Hentikan Pengiriman Mahasiswa ke Luar Negeri!

TGH Najamuddin Moestofa (AZWAR ZAMHURI/RADAR LOMBOK )

MATARAM – Awal Maret bulan depan, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) Provinsi NTB, berencana akan mengirim sebanyak 89 orang mahasiswa S2 ke negara jiran Malaysia. Namun, kini rencana tersebut diminta untuk dibatalkan. 

Anggota DPRD Provinsi NTB, TGH Najamuddin Moestafa mengingatkan Gubernur NTB Zulkieflimansyah untuk tidak main-main lagi menjalankan program daerah. “Segera hentikan pengiriman mahasiswa ke luar negeri,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, Selasa (23/2).

Kali ini, Najamuddin sangat keras memberikan kritik atas program beasiswa NTB itu. Pasalnya, sudah lebih dari 2 tahun program berjalan. Namun, manfaatnya bagi daerah tidak ada.  Anggaran daerah yang tersedot untuk program tersebut hampir mencapai Rp 100 miliar. Mulai dari 2019, 2020 dan tahun 2021 saat ini. “Publik pertanyakan output-nya. Ini uang daerah yang digunakan. Berapa orang yang sudah selesai pendidikannya? Kerja apa mereka, di mana sekarang?” sentilnya. 

Fakta saat ini, program beasiswa NTB hanya genit-genitan. Parahnya, lulusan luar negeri yang dibiayai dari uang APBD NTB, justru saat ini bekerja di daerah lain. Hal itu bagi Najamuddin sangat mengecewakan dan memalukan. 

Salah satu penyebab amburadulnya program tersebut, karena lemahnya perencanaan. Patut diduga pula adanya hal yang tidak beres dalam pengelolaan anggaran dan seleksi penerima beasiswa. “Orang yang dibiayai, dibiarkan bebas semaunya setelah lulus. Seharusnya orang-orang ini tidak boleh dibiarkan bebas. Harus jelas ada MoU, mereka harus berkontribusi bagi daerah. Kalau dia kerja di luar daerah, untuk apa kita biayai? Kita yang biayai, kok daerah lain yang pakai,” kritik Najamuddin. 

Najamuddin bukan hanya meminta program tersebut dihentikan sementara, namun juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit. “Saya minta Badan Pemeriksa Keuangan agar periksa LPP. Karena program ini uangnya cukup besar. Pemprov juga jangan hanya asyik anggarkan saja. Kalau gini terus, anak kecil saja bisa jadi pemerintah. DPRD merasa bertanggung jawab mempertanyakan masalah ini. Karena sangat rentan penyelewengan,” katanya. 

LPP, kata Najamuddin, bukan lembaga pemerintah. Mereka adalah orang luar pemerintahan yang tentu saja berbicara keuntungan. “Mereka orang luar, pasti bicara untung atau tidak. Kenapa gak Dikbud aja yang kerjakan. Belum ada di dunia ini yang bekerja sukarela, termasuk LPP. Jangan bilang gak dapat upah, gak dapat gaji, bohong itu,” ketusnya. 

Parahnya lagi, lanjut Najamuddin, Pemprov NTB belum pernah terdengar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program beasiswa yang dilakukan LPP. Padahal, banyak hal yang harus dipertanyakan dan dijelaskan juga ke publik. Langkah segera yang harus dilakukan Pemprov saat ini membuat MoU dengan penerima beasiswa tentang tanggung jawab mereka pasca selesaikan pendidikan. “Jangan mimpikan orang pintar, terus dibajak daerah lain. Gak ada manfaatnya untuk daerah. Kita minta Gubernur jelaskan kepada publik progresnya, berapa anggaran yang sudah dihabiskan, peserta yang sudah pulang dan manfaatnya apa,” ujarnya. 

Selanjutnya, Pemprov NTB harus memikirkan kembali program tersebut untuk dialihkan saja anggarannya. Mengingat, tanggung jawab Pemprov NTB hanya untuk sekolah SMA/SMK dan SLB saja. Sementara untuk perguruan tinggi, merupakan kewenangan pemerintah pusat. 

Najamuddin membayangkan, jika anggaran yang nilainya lebih dari Rp 90 miliar itu dialihkan untuk pendidikan SMA/SMK/SLB yang merupakan tanggung jawab provinsi, maka seluruh anak-anak NTB akan memiliki pendidikan yang cukup baik. “Saat ini masih banyak anak-anak NTB yang gak bisa sekolah SMA/SMK. Kenapa kita malah urus orang yang mau S2. Gratiskan saja biaya pendidikan SMA/SMK,” saran Najamuddin. 

Menurutnya, orang yang sudah menyelesaikan pendidikan S1 bisa mencari biaya sendiri untuk S2. Baik itu secara pribadi maupun mencari beasiswa yang disiapkan berbagai pihak. “Kok APBD kita yang justru disedot untuk orang yang mau kuliah S2 ke luar negeri ini. Mending manfaatnya jelas bagi daerah. Ini setelah lulus gak jelas, pelaksanaannya juga gak jelas. Pemerintah sangat lalai. Makanya kita minta, alihkan saja program beasiswa ini untuk SMA/SMK,” pinta Najamuddin. 

Pengiriman mahasiswa ke luar negeri, merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi). Namun sejak awal, program tersebut menuai kontroversi. Apalagi Pasalnya, direncanakan tidak akan menggunakan APBD. 

Direktur Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) Provinsi NTB, Irwan Rahadi menyampaikan, sebagian penerima beasiswa S2 telah menyelesaikan pendidikannya. Mereka ada yang melanjutkan pendidikannya di Polandia. Selain itu, ada juga penerima beasiswa yang justru memilih bekerja dan tinggal di Jakarta. Kemudian sebagian lainnya, mengincar untuk bekerja di luar negeri. “Ada yang diterima bekerja di Jakarta. Ada yang menunggu konfirmasi supervisor di Jerman, Amerika dan Swedia. Sebagian lanjut studi S3 di Warsaw University of Technology, dengan beasiswa pemerintah Polandia,” terangnya. 

Apakah tidak ada yang kembali ke Provinsi NTB dan mengabdi demi kemajuan daerah? Irwan menyebut, para penerima beasiswa yang telah menyelesaikan S2 tetap ada yang kembali ke NTB. “Ada yang diterima sebagai staf pengajar di kampus NTB dan luar NTB. Alhamdulillah para alumni ini luar biasa,” ucapnya. 

Terkait dengan kontribusi nyata para penerima beasiswa tersebut untuk kemajuan daerah, tentu saja dipikirkan. Namun, program beasiswa NTB sifatnya tidak mengikat. Artinya, tidak ada keharusan bagi penerima beasiswa untuk mengabdi di NTB. (zwr)