HIPMI Sesalkan Kepala Daerah Obral Izin Ritel Modern

Penyaluran KUR Perdagangan Menurun

Ilustrasi Ritel Modern
Ilustrasi Ritel Modern

MATARAM–Persaingan berat yang dialami para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) khususnya di sektor perdagangan, lebih karena mereka harus bersaing dengan para pemodal capital besar. Dalam hal ini kehadiran ritel modern yang membuka oulet hingga di perkampungan.

Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi NTB, Budi Wawan menilai kehadiran ritel modern adalah bentuk penindasan secara ekonomi atas rakyat kecil. “Kehadiran ritel modern ini dapat membunuh perekonomian sebagian masyarakat yang berkecimpung dalam retail tradisional,” kata Budi, Selasa kemarin (19/9).

Baca Juga :  Ketimpangan Ekonomi NTB Masih Lebar

Masuknya retail modern memiliki dampak yang luar biasa terhadap perekonomian di Provinsi NTB. Di satu sisi, retail modern dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang luar biasa, tapi di sisi lain dapat membunuh perekonomian sebagian masyarakat yang berkecimpung dalam retail tradisional.

Kepala daerah dalam hal ini bupati/wali kota semestinya memperjuangkan dan menjaga kepentingan ekonomi rakyatnya. Tapi di beberapa kabupaten/kota di Provinsi NTB mereka justeru mengobral perizinan untuk ritel modern. Parahnya lagi, izin membuka outlet ritel modern justru hampir ada di setiap desa. Padahal, disana tempat bergantungnya pelaku UMKM yang membuka kios, toko dan PKL untuk memberi makan keluarga mereka. “Pemerintah daerah sekarang ini sudah kebablasan memberikan izin kepada ritel modern ini. Semestinya wakil rakyat di DPRD itu peka terhadap persoalan ini,” sesalnya.

Komentar Anda
1
2
3
4
5