SELONG – Dinas Pariwisata Lombok Timur mengusulkan Sembalun sebagai Kawasan Pariwisata Khusus (KPK). Usulan ini telah diajukan ke Bupati Lombok Timur. Konsekwensi usulan ini, nantinya wisatawan akan dikenai biaya masuk Sembalun. Dispar menggap potensi wisata yang dimiliki Sembalun selama ini hasilnya tidak pernah dirasakan oleh Pemkab. Yang didapat hanyalah tumpukan sampah yang ditinggalkan oleh wisatawan. Dengan dijadikannya Sembalun menjadi kawasan pariwisata khusus, diharapkan akan memberikan kontribusi bagi daerah. Paling tidak dengan cara memberlakukan tiket kunjungan di setiap pintu masuk.
“ Sembalun ini salah satu destinasi wisata yang sangat luar biasa dibandingkan dengan wisata lain. Tapi selama ini tidak mendapatkan manfaat bagi pemerintah daerah termasuk masyarakat Sembalun. Masyarakat di sana paling bisa hanya dapat dari hasil penjualan stroberi saja,” ungkap Kadispar Lotim HM. Mugni kemarin.
Tingkat kunjungan wisatawan ke Sembalun terbilang sangat fantastis. Contohnya pada hari libur. Dimana jumlah kunjungan bisa mencapai 7 ribu wisatawan. Dengan jumlah pengunjung yang sebanyak itu, semestinya bisa memberikan keuntungan bagi daerah.” Makanya Sembalun ini sekarang harus kita pikirkan. Usul saya bagaimana Sembalun ini bisa menjad KPK (kawasan pariwisata khusus) . Tidak hanya Sembalun, tapi juga wisata lainnya seperti Labuhan Haji,” imbuhnya.
Untuk menjadikan Kawasan Pariwisata Khusus ini terang Mugni, harus diikat dengan aturan dan regulasi yang jelas. Regulasi yang dimaksud paling tidak dibuatkan Perda. “Kalau sudah punya regulasi, maka kita akan bisa menata Sembalun dengan baik. Sehingga kita bisa membuat pintu masuk Sembalun dengan cara membayar ‘’ katanya.
Biaya masuk yang ditarik dari wisatawan juga akan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan bersama dengan lembaga terkait seperti DPRD. Tiket masuk ini terangnya, juga akan kembali untuk kepentingan wisatawan itu sendiri. Baik itu untuk kenyamanan, dan lainnya. Kata dia, apa yang menjadi wacananya ini telah disampaikan ke bupati. Jika disetujui, baru akan dibahas dengan berbagai pihak terkait lainnya.”Kita sudah sampaikan usulan itu ke pak bupati pada hari Selasa lalu. Selain itu kita juga akan terapkan standar Covid-19 untuk pengunjung ke Sembalun. Pemeriksaan akan kita buat di Sapit dan Kokok Putek ‘’ tutup Mugni.
Namun usulan ini ditolak banyak pihak. Pelaku pariwisata Sembalun yang juga Ketua Asosiasi Pokdarwis Lotim, Royal Sembahulun, mempertanyakan maksud Dispar mengusulkan Sembalun menjadi kawasan pariwisata khusus.”Kita masih bingung dengan wisata khusus ini. Tidak bisa diterapkan begitu saja, butuh kajian,” ungkapnya.
Jika alasan menjadikan Sembalun sebagai wisata khusus semata untuk mendapatkan PAD baginya itu tidak menarik. Semestinya dinas terkait punya pikiran yang lebih besar jika ingin mendapatkan PAD yang melimpah dari sektor pariwisata. Padahal Lotim sendiri punya berbagai jenis wisata lainnya yang punya potensi PAD yang lebih besar. Seperti memaksimalkan kawasan strategis pariwisata nasional yang telah punya perencanaan. Bahkan sebelum Covid-19 pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 50 miliar untuk membangun rest area di lereng Rinjani dan juga akan dijadikan sentra Agro Wisata Lotim seluas 50 hektar.” Kenapa program seperti ini tidak dimanfaatkan dengan serius oleh pemerintah daerah. Padahal ini potensi PAD nya sangat menjanjikan. Bukannya malak di jalan Raya. Ini jelas sebagai cermin ketidakmampuan pemerintah terutama Dispar. Mereka tidak mampu peluang yang ada ‘’ tegasnya.
Berkaitan gagasan Dispar menjadikan Sembalun wisata khusus, dia menyatakan bukan hanya dia yang tidak setuju. Tapi masyarakat dan pelaku wisata lainnya di Sembalun juga akan menyatakan hal yang sama. “Kalau diberlakukan pungutan masuk ke Sembalun, ini akan ada konflik horizontal. Saya sangat tidak setuju, karena itu akan mengganggu pengguna jalan,” tutupnya.(lie)
