MATARAM – Di tengah situasi tipisnya kantong APBD, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB malah berencana membeli kendaraan dinas (randis) dengan nilai belasan miliaran rupiah.
Anggota DPRD Provinsi NTB menemukan angka Rp 16 miliar yang diselipkan pemprov untuk pembelian randis baru di 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Keheranan wakil rakyat ini muncul dengan melihat APBD 2021 yang masih menyisakan utang sebesar Rp 300 miliar. Utang ini muncul lantaran beberapa program yang tersebar di OPD belum dapat dibayarkan meski proyek telah selesai dibangun. “Sekarang kondisi keuangaan APBD kita sedang oleng, apalagi pemerintah ini masih ada utang yang luar biasa,’’ sesal Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTB, Sirajuddin belum lama ini.
Sirajudin menilai, pemprov tak peka menyusun program di tengah kondisi pendemi yang masih mewabah. Di mana seharusnya program yang dianggarkan mengarah kepada program rakyat. Salah satunya upaya memulihkan ekonomi daerah. ‘’Kemudian tentu bagaimana kita mengarahkan program itu yang bisa menekan perkembangan Covid-19. Lebih-lebih saat ini varian baru Covid-19 Omicron telah masuk ke NTB,’’ kata Sirajudin.
Selanjutnya, sambung dia, anggaran yang diprogram dapat diarahkan kepada program yang dibutuhkan masyarakat. “Ini sebenarnya persoalan yang sangat serius kita hadapi dan mesti OPD-OPD harus tanggap dengan kondisi keuangan kita seperti ini. Jangan malah senang dianggarkan untuk kendaraan dinasnya,” sambungnya.
Sirajuddin juga mempertanyakan dengan munculkan anggaran randis hingga Rp 16 miliar lebih dalam APBD. Pasalnya komisi I DPRD tidak mengetahui jika ada anggaran randis diselipkan. “Baru sekarang muncul. Artinya kita pertanyakan keberadaan TAPD dan badan anggaran yang melakukan klinis terkait nota keuangan. Hal ini yang manjadi persoalan. Kok bisa lolos tidak dilakukan pembahasan, tidak dilakukan klinis untuk memverifikasi program yang dibutuhkan saat ini,’’ sesalnya lagi.
Menurutnya, pembelian randis tidak begitu urgen untuk dianggarkan. Apalagi randis di setiap OPD sudah tersedia dan masih layak untuk digunakan. ‘’Lalu buat apa dianggarkan. Jangan-jangan ingin terlihat mewah-mewah, sementara persoalankan kendaraan dinas ini bukan tidak ada di masing-masing OPD. Jadi tolong itu dimanfaatkan untuk dipakai yang sudah ada itu,” tegasnya.
Untuk itu, ia menegaskan rencana belanja randis yang sampai saat ini belum dilakukan pembelian maka pemprov harus menarik lagi anggaran tersebut untuk dialihkan ke program-program yang dibutuhkan masyarakat atau untuk diarahkan menutupi utang. “Jadi kita harapkan kepada pemprov dalam hal ini kembali kepada TAPD dan Banggar untuk melakukan refocusing terkait terkait dengan program-program agar tidak dilaksanakan. Kemudian dialihkan kepada program-program yang lebih bermanfaat untuk kondisi kita saat ini. Entah untuk menambah pembayaran hutang kah atau apalah,” pungkasnya.
Anggota Komisi I DPRD NTB, Najamudin Mustafa ikut mempertanyakan mengenai munculnya anggaran untuk pembelian randis. Apalagi bisa lolos dalam pembahasan badan anggaran DPRD NTB. “Katanya refocusing, kok muncul gini-gini. Patut diduga Banggar pasti kongkalikong dengan TAPD,” tukasnya.
Najamudin juga menegaskan untuk belanja yang dikeluarkan dinas tidak mungkin bisa keluar tanpa persetujuan Banggar. Begitu juga persetujuan Banggar tidak mungkin ada tanpa persetujuan pimpinan DPRD NTB. Sebab pimpinan dewan merupakan eksekutor Banggar. “Ini kan muaranya pimpinan DPRD dan gubernur. Ini pasti hasil coffe morning-nya. Masa ada Rp 16 miliar untuk pantat-pantat. Ini kongkalikong. Katanya efisien efektif. Ini nggak mungkin mereka ndak tahu,” curiganya.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTB, H Mahally Fikri juga menyesalkan rencana pembelian randis ini. Menurutnya, baiknya pemprov fokus untuk membayar utang. Karena angka Rp 300 miliar utang pemprov sekarang sudah membengkak menjadi Rp 600 juta.
Total utang sebesar Rp 600 miliar itu diketahui setelah pihaknya melakukan konfirmasi kepada BPKAD, rumah sakit dan BPAKD dalam rapat dengar pendapat (RDP), kemarin. Total utang Rp 600 miliar itu adalah program dan hibah yang tidak terbayarkan pada APBD 2021. Termasuk hibah yang diperuntukan kepada Gubernur dan wakil Gubernur NTB. “Ini adalah utang dadakan di tengah jalan,” ungkap mantan ketua DPD Partai Demokrat NTB.
Menurutnya, ada kewajiban utang harus yang dibayarkan kepada pihak ketiga ini dipastikan akan sangat berpengaruh terhadap APBD NTB 2021. Pasalnya, jika utang ini tidak segera diselesaikan pemprov NTB, maka persoalan ini akan terus membebani APBD.
Apalagi, pemerintahan Zul-Rohmi menyisakan dua tahun lagi. Jika tidak segera diselesaikan, maka dipastikan Zul-Rohmi akan menyisakan utang. “Zul-Rohmi bisa menyisakkan utang besar jika ini tidak diselesaikan,” tandas Mahally.
Bengkaknya utang pemprov dari Rp 300 miliar menjadi Rp 600 miliar itu menandakan buruk pengelolaan keuangan di Pemprov NTB. Untuk itu, gubernur harus segera mengevaluasi pejabat yang bertanggung jawab mengelola anggaran. Apalagi, selama ini pemprov sangat terlena dengan opini WTP yang disematkan BPK. ‘’Tetapi kenyataanya, pemprov menyisakkan utang tidak kecil. Maka silakan evaluasi pejabat keuanganya. Jika kinerja buruk, silahkan diganti,” pungkasnya.
Sekda Provinsi NTB, H Lalu Gita Ariadi yang juga Ketua TAPD yang dikonfirmasi mengenai masukkan anggaran randis dalam APBD belum dapat memberikan keterangan. Begitu juga dengan Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda yang juga selaku ketua Banggar DPRD NTB belum mendapat menjawab apa yang menjadi dugaan kongkalikong dengan antara TAPD dan Banggar soal anggaran randis.(sal/yan)
