IGI: Janji Gaji Pengangguran Lukai Hati Guru Honorer

Kandidat Diharapkan Tak Mudah Umbar Janji

Ilustrasi honorer
Ilustrasi.

MATARAM — Janji kampanye capres petahana nomor urut 01, Joko Widodo untuk memberikan gaji kepada pengangguran melalui kartu pra-kerja, sontak menimbulkan polemik. Banyak pihak menilai pemberian gaji kepada pengangguran sangat tidak realitis di tengah keterbatasan keuangan negara, serta berbagai himpitan ekonomi yang belum terselesaikan.

Terkait janji capres petahana tersebut, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) NTB, Ermawati menilai bahwa janji capres petahana itu sangat tidak mencerminkan asas keadilan dan kemanfaatan. Oleh karenanya, daripada keuangan negara dihabiskan hanya untuk bayar gaji pengangguran, alangkah sangat bijak dan adil jika pemerintah memberikan prioritas bagi kesejahteraan guru honorer di tanah air.

BACA JUGA: Tim Jokowi-Ma’ruf Mulai Kampanye dari Rumah ke Rumah

Jumlah guru honorer relatif sangat banyak. Penghasilan yang diperoleh mereka sangat jauh untuk hidup layak bagi diri dan keluarga. “Apa manfaatnya berikan gaji ke pengangguran? Mending itu diberikan ke guru honorer agar kehidupan mereka bisa lebih sejahtera,” kritiknya, Jumat (8/3) kemarin.

Di NTB saja lanjutnya, masih banyak guru honorer hanya memperoleh gaji Rp 75 ribu per bulan. Besaran gaji itu sangat jauh dari kata layak untuk membiayai kehidupan diri dan keluarganya. Sedangkan guru honorer tersebut sudah memberikan kontribusi dan sumbangsih cukup besar ikut mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Bahkan, sebagian besar guru honor ini berada di pelosok. Sekolahnya sangat bergantung dari keberadaan guru honorer. Namun kontribusi dan sumbangsih itu tidak sebanding dengan kesejahteraan dan perhatian yang diberikan pemerintah kepada guru honorer. “Di mana nurani pemerintah. Jika pengangguran diberi gaji, sementara guru honorer kehidupan sangat memprihatinkan,” tandasnya.

Ia menilai, pemerintah pusat selama ini tidak serius memberikan perhatian bagi peningkatan taraf kesejahteraan guru honorer di daerah. Dikarenakan banyak kebijakan pemerintah pusat tidak berpihak kepada nasib guru honorer. Misalnya, pembatasan usia untuk ikut seleksi CPNS. Begitu juga seleksi P3K yang tidak berpihak ke guru honorer dan sejumlah persoalan lainnya.

BACA JUGA: Bawaslu Temukan Logistik KPU Kota Mataram Rentan Rusak

Ia menyebut janji-janji yang dilontarkan pemerintah pusat kepada guru honorer, ibarat angin surga, tidak kunjung terealisasi. “Janji berikan gaji pengangguran, sejatinya sangat melukai hati dan perasaan guru honorer, yang hidup masih banyak memprihatinkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Pengamat politik NTB, Agus, M.Si mengatakan, sebaiknya capres-cawapres dan tim suksesnya tidak mudah mengumbar janji kampanye ke publik. Pasalnya, publik sudah bisa menilai mana janji kampanye yang realistis dan tidak. Kandidat yang selalu mudah mengumbar janji ke publik akan sangat kontraproduktif bagi peningkatan elektabilitas. (yan)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid