
MATARAM – Hery Atmaja resmi terpilih sebagai Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Provinsi NTB untuk periode 2025-2028 setelah memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan yang berlangsung di Hotel Golden Palace, Kamis (13/2). Pada pemilihan ketua DPD REI NTB, terdapat dua calon, yakni Jamaludin dan Hery Atmaja. Hery Atmaja berhasil meraih kemenangan dengan unggul perolehan sebanyak 32 suara dan Jamaludin mendapatkan 21 suara. Total anggota REI NTB yang memberikan hak suara pada Musda tersebut sebanyak 53 suara.
Hery Atmaja melanjutkan estafet kepemimpinan REI NTB sebelumnya yang dipimpin H Heri Susanto selama dua periode. Pada Musyawarah Daerah (Musda) ke – X REI NTB, terpilih juga dua pengurus lainnya, Muhammad Ilyas sebagai Sekretaris REI NTB, dan Husaina Khartin sebegai Bendahara REI NTB.
Dalam pernyataannya, Hery Atmaja menegaskan bahwa langkah awal kepemimpinannya adalah melakukan konsolidasi internal. Ia menyadari bahwa dalam pemilihan ini terdapat pihak yang merasa kurang puas. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk merangkul semua pihak agar bersatu dalam visi dan misi besar bersama.
Hery Atnaha menegaskan bahwa kepengurusannya akan melanjutkan kerja sama yang telah dijalin oleh ketua sebelumnya, H Heri Susanto, baik dengan media, pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak seperti kepolisian, kejaksaan, dan stakeholder lainnya.
“Sinergi ini penting dalam mendukung pembangunan sektor properti dan perumahan di NTB,” ucap Hery Atmaja.
Hery menyebut salah satu program prioritas yang akan didukung oleh REI NTB di bawah kepemimpinannya adalah menyukseskan program strategis nasional di sektor perumahan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut menargetkan pembangunan 3 juta rumah yang terdiri dari satu juta rumah di pesisir, satu juta rumah di pedesaan, dan satu juta rumah di perkotaan.
Hery menyebut jika NTB kemungkinan besar tidak masuk dalam kategori pembangunan perumahan di perkotaan, karena program ini lebih berorientasi pada pembangunan apartemen. Sementara karakteristik NTB dinilai belum siap untuk pengembangan apartemen.
“REI NTB akan lebih fokus pada keterlibatan dalam program pembangunan satu juta rumah di pesisir dan satu juta rumah di pedesaan,” katanya.
Ia juga menyampaikan hasil diskusi dengan Wakil Menteri Perumahan, H Fahri Hamzah, yang menekankan pentingnya penataan kawasan pesisir dengan rumah-rumah subsidi agar tidak terkesan kumuh. Salah satu contoh yang ia berikan adalah kawasan pesisir Ampenan, di mana pemerintah ingin menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi nelayan tanpa mengabaikan estetika pemandangan pesisir.
Menurutnya, pembangunan perumahan di pesisir memiliki tantangan tersendiri, seperti menghadapi angin laut, ombak, serta potensi abrasi. Oleh karena itu, REI NTB akan merumuskan konsep yang tepat sebelum mengajukan proposal ke pemerintah daerah dan pusat. Begitu juga dengan program bedah rumah di desa-desa juga menjadi agenda utama. REI NTB akan bekerja sama dengan Kelompok Kerja (Pokja) untuk mencari pola terbaik yang kemudian akan diajukan ke Kementerian Perumahan.
“Pengembang di NTB siap untuk berkontribusi dan mensukseskan program pembangunan 3 juta rumah demi kesejahteraan masyarakat,” ucapnya. (luk)