MATARAM—Setelah tidak menjabat sebagai Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi dikabarkan memilih hengkang dari Partai Golkar, dan berlabuh ke PDIP.
Kabar itu mencuat, menyusul beredarnya dua surat yang ditulis tangan oleh mantan Wali kota Bima tersebut. Bahkan Lutfi juga telah
bertandang ke kediaman Ketua DPD PDIP NTB, Rachmat Hidayat, usai serah terima jabatan (Sertijab) dan pelantikan Muhammad Rum sebagai Penjabat Wali kota Bima, Selasa (26/9) lalu.
Surat pertama yang beredar tertanggal 22 September 2023, yang ditujukan kepada Ketua Umum (Ketum) DPP PDIP Megawati Soekarno Putri di Jakarta.
Dimana Lutfi menyampaikan keinginannya untuk bergabung ke PDIP. Sedangkan surat kedua tertanggal
25 September 2023, yang ditujukan
kepada Ketua DPD I Partai Golkar
NTB, Mohan Roliskana. Dalam surat
itu, Lutfi menyampaikan pengunduran diri dari jabatan Wakil Ketua
DPD I Partai Golkar NTB.
Ketua Bappilu DPD PDIP NTB, Raden Nuna Abriadi ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut, dia memilih tidak berkomentar. “Saya tidak akan berkomentar terkait hal itu,” ucap politisi asal Lombok Utara (KLU) itu singkat.
Sementara Sekretaris DPD Partai Golkar NTB, Lalu Satriawandi yang diminta keterangan juga mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Karena pihaknya sejauh ini belum menerima bukti fisik surat pengunduran diri
mantan Wali Kota Bima itu. “Saya tidak tahu. Karena bukti fisik surat belum kita lihat (Surat pengunduran diri Muhammad Lutfi, red),” tandas Anggota DPRD NTB ini singkat.
Mantan Wali kota Bima, Muhammad
Lutfi yang diminta konfirmasi terkait hal itu melalui aplikasi perpesanan WhatsApp (WA), juga memilih tidak memberikan respon. Peneliti Pusdek UIN Mataram, Dr Ihsan Hamid menilai suatu hal biasa jika politisi saat ini berpindah dari satu partai ke partai lain. Namun yang menjadi pertanyaan, apa sesungguhnya yang menjadi
motif dari mantan Wali Kota Bima Lutfi itu berkeinginan bergabung ke PDIP?
Jika motif bergabung ke PDIP adalah
untuk mencari suaka ke Parpol penguasa, yakni PDIP, ditengah kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh KPK. Justru itu akan mencederai PDIP, jika menerima Lutfi bergabung.
Karena itu, dia menilai PDIP tidak lantas akan menerima Lutfi bergabung. Karena PDIP selama ini konsisten terhadap upaya penegakan hukum.
“Saya kira PDIP akan mempertimbangkan untung rugi jika menerimanya bergabung,” lugasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, mantan
Wali Kota Bima Muhammad Lutfi dan istri, telah diperiksa KPK terkait dugaan kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dilingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bima.
Bahkan ruang kerjanya, dan kediaman Muhammad Lutfi, juga telah digeledah oleh KPK beberapa waktu lalu. (yan)
