MATARAM—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB mengerahkan belasan industri jasa keuangan untuk “keroyokan” menggerakkan perekenonomian masyarakat di sektor yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dari lembaga perbankan.
OJK Provinsi NTB menginisiasi keberpihakan industri jasa keuangan yang berkantor di Provinsi NTB untuk memberikan pembiayaan atau kredit bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang selama ini dianggap ‘angker’ memberi andil besar dalam rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). Seperti sektor kelautan perikanan, pertanian dan peternakan termasuk juga sektor pendukung pariwisata.
OJK Provinsi NTB menghadirkan belasan lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan (finance), termasuk juga asuransi untuk menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara industri keuangan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB yang disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur NTB, H Muhammad Amin, Kepala OJK NTB, Yusri, dan juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, Prijono di Hotel Golden Tulip, Rabu kemarin (15/3).
Belasan lembaga perbankan dan lembaga finance tersebut akan ‘keroyokan’ memberikan pembiayaan kepada 3.540 UMKM di sektor pariwisata, pembiayaan multifinance untuk 500 pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Selain itu juga pembentukan cluster rumput laut dan desa wisata.
[postingan number=3 tag=”ekonomi”]
Wagub NTB, M Amin menyambut baik dan memberi apresiasi terobosan yang dilakukan OJK Provinsi NTB dalam mengerahkan industri keuangan dalam menggerakan sektor perekonomian bagi pelaku usaha yang selama ini masih minim mendapatkan sentuhan dari lembaga perbankan. “Tentunya kami di pemerintah provinsi NTB sangat berterimakasih dengan gerakan terobosan yang di inisiasi oleh OJK NTB,” kata Amin.
Amin mengakui jika potensi kredit bermasalah di sektor pertanian, kelautan dan perikanan cukup tinggi. Kendati demikian, lembaga perbankan juga hendaknya bisa melihat potensi yang begitu besar di sektor pertanian dan kelautan perikanan yang menjadi unggulan Pemprov NTB dalam meningatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang perlu dilakukan lembaga perbankan tentunya adalah mitigasi resiko kredit bermasalah di dua sektor tersebut.
Amin memisalkan dengan terjadinya bencana alam seperti gempa dan banjir. Jika banjir dan bencana alam seperti gempa terjadi pertamakali sebelum masyarakat mengetahuinya, maka akan berdampak banyak korban jiwa dan juga harta. Tetapi ketika jauh sebelum bencana alam itu terjadi, masyarakat bisa dilatih mitigasi resiko, maka berbagai dampak yang merugikan seperti korban jiwa dan harta bisa diminimalisir.
Begitu juga halnya dengan lembaga industri keuangan ketika akan memberikan kredit kepada pelaku UMKM, mereka bisa melakukan mitigasi resiko serta peluang usaha dari pelaku UMKM tersebut. “Disinilah peran OPD teknis terkait untuk memberikan pendampingan dan pelatihan bagi pelaku UMKM di sektor pertanian dan kelautan perikanan agar kemungkinan resiko bermasalah kreditnya itu bisa diminimalisir,” ucap Amin.
Gebrakan OJK Provinsi NTB dalam menunjukan komimtmemnya membangun NTB dalam memajukan perekonomian dan menekan angka kemiskinan melalui gerakan mengerahkan belasan industri perbankan dan lembaga finance dalam menyalurkan kredit bagi pelaku UMKM di sektor pertanian, pariwisata, kelautan dan perikanan, termasuk juga dalam pengembangan cluster rumput laut.
Kepala OJK Provinsi NTB, Yusri mengatakan, belasan lembaga perbankan dan lembaga finance telah menyepakati untuk memberikan kredit/pembiayaan bagi pelaku UMKM sesuai dengan sektor-sektor usaha yang telah ditentukan. “Selama tahun 2017 ini, belasan industri keuangan yang ada di NTB tersebut akan memberikan skim pembiayaan yang meringankan pelaku UMKM di sejumlah sektor tersebut,” kata Yusri.
Yusri memastikan pihaknya akan tetap mengkawal dan melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan program tersebut di setiap industri keuangan yang sudah menandatangani komitmen penyaluran kredit tersebut.
OJK NTB dalam mengerahkan belasan industri keuangan tersebut tidak hanya melibatkan lembaga perbankan yang mendapatkan program penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tapi juga terdapat sejumlah lembaga perbankan non penyalur KUR baik itu perbankan konvensional maupun syariah, seperti BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank BTN, Bank BCA termasuk juga Bank NTB dan belasan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB maupun BPR Syariah lainnya.
Bahkan, dalam program penyaluran kredit bagi pelaku UMKM di sektor pertanian, kelautan , perikanan serta pengembangan desa wisata, ikut ambil bagian juga sejumlah lembaga finance seperti Adira, BAF dan beberapa lembaga Finance lainnya.
Sementara itu Direktur Utama PT Bank NTB, H Komari Subakir mengatakan, pihaknya terus memperbesar alokasi kredit di sektor unggulan Pemprov NTB. Tahun 2017 ini Bank NTB akan mengalokasikan pembiayaan untuk menudukung pengembangan desa wisata di sejumlah titik.
Selain itu, Bank NTB juga akan membentuk cluster budidaya rumput laut di kawasan pantai Sekotong, Kabupaten Lombak Barat dan di Kertasari, Kabupaten Sumbawa, serta Kabupaten Sumbawa Barat. “Kami komitmen menjalankan program yang diinisiasi OJK NTB dalam menggerakan perekonomian masyarakat,” tutupnya. (luk)
