GIRI MENANG-Sejumlah panitia pemilihan kepala desa (Pilkades) di Lombok Barat memprotes kecilnya honor panitia Pilkades yang hanya Rp 300 ribu per bulan mulai Oktober sampai Desember 2016. Pada bulan Desember Lombok Barat memang akan menggelar Pilkades serentak.
Protes diantaranya disampaikan oleh ketua panitia Pilkades Kuranji Kecamatan Labuapi M. Jaelani kemarin. Ia menilai honor Rp 300 ribu tidak cukup untuk menunjang kerja panitia. Apalagi dengan beban kerja yang banyak serta resiko yang cukup besar. “ Dan sampai sekarang juga belum cair dari kabupaten, padahal kita sudah dibentuk 5 September lalu oleh BPD. Ya terpaksa kalau ada rapat-rapat, kami ngutang dulu di desa,” ungkapnya.
Jaelani mengaku bersama panitia yang lain pernah protes langsung saat rapat-rapat tingkat kabupaten khususnya bersama pejabat Badan Pemberdayaan Masarakat Pemerintahan Desa (BPMPD). Namun pejabat BPMPD meminta panitia bersabar. “ Kami disuruh bersabar, karena ini katanya juga pengabdian untuk desa,” terangnya.
Jaelani menunjukkan rincian besaran Rencana Anggaran Biaya (RAB) honorar panitia Pilkades sesuai arahan Pemkab Lobar. Di mana dirinya sebagai ketua dijatah Rp 375 ribu sebulan, satu sekretaris dijatah Rp 365 ribu sebulan, satu bendahara dijatah 350 ribu sebulan dan sembilan anggota masing-masing dijatah Rp 325 ribu sebulan. “Besarannya sangat kecil jika dibandingkan volume pekerjaan yang saat ini tahapannya sudah dimulai, dan ini menjadi permasalahan juga di panitia Pilkades lainnya. Mohon ditinjau kembali,” pintanya.
Diterangkannya, untuk Pilkades memang diperbolehkan ada anggaran dari APB Desa. Tetapi dalam aturan, honor tidak boleh dianggarkan lagi di APB Desa karena sudah dianggarkan di APBD. “ Total anggaran Pilkades yang kita dapatkan di APBD juga hanya sekitar Rp 22 juta,” terangnya.
Di Kuranji sendiri, tahapan Pilkades sudah berjalan. Penjaringan bakal calon (Balon) dilaksanakan mulai tanggal 3 sampai 13 Oktober 2016. Sejauh ini baru ada dua orang yang mendaftar yaitu Sukadin, mantan Sekretaris Desa Kuranji dan Patoni Abdul Azis, mantan Kades Kuranji.
Berkaitan dengan honor panita Pilkades, Asisten I Setda Lobar Baiq Eva Nurcahyaningsih enggan berkomentar karena menganggap itu masalah teknis. Ia mengatakan hanya mengurusi soal tahapan saja. “Kalau masalah teknis seperti itu, BPMPD yang lebih paham,” ungkapnya.
Kepala BPMPD Lombok Barat Lalu Surapati melalui Kabid Pemerintahan Desa Lalu M. Hakam menerangkan, besaran honor panitia Pilkades sudah diketok di APBD-P 2016. Di mana ketua dianggarkan sebesar Rp 375 ribu sebulan, sekretaris sebesar Rp 365 ribu sebulan, bendahara sebesar 350 ribu sebulan dan anggota masing-masing sebesar Rp 325 ribu sebulan. Anggaran tersebut nantinya akan ditransfer ke rekening desa dan akan dituangkan dalam APBDes perubahan masing-masing desa. “Kalau besarannya dikatakan belum layak, itu menjadi masukan kami untuk Pilkades ke depannya, karena ini juga sudah disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah,” terangnya.(zul)
