguntungkan investor pemilik lahan yang ada di kawasan Tohpati. Pun dengan adanya pembangunan sirkuit di Tohpati itu, akan membuat harga tanah di kawasan itu akan semakin mahal. “Kita sama-sama tahu lah, siapa yang punya ide pembangunan sirkuit di Tohpati. Jelas ini akan menguntungkan investor pemilik lahan di kawasan itu,” tudingnya.
Menurutnya, tanah yang dijadikan lokasi pembangunan sirkuit di Tohpati adalah lahan pertanian produktif yang ada di Kota Mataram. sehingga dikhawatirkan adanya pembangunan sirkuit itu akan semakin mengikis lahan pertanian produktif, dan berimbas terhadap produksi hasil pertanian. “Ini akan membuat lahan pertanian produktif makin berkurang,” imbuhnya.
Made menyarankan lebih baik Gubernur dan pihak terkait lain, agar membuat tempat kegiatan lain di kawasan Tohpati itu. Misalnya kebun binatang dalam kota, maupun ide-ide lainnya yang bisa memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kan sudah ada sirkuit di Lantan, Loteng dan Sumbawa. Cukup sudah itu. Tinggal gunakan dan manfaatkan sirkuit yang ada secara optimal,” tandasnya.
Terpisah, menanggapi adanya penolakan pembangunan Sirkuit MXGP di Tohpati itu. Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB, Lalu Herman Mahaputra mengatakan pihaknya tentu menghormati dan menghargai apa yang disampaikan oleh Anggota DPRD NTB Dapil Kota Mataram. “Itu sebagai bentuk kepedulian, atas aspirasi dari masyarakat,” ucapnya.
Dijelaskanya, pembangunan Sirkuit MXGP di Tohpati sama sekali tidak menggunakan APBD, melainkan pembangunan murni dari hasil sumbangan proposal. Dan pembangunan juga tidak ada kaitan dengan Gubernur NTB. “Tidak ada pakai APBD,” tandasnya.
Terkait lahan yang digunakan untuk pembangunan sirkuit tersebut. Dia mengungkapkan kalau lahan itu milik Abah Farid yang dipinjamkan. Perjanjian pinjam lahan itu selama lima tahun. “Kalaupun azan tiba, kita break. Sehingga tidak menggangu kegiatan masyarakat sekitar,” ungkapnya.
Terkait kenapa Sirkuit Lantan Loteng tidak dimanfaatkan. Kembali dia mengatakan bahwa hasil penilaian dari pihak infront, sirkuit untuk MXGP memiliki standarisasi tersendiri, dan Sirkuit Lantan tidak memenuhi standar MXGP. Namun itu akan tetap dipergunakan sebagai venue dalam Porprov NTB XI 2023.
Dengan adanya pembangunan Sirkuit MXGP di Tohpati itu, kata dia, dipastikan akan menimbulkan multy player efek bagi masyarakat dan daerah. “Tentu ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat, dan mendatangkan PAD bagi daerah,” lugasnya. (sal/yan)
