MATARAM — Perhelatan event MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah tinggal menghitung hari. Dimana event balap motor bergengsi dunia itu dijadwalkan akan digelar pada 27 September 2024 mendatang.
Kendati sudah mendekati hari pelaksanaan event, namun persoalan terkait pembayaran hosting fee MotoGP masih menemui jalan buntu. Hingga kini, bantuan yang diharapkan dari Pemerintah Pusat untuk menutupi biaya hosting fee sebesar Rp 231,29 miliar, belum menemui kejelasan. Alibinya, Pemerintah Pusat masih berusaha mencari formula yang tepat untuk menangani pembiayaan tersebut.
“Pemprov NTB saat ini fokus pada penyelenggaraan Pilkada serentak, yang mana program ini menyedot cukup banyak anggaran. Bukannya tidak sanggup untuk membantu hosting fee, hanya saja pihaknya perlu mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran, dan berharap pembiayaan ditanggung pemerintah pusat,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Gita Ariadi, kemarin.
Diakui Gita, Pemprov NTB tidak memiliki alokasi anggaran untuk pembiayaan ini, terutama acara nasional dan lainnya. Mengingat Pilkada serentak dan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) juga membutuhkan anggaran besar.
Meski begitu, bukan berarti Pemprov NTB tidak mampu membantu pembayaran hosting fee. Tetapi mekanisme pembayaran tersebut, yang perlu diklarifikasi. Karena itu, pihak pemerintah daerah (Pemda) masih berharap agar biaya hosting fee MotoGP 2024 dapat didanai oleh pemerintah pusat.
Terlebih nominal hosting fee MotoGP yang cukup besar, akan menjadi beban jika hanya ditanggung oleh pemerintah provinsi. Pada 2023, pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah memberikan dukungan sebesar Rp 78,8 miliar melalui belanja iklan Wonderful Indonesia. Namun untuk tahun 2024, belum ada kepastian terkait sumber pendanaan.
Di sisi lain, penyelenggaraan MotoGP dianggap sangat penting, karena memberikan dampak positif yang signifikan bagi Indonesia, khususnya kawasan NTB. Pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA), yang merupakan penyelenggara lokal, masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait pembayaran hosting fee.
Terpisah, Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hasanudin, menyatakan bahwa MotoGP di Mandalika akan tetap terlaksana sesuai rencana. Ia menjelaskan bahwa pembayaran hosting fee sudah memiliki mekanismenya sendiri. “(Pembayaran hosting fee) bukan soal mampu atau tidak mampu pemerintah daerah, tetapi ada mekanismenya. Kami akan mengikuti mekanisme yang ada,” ungkap Hasanudin.
Meski masalah pembayaran hosting fee belum tuntas, semua pihak optimis bahwa acara MotoGP 2024 akan berjalan lancar.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga Salahudin Uno, menegaskan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dalam pelaksanaan MotoGP 2024. Sandiaga menekankan bahwa MotoGP bukan hanya berdampak bagi NTB, tetapi juga seluruh destinasi wisata di Indonesia, termasuk Bali.
“MotoGP telah menjadi ikon pariwisata Indonesia. Semua stakeholders diharapkan dapat berkolaborasi demi kesuksesan acara ini,” ujar Sandiaga. (rat)
