Lima Pendaftar Pejabat Senior
MATARAM – Kabar mengejutkan datang dari Ibnu Salim. Inspektur Inspektorat Provinsi NTB ini, mengambil keputusan untuk tidak lagi melanjutkan pertarungan merebut jabatan sekretaris daerah (sekda).
Hingga tanggal 4 Oktober 2019 yang merupakan hari terakhir penyerahan berkas pendaftaran, Ibnu Salim tidak mau menyerahkan berkasnya. “Saya hilang keinginan ikut seleksi sekda,” tutur Ibnu Salim kepada Radar Lombok, Jumat (4/10).
Ibnu Salim yang pernah menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lombok Tengah ini, menyembunyikan alasan dirinya sudah tidak tertarik lagi mengikuti seleksi sekda. “Ndak ada alasan, pokoknya gak ikut dah,” ucap Ibnu.
Mundurnya Ibnu dari medan pertarungan memunculkan rumor tidak sedap. Sosok Ibnu tidak diinginkan oleh gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah maupun wakil gubernur Dr Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi). Zul-Rohmi selaku user (pengguna) sekda ke depannya konon telah memiliki calon tertentu. Namun, Ibnu mengaku semua itu bukan alasannya batal ikut seleksi sekda. “Saya ndak pernah ngomong gitu, ntar dikira saya lagi bicara,” ujar mantan Kasatpol PP ini.
Menurut Ibnu, tidak ada yang ditakutkan dalam pertarungan tersebut. Tidak ada juga hal angker. Namun dirinya tidak menyerahkan berkas karena memang sudah tidak ingin lagi ikuti proses seleksi. “Jadi biarlah kesempatan pada yang senior saja. Saya bukan tidak ingin jadi sekda lagi, tapi tidak ingin melanjutkan ikut pansel,” tegas Ibnu.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, H Fathurrahman menyampaikan, dari 7 orang pendaftar, hanya 5 orang yang menyerahkan berkas. Artinya, pansel akan memverifikasi 5 berkas itu saja. Sedangkan 2 orang pendaftar secara otomatis dinyatakan tidak lulus administrasi.
Kelima pendaftar yang telah menyerahkan berkas merupakan pejabat senior pemprov. BKD tidak memiliki catatan buruk kelima pejabat tersebut. “Tidak ada di antara mereka yang pernah mendapat sanksi disiplin,” ucapnya.
Terkait dengan rekam jejak yang menyangkut kasus hukum, Fathurrahman merasa bukan kewenangannya untuk berbicara. “Nanti kita juga akan bersurat ke Inspektorat. Soal kasus atau kerugian negara, itu kan ranahnya APIP. Yang jelas, kelima orang tersebut memenuhi syarat. Tinggal verifikasi berkas manual saja,” ujarnya.
Sebanyak 7 orang yang mendaftar sebagai Sekda yaitu H Iswandi, H Akhmad Helmy Hidayatullah, Hj Baiq Eva Nurcahyaningsih, H Ibnu Salim, H Ridwan Syah, H Lalu Gita Aryadi dan H Husnul Fauzi. Namun Ibnu Salim dan Helmy Hidayatullah tidak menyerahkan berkas. Iswandi selaku pendaftar pertama calon sekda saat ini berusia 53 tahun lebih. Lahir di Lombok Timur pada tanggal 31 Desember 1965. Iswandi jebolan Fakultas Pertanian jurusan Sosial Ekonomi Universitas Mataram tahun 1990. Kemudian menyelesaikan S2 Megister Ilmu Administrasi pada Universitas Terbuka tahun 2012.
Baru-baru ini, Iswandi menyelesaikan pendidikan S3 Ilmu Pemerintahan pada Istitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Bahkan, konon Iswandi merupakan orang pertama di NTB yang bergelar Doktor Ilmu Pemerintahan.
Mengawali karier PNS di Pemerintah Daerah Tingkat II, Aileu Provinsi Timor Timur tahun 1996 dengan jabatan Kepala Sub Bagian Pembukuan sampai tahun 1999. Melanjutkan karier di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sejak tahun 1999 sampai dengan 2008. Beberapa jabatan struktural yang pernah diduduki, yaitu sebagai Kepala Seksi Data Masukan, Kepala Seksi Manajemen Sistem Informasi, Kepala Sub Bagian Pencengahan dan Pemulihan, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat.
Selanjutnya pada saat TGB M Zainul Majdi sebagai Gubernur NTB tahun 2008, Iswandi pindah dari Pemerintah Lobar ke Pemerintah Provinsi NTB dengan jabatan Kepala Biro Umum selama 7 tahun. Kemudian menjadi Kepala Biro Keuangan selama 8 bulan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selama 1 tahun, dan menjadi Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah selama 4 tahun. “Saat ini pak Iswandi dipercayakan sebagai Penjabat Sekretaris Daerah. Telah mengikuti diklat ADUM, Diklatpim tingkat III, dan Diklatpim tingkat II,” papar Fathurrahman.
Pendaftar kedua, Baiq Eva Nurcahyaningsih awalnya berkarier sebagai PNS di Lombok Barat sejak tahun 1988. Perempuan kelahiran Yogyakarta, 15 Mei 1962 ini sudah berusia 57 tahun lebih. Eva menyelesaikan pendidikan S1 tahun 1986 di Universitas Mataram, jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gajahmada yang diselesaikan tahun 1996.
Pengalaman dalam jabatan struktural di Lombok Barat, yaitu sebagai Kepala Seksi Industri Pertambangan dan Energi, Kepala Bagian Ekonomi dan Taskin, Kepala BKBKS, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. “Mengikuti seleksi terbuka pengisian jabatan tinggi pratama Pemprov NTB tahun 2016, dan dari hasil seleksi terbuka itu ditetapkan sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB),” ucap Fathurrahman.
Eva kemudian dimutasi menjadi Kepala Dinas Perindustrian. Tidak lama, dipindah lagi dan menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahtraan Rakyat. “Yang bersangkutan juga pernah dipercayakan sebagai Pelaksana Harian Bupati Lombok Barat, dan Pelaksana Tugas Sekda,” ujar Fathurrahman.
Selanjutnya Ridwan Syah, kelahiran Dompu tanggal 26 Juni 1963. Usia saat ini 56 tahun lebih. Latar belakang pendidikannya S1 Teknik Sipil Universitas Brawijaya Malang tahun 1987, melanjutkan S2 Manajemen SDM dan lulus tahun 2002 pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya Jayakarta. Ridwan Syah juga S2 Perencanaan Kota dan Daerah pada Universitas Gadjah Mada tahun 2002.
Mengawali karier sebagai PNS di Kementerian Pekerjaan Umum tahun 1990 sampai dengan tahun 2000. Jabatannya saat itu Kepala Sub Bagian Bina Konservasi, Kepala Seksi Perencanaan Teknis, Kepala Seksi Pengujian.
Sempat juga mengabdikan diri di Kabupaten Dompu selama 6 tahun dengan jabatan Kasubbid Bina Marga dan Kepala Dinas Perhubungan. Ridwan Syah mulai jadi pejabat Pemprov tahun 2006 diawali sebagai pelaksana. Selanjutnya menjadi kepala Balai Peralatan dan Material, Wakil Kepala Dinas Perhubungan, kembali menjadi fungsional umum (penganalisa Data Transportasi), dilantik menjadi Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi.
Jabatan berikutnya Staf Ahli Bidang Pemerintahan. Kemudian Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Kepala Bappeda dan saat ini sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Ridwan Syah satu-satunya pejabat yang pernah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat I.
Pendaftar berikutnya Lalu Gita Aryadi, pendidikannya S1 Universitas Brawijaya Malang jurusan Administrasi Negara tahun 1989. Melanjutkan S2 Magister Saint Publik Universitas Gadjah Mada tahun 2001. Pria kelahiran Praya, 54 tahun yang lalu ini mengawali karier sebagai PNS di Pemerintah Kabupaten Sumbawa selama 3 tahun. Di sana pernah menjabat sebagai Kasubbang Pemberitaan Humas Setda Sumbawa, Kasi Objek dan Daya Tarik Wisata Diparda Tk.II Sumbawa.
Pada Tahun 1995, Gita melanjutkan karier PNS di Pemprov NTB sebagai Kasubbag Program Diklat, Penjabat Kabag PPI pada Biro Humas, Penjabat Kasubdin Pemasaran Pariwisata, Kabag Humas, Sekretaris Bappeda, Penjabat Kepala Dinas Pariwisata, Assisten Perekonomian dan Pembangunan. Saat ini sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
Terakhir, Husnul Fauzi jebolan S1 Pertanian Universitas Mataram tahun 1991. Melanjutkan S2 Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada tahun 2006. Usianya saat ini sekitar 54 tahun. Mengawali karier sebagai PNS di Kementerian Pertanian tahun 1993 sampai dengan tahun 2000.
Setelah otonomi daerah, Husnul bergabung dengan Pemerintah Provinsi NTB mulai tahun 2000, diawali sebagai pelaksana. Selanjutnya Husnul menjadi Kepala Seksi Penilaian Kultivar Sertifikasi dan pengawasan, Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman, Kepala Seksi Pengelolaan Air, Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Pertanian TPH.
Saat ini Husnul menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan. Telah mengikuti diklat ADUM, Diklatpim tingkat III, dan Diklatpim tingkat II. (zwr)
