MATARAM – Sudah sepekan belakangan ini PT Pertamina memangkas pasokan jatah bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite untuk SPBU di Kota Mataram dan sejumlah SPBU di Lombok Barat hingga Lombok Timur dan Lombok Tengah. Sejumlah SPBU di Kota Mataram dan Lombok Barat nampak terpasang pengumuman kalau Pertalite habis.
Sementara itu, di sejumlah SPBU lainnya di Kota Mataram juga mengalami kekosongan Pertalite diatas jam 3 sore. Sejumlah pegawai SPBU mengakui jika pasokan BBM Pertalite dari Pertamina mengalami pengurangan. Jika sebelumnya pasokan Pertalite sebanyak 18.000 liter, dipangkas menjadi hanya 8000 liter per hari. Pemangkasan pasokan BBM Pertalite juga dibenarkan beberapa SPBU di Kota Mataram. Seperti, SPBU Karang Jangkong, SPBU Ampenan, SPBU Dasan Cermen dan SPBU Gerimax, Kecamatan, Narmada Kabupaten Lombok Barat.
Kedatangan BBM Pertalite ke SPBU untuk pengisisan biasanya pagi sekitar pukul 10.00 Wita. Hanya saja dengan jumlah pasokan hanya 8000 liter, BBM Pertalite sudah habis di jam 1 dan 2 siang. Setelah itu, Pertalite sudah kosong.
“Kita sekarang dibatasi hanya 8000 liter per hari. Jumlah itu pun jam 2 siang sudah habis, kita hanya menjual Pertamax saja,” tutur petugas SPBU di Dasan Cermren, kemarin.
Hal serupa juga dialami di SPBU Karang Jangkong, yang tidak melayani Pertalite, karena sudah habis. Mereka hanya melayani pengisian BBM untuk jenis Pertamax. Begitu juga di SPBU Gerimax, Narmada, petugas SPBU hanya membuka layanan pengisian BBM Pertamax.
Terkait pemangkasan pasokan distribusi BBM Pertalite di SPBU di Kota Mataram dan Lombok Barat, Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana
Migas) NTB I Komang Gandhi membantah jika ada pengurangan untuk pasokan Pertalite. Hanya saja, Gandhi membantah jika pengurangan pasokan Pertalite hingga 50 persen ke setiap SPBU. Gandhi menyebut untuk penyuplai Pertalite diatur sedemikian rupa, sehingga tidak ada pengurangan yang mencapai hingga 50 persen tersebut.
“Kalaupun ada pengurangan pasokan, paling banyak 5 persen dari angka total yang dipasok ke SPBU. Tapi, angkanya berapa pastinya, itu datanya di Pertamina. Tapi kalau angka 50 persen pengurangan tidak itu,” kilah Gandhi, kepada Radar Lombok, Kamis (5/8).
Gandhi mengaku jika tidak ada pengurangan pasokan Pertalite yang cukup dratis, karena pasokannya pun tidak ada kendala sama sekali. Hanya diatur sedemikian rupa dari Pertamina, agar bisa memenuhi permintaan dari setiap SPBU.
“Kendaraan penyuplai biasanya datang sedikit terlambat, biasanya datang jam 9 pagi terus datang sore dibilang dia pengurangan kan salah itu,” ucapnya.
Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) Provinsi NTB H Muhammad Saleh menghimbau kepada masyarakat luas selaku sebagai konsumen supaya meminta kepada bagian pengawasan Pertamina, supaya jangan mengurangi BBM Pertalite yang menjadi kebutuhan hajat hidup orang banyak mencari rizki. Karena tersedian BBM jenis Pertalite itu harus ada, sebagai alternatif bagi masyarakat setelah Premium dihapus di Kota Mataram. Terlebih lagi, di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang semakin membuat rakyar terpuruk.
“Jangan dikurangi, karena apa? Yang namanya Premium sudah tidak ada di Kota Mataram dijual. Oleh karena itu, yang non subsidi harus digencarkan. Kan ini keuntungan dari Pertamina, tapi memberatkan masyarakat kecil,” katanya.
Menurutnya, jika Pertamina memangkas pasokan Pertalite, maka harus ada alasan-alasan mendesak dari Pertamina untuk mengurangi atau dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Lantaran PPKM banyak yang tidak keluar, tetapi tidak begitu. Semua konsumen harus dilayani dengan sebaik-baik mungkin.
“Dengan adanya pengurangi ini tentu akan merugikan konsumen. Kalau di satu SPBU Pertalite itu dia kurang, sementara tempat lain juga kurang. Apa harus dilakukan konsumen, masa mau beralih ke Pertamax”,” ujarnya.
Dikatakan, semua konsumen tidak serta merta beralih ke Pertamax. Pasalnya, masyarakat ini dari golongan bawah, menengah hingga atas, sehingga tidak semua bisa disamaratakan. Apalagi dalam kondisi PPKM ini tidak mungkin masyarakat bawah bisa beralih menggunakan BBM jenis Pertamax yang harganya jauh lebih mahal.
“Pertamina sendiri yang mengadakan dan menjual. Kalau bisa jangan dikurangi, harus bisa dipenuhi sebagaimana mestinya. Jangan lama – lama Pertalite ini tidak ada terus diminta beralih ke Pertamax, ini harus disikapi oleh pemerintah daerah,” imbuhnya.
Senada, Ketua Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) NTB H Junaidi Kasum mengatakan, Organda NTB secara kelembagaan akan berkomunikasi kepada pihak terkait, dalam hal ini Pertamina dan pemerintah daerah. Karena pihaknya baru mendapatkan informasi terjadi pengurangan pasokan Pertalite di SPBU, apalagi Solar yang langka didapatkan.
“Memang persoalan ini apakah karena Covid-19 atau memang karena pemasukan transportasinya dari pusatnya terkendala,” ujarnya. (dev)
