GIRI MENANG – Para tenaga honor daerah (Honda) tenaga kesehatan Lombok Barat sedang galau dengan adanya wacana Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang akan memindahkan status mereka menjadi tenaga honor Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di sejumlah BLUD.
Mereka gusar, karena jika wacana tersebut terwujud, maka harapan mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bisa hilang. Para Nakes seperti bidan, tenaga perawat dan yang lainnya sudah mengadukan nasib mereka ke DPRD Lobar. Mereka diterima oleh Wakil Ketua DPRD Lobar Hj. Nurul Adha.
Kepada wartawan kemarin, Nurul Adha mengatakan secara lisan pihaknya sudah menerima aduan dari para tenaga kesehatan yang berstatus honor daerah seperti bidan dan perawat. Mereka mendengar ada rencana Pemkab mengubah status mereka menjadi honor BLUD.” Kami sudah menerima keluhan ini, mereka akan dipindahkan dari pegawai honor daerah menjadi tenaga honor BLUD,” ungkapnya saat ditemui.
Untuk menyikapi keluhan Nakes tersebut, pihaknya memanggil Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat dan Kepala BKPSDM Lobar. Tujuan pemanggilan ini adalah mengkonfirmasi masalah ini, apakah ada keuntungan bagi daerah atau tidak jika para tenaga honor ini dipindahkan.”Keuntungannya apa, kerugiannya apa kalau mereka (Nakes) menjadi honor BLUD,” tanya Nurul.
Padahal para tenaga honor daerah ini sudah memiliki harapan besar, kalau sudah masuk sebagai honor daerah, ada peluang mereka masuk sebagai P3K. Kalau kemudian mereka dipindahkan, para tenaga honor ini menyangsikan mereka akan diperjuangkan masuk menjadi P3K.”Hari ini mudahan ada penjelasan dari dinas, kalau kiranya merugikan teman-teman Nakes yang sudah lama mengabdi untuk daerah, kita akan bersuara jika merugikan mereka,” tegasnya.
Politisi PKS ini mengungkapkan, sekitar 10 tahun yang lalu, ada beberapa tenaga kesehatan yang mendapatkan beasiswa, dan kontrak dalam beasiswa setelah selesai mereka akan diangkat menjadi tenaga kontrak atau PNS.”Mereka sudah berjuang lama, kita harus perjuangkan mereka agar bisa menjadi P3K atau PNS,” imbuhnya.
Kedepan Nurul berharap agar honor untuk para bidan yang bertugas di Puskesmas agar lebih ditingkatkan lagi, kalau sekarang ini honor yang mereka terima masih Rp 750 ribu per bulan, angka ini dinilai sangat kecil.”Coba bayangkan para bidan yang di polindes mereka berjaga hingga malam, kalau ada pasien tengah malam mereka bangun untuk melayani,” ungkapnya.
Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Selain mereka mendapatkan honor, mereka sebaiknya diberikan tambahan penghasilan berupa insentif atau bentuk lainnya.
Rapat antara komisi IV dengan Dikes digelar tertutup di ruang kerja Wakil Ketua I DPRD Lobar kemarin. Dinas Kesehatan dihadiri oleh Kepala Dinas Hj. Ambaryati didampingi sekretaris. Usai rapat Nurul Adha mengatakan, dalam pertemuan, pihaknya sebagai wakil rakyat mempertanyakan dasar hukum atas wacana perpindahan status ini. “Jadi yang kami pertanyakan payung hukumnya, perubahan status dari menjadi honor daerah atau tenaga kontrak daerah menjadi kontrak BLUD apakah status nya kuat dan punya kepastian,” tegasnya.
Kemudian, nantinya apakah dana pendapatan, pendapatan BLUD tidak akan mengganggu operasional pelayanan kesehatan masyarakat, karena disatu sisi BLUD juga harus menyetor ke daerah sebagai pendapatan daerah atas jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Usai rapat, Sekdis mengatakan, pemindahan status pegawai honor daerah menjadi tenaga honor BLUD masih belum final, akan dibicarakan lebih lanjut antara Pemkab dengan legislatif di DPRD Lobar.”Akan dibicarakan lebih lanjut antara pemda dengan temen-temen di komisi IV, pada intinya Kami mengikuti apapun keputusan yang diambil pemda,” jawaban singkat.(ami)
