MATARAM – Beberapa waktu lalu, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi NTB memberikan mimpi indah bagi masyarakat. Sebanyak 10 juta sapi Australia akan didatangkan dalam kurun waktu 5 tahun.
Direncanakan, impor perdana akan mulai dilakukan tahun 2020 ini. Namun hingga memasuki minggu kedua bulan Desember, belum ada tanda-tanda sapi Australia akan tiba di NTB. “Rencana awal impor perdana bulan Desember tapi gagal, karena pelabuhan yang belum siap,” dalih Wakil Ketua I HKTI Provinsi NTB, Taufik Hidayat kepada Radar Lombok, Minggu (13/12).
Pelabuhan yang akan digunakan untuk bongkar muat yaitu Gili Mas. Pelabuhan tersebut dinilai sangat representatif. Investor dari PT Mineral Energi Mulia (MEM) yang merupakan anak perusahaan dari PT Karya Hoqi, juga menilai Gili Mas sangat layak.
Menurut Taufik, belum adanya impor perdana hingga saat ini, karena tempat karantina atau lokasi pengumpulan sapi setelah tiba di pelabuhan belum ada. “Kendala soal pelabuhan, persiapan SDM, tempat karantina,” katanya.
Di sisi lain, HKTI telah mulai menerima pendaftaran dari kelompok maupun perorangan yang tertarik bergabung program tersebut sejak November lalu. Bahkan ribuan orang telah mendaftarkan diri sebagai calon penerima sapi.
Tingginya antusiasme masyarakat, justru tidak diimbangi dengan kelancaran program impor 10 juta sapi. “Kan ada 3 jenis sapi yang kita impor, yaitu penggemukan, sapi perah (susu) dan sapi potong langsung. Jadi ada yang langsung kita bawa ke RPH (Rumah Pemotongan Hewan, red),” jelas Taufik yang juga Ketua KNPI Lombok Timur.
Masalah RPH, juga ternyata belum ada kepastian. Pasalnya, rencana awal yang akan menggunakan RPH Banyumulek milik Pemerintah Provinsi NTB, gagal juga. “Kita akan buat RPH terbesar di Lotim, sumber dana dari perusahaan mitra itu. RPH Banyumulek gak jadi kita pakai,” ungkap Taufik.
Lalu kapan kepastian impor perdana bisa dilakukan? Lagi-lagi belum ada kepastian yang diberikan. “Tahap pertama mungkin Januari 2021, atau Februari lah,” ucapnya.
Sembari menunggu kedatangan sapi, HKTI saat ini sibuk melakukan verifikasi calon penerima sapi. Setiap hari tim melakukan survei para pendaftar. Namun justru keberadaan sapi sendiri belum jelas.
Program HKTI yang masih sebatas wacana itu, berbanding terbalik dengan program pemerintah. Meski tidak banyak sapi yang akan diberikan kepada masyarakat untuk diternak, namun programnya sudah mulai berjalan.
Salah satunya program 1000 desa sapi di Provinsi NTB. Kementerian Pertanian RI baru-baru ini melakukan kunjungan ke 5 desa di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah yang ditunjuk sebagai pilot project.
Perwakilan ditjen PKH Kementerian Pertanian RI, Roy Malindo dalam kunjungannya ingin memastikan kesiapan desa tersebut untuk mengawal program 1000 desa sapi. Pihaknya juga sekaligus melihat secara langsung progres pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. “Saya lihat pembangunannya sudah mencapai angka 80 hingga 90 persen, semoga saja selesai dalam waktu dekat,” ujarnya.
NTB ditunjuk dalam program tersebut, karena dinilai berperan dalam pengembangan usaha sapi potong. Dengan adanya program ini kedepan, NTB diharapkan dapat berperan dan berkontribusi sebagai penyuplai daging sapi nasional. “NTB ditunjuk karena dinilai memiliki banyak potensi. Tidak hanya karena luas lahan yang tersedia, namun juga dari potensi sumber pakan cukup tersedia. Sehingga atas dasar usulan yang masuk, Pemda Lombok tengah ditunjuk sebagai lokasi pengembangan program seribu sapi oleh Kementan,” jelasnya.
Asisten II Pemerintah Provinsi NTB, H Ridwan Syah mengatakan, program 1000 desa sapi menandakan NTB membuktikan diri sebagai daerah yang siap menuju industrialisasi. Ia menilai industrialisasi harus bersifat integratif dan memiliki output nilai tambah bagi masyarakat, khususnya kelompok tani ternak.
Disampaikan Ridwan Syah, sebanyak 5 desa penerima program 1000 desa sapi, masing-masing memiliki lahan hijau pakan ternak (HPT). Dari sana produknya kemudian dikirim ke bank pakan di Dusun Batu Guling desa Mertak untuk diolah dan disiapkan dalam bentuk silase baler. “Dengan mesin sederhana yang ada, produktifitasnya mampu memproduksi pakan hingga 6 ton per jam, dan setelah dikalkulasi jika dihitung 1000 ekor sapi akan menghabiskan sekitar 30 ton sehari. Pakan yang dihasilkan juga pakan yang awet karena sudah dikemas dengan lebih standar operasional,” terangnya.
Tidak hanya dari penyediaan pakan, pengelolaan limbah kotoran sapi nantinya juga akan diolah menjadi sumber energi biogas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ditingkat lokal. Selain itu dengan perkembangan teknologi yang ada, energi biogas ini juga mulai digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Sedangkan produk sampingannya adalah pupuk untuk tanaman.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Provinsi NTB, Hj Budi Septiani menyebutkan 5 desa yang menjadi pilot project program 1000 sapi yaitu Desa Teruwai, Mertak, Sukadana, Batu Guling dan Pengengat. Masing masing desa mendapatkan 200 ekor, dengan rincian seratus indukan dan seratus bakalan serta sudah dilengkapi alat kesehatan hewan.
Budi juga menyebut bahwa kelompok ternak yang ada sudah dibekali pelatihan dengan menghadirkan pakar ternak dari Kementan. “Beberapa pelatihan sebelumnya sudah diberikan seperti pelatihan bagaimana pemeliharaan sapi indukan dan bakalan, pemberian pakan terhadap hewan ternak, mengolah biogas secara mandiri, kebersihan kandang hingga pelatihan ternak bisnis,” tutur Budi Septiani. (zwr)
