Hasil Reses Anggota DPD RI Dapil NTB, H Achmad Sukisman Azmy

Assalamualaikum Wr Wb

Salam sejahtera untuk kita semua

Selamat Siang/Sore

Salam kebajikan, Namu Budoyo

Om Swastiastu

Setelah melaksanakan reses di 5 kabupaten/kota se Pulau Lombok dan Kabupaten Sumbawa Barat dengan melibatkan Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pakar, ilmuwan dapat kami simpulkan hal-hal sbb:

• Pelaksanaan Pemilukada di 7 kabupaten kota di NTB dari 10 kabupaten kota diminta lebih transparan dan membantu keuangan dari pusat serta mendorong calon lewat jalur independen disamping menghindari munculnya calon tunggal. DPT diharapkan menggunakan data kependudukan terbaru yang berbasis data tunggal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan melibatkan kaum muda sebagai tenaga pelaksana yang mengenal informasi dan Teknologi (IT) karena  menerapkan e-rekap dan e voting. Untuk pencetakan berbagai kebutuhan Pilkda mengutamakan percetakan lokal sehingga kekurangannya dapat diatasi segera. Disamping mengutamakan kerukukan dan keamanan di tempat pilkada.
• Menariknya Pilkada di NTB terdapat juga jalur independen yang cukup banyak diantaranya di Kota Mataram 1 pasang, Lombok Tengah 2 pasangan dan masih sengketa, Sumbawa 2 pasang, Dompu 1 pasangan dan Bima 2 Pasangan. Mungkinkan ini pertanda kurang percayanya terhadap partai nasional dan perlukan partai local Hanya saja calon tunggal dimungkinkan terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat, karenanya perlu juga diberikan batasan atas untuk menghindari calon tunggal. Hanya ada batas bawah minimal 20 % partai dan 30% akumulasi suara yang ditentukan sementara batas atas tidak ada
• Dana desa merupakan sumber dana terbesar yang diproleh dan beredar di desa. Sementara sumber lainnya relative sangat kecil, bahkan tidak dipungut padahal potensi cukup besar jika digarap dengan baik. Seperti lokasi dana desa dari Kabupaten, pembagian hasil pajak pembagian retribusi, desa, pendapatan bumdes.
• Saat ini dana desa mengalami keterlambatan masuk ke desa padahal dana dari pusat sudah tersedia tinggal dicairkan. Beberapa penyebabnya adalah APBDes terlambat ditandatangani akibat kurang singkronnya kepala desa (Kades) dengan Badan Pemusyawaran Desa (BPD). Hasil APBDes pun terlalu lama di periksa oleh tiem Inspektorat untuk di reviuw kemudian dilanjut di Kecamatan dengan jumlah tenaga audit cukup besar sehingga cukup lama terselesaikan akibat kesibuan dari tiem. Belum lagi telaah dari pendamping desa yang jumlahnya terbatas menguasai proyek desa. Kemudian pengiriman berkas ke Depdagri sebagai persyaratan secara online  cukup banyak membuat servernya ngadat karena pemakaian yang bersamaan. Sehingga perlu dipersingkat cukup intisarinya saja di kirim.
• Perlunya perhatian pemerintah menangani secara khusus virus Corona, karena bisa menghambat pelaksanaan Pilkada, termasuk keterlibatan ASN sebagai tiem sukses di Pilkada kurang mendapat sanksi dari Pemerintah. Terkait Corona dimana Bali telah ditemukan Virusnya maka NTB sebagai provinsi terdekat harus mempersiapkan diri secara optimal menangkal penyakit ini. Terlebih NTB juga menjadi pintu masuk penerbangan internasional disamping menjadi daerah wisata unggulan setelah Bali.
• Penanganan Bumdes di setia desa belum optimal, tergantung kemampuan Kepala Desanya sehingga Bumdes yang diharapkan menjadi sumber PAD desa  masih kurang, Perlu memberikan wawasan kepada Kepal Desa untuk memanfaatkan sarjana yang menganggur didesa untuk  terlibat menangani Bumdes disamping memanfaatkan potensi alam di desanya. Salah satnya Desa Wisata yang dicanangkan Pemerintah  mendapat sambutan di Lombok Timur, bahkan desa wisata Kembang Kuning mendapat Predikat terbaik pertama  di Indonesia, dan Desa Pringgasela terbaik ke 2 di NTB disamping 97 desa wisata lainnya di NTB. Harapan masyarakat pemerintah serius memeprhatikannya dan membantu SDM. Disamping kucuran dana dari Pusat, Pemda guna penambahan sarana parasaran di desa wisata sebagai pendukung.
• Bumdes Desa Kembang Kuning Lombik Timur memanfaatkan semua tenaga yang menganggur untuk membesarkan Bumdes lewat pemenuhkan kebutan masyarakat secara on line sehingga tidak ada rentenir apalagi deft kolektor. Potensi wisata diserahkan ke Pokdarwis untuk pengelolaannya dibawah Bumdes, sehingga disetiap kegiatan wisata Bumdes memproleh pendapatan. Saat ini di desa tersebut tidak ada penganggran bahkan setiap penduduk yang sakit mendapatkan jaminan kesehatan disamping yang meninggal semua urusan pemakaman ditangani desa bahkan mendaptkan uang duka Rp. 1 juta dari keuntungan Bumdes. Seluruh modal pengembangan pariwisata dan turutannya dari Bumdes yang dibayar secara cicilan seperti pembuatan snak, home stay, cendramata. Untuk Bumdes Pringgasela selain mengotimalkan sarana dan prasaran pariwisata juga mendapatkan hasil dari penjualan air bersih yang diarahkan ke penduduk dengan harga Rp. 700.m3, sehingga omsetnya mencapai miliaran sebulan. Desa Surabaya menerapkan Minimarket desa untuk Bumdesnya
• Potensi Bumdes untuk dikembang disetiap desa berdeda-beda Hasil kerajinan baik makanan, minuman, hasil tenun, ukiran, obat-obat di desa wisata dapat dijadikan souvenir di UKM dan membutuhkan pembinaan berkelanjutan disamping tersedianya pasar seni, gedung serba guna, home stay, hotel disetiap desa wisata. Termasuk pelestarian kesenian dan pola hidup masyarakat yang dijual ke wisatawan. Hasil pertanian yang melimpah seperti jagung tembakau hasil buah-buahan  dll  bisa diarahkan melalui Bumdes.
• Menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan agar sumber-sumber kehidupan terjaga dan dapat bermanfaat untuk generasi penerus bangsa. Terlebih NTB sudah menjadi daerah wisata halal dan diakui dunia internasioal karena mendapatkan pengakuan lewat berbagai kegiatan internasional yang perlu pelestarian budaya, alam dll. Kini NTB mencoba membanguan wisata medis dengan pendekatan wisata, medis dan psikologis yang dibuka langsung Gubernur NTB dengan bantuan kementrianh Pariwisata dan Kesehatan. Daerah wisata juga harus bebas dari sampah sehingga penerapan Zero wish di NTB mendapat dukungan hanya perlu diberikan dana dan pemanfaat sampah menjadi barang jadi. Disamping pemberdayaann NTB dari jambanisasi dan hidup sehat lainnya.
• Keinginan desa untuk mengoptimlakan asset dan menjadi sumber pendapatan desa memerlukan pemahaman yang sama sehingga perlu membuat Peraturan Desa (Perdes) sebagai payung hukum lewat diskusi berkelanjutan dengan melibatkan Mendagri, Pemda, Kepolisian, Kejaksaan, Ispektorat Kades, Sekdes, Badan Pengelolaan Desa (BPD) dll.
• Ternyata Pemekaran Kabupaten Lombok Selatan (KLS) masih mendominasi setiap kegiatan di 8 Kecamatan Lombok Timur meliputi Kecamatan Montong Gading, Terara, Sikur, Sakra, Sakra Barat, Sakra Timur, Keruak dan Jerowaru Dan berharap agar moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) dibuka kembali. Selaparang Televisi (Selvi) yang berlokasi di Selong Lombok Timur menggelar debat terbuka 2 kali melibatkan anggota DPR RI dan DPD RI menyangkut keinginan pemekaran kabupaten. Terlebih Pemerintah Provinsi dan DPRD NTB juga telah memberikan rekomendasi.
• Keinginan membuat Provinsi Sumbawa yang berpisah dengan NTB menjadi provinsi sendiri sendiri di kedua Pulau besar di NTB juga mengemuka. Disamping wacana membentuk kotamadya Selong di Lombok Timur dan Praya di Lombok Tengah mengingat jumlah penduduk dan luas wilayah.
• Pemekaran Desa kembali diminta masyarakat di 8 Kabupaten di NTB yang diawali pemekaran kampung, Hal ini dimungkinkan mengingat jumlah penduduk yang bertambah disamping belum sempat dimekarkan pada tahun-tahun sebelumnya.
• Kekeringan yang melanda NTB akibat musim kemarau panjang membuat desa di daerah selatan dan lereng gunung kekurangan air bersih, air irigasi. Sehingga perlu bantuan sumur bor, perbaikan dan pembuatan irigasi, pembuatan dam-dam kecil untuk menampung air hujan, penanaman kembali tanaman (reboisasi) dan tersedianya mobil pengangkut air disetiap desa yang rawan kekeringan.
• Dunia pendidikan terutama bea siswa ke Mesir berharap ada perhatian pemerintahPusat maupun daerah untuk mendapatkan biaya hidup karena bea siswa pendidikan sudah ditanggung Universitas Al Azhar mesir seiring  perhatian Pemda NTB dengan mengirim S1,S2, S3 kuliah ke luar negeri, namun demikian perlu juga program kurus, D1,D2,D3 dikembangkan di NTB untuk mengatasi pengangguran dan TKI/TKW murah tanpa bekal pengetahuan dan pengalaman. Sekolah swasta masih kekurangan sarana belajar karena banyaknya siswa yang ditampung karennya perlu bantuan.
• Bagi masyarakat yang terkena bencana gempa bumi mengharapkan pembangunan kembali rumah yang rusak karena belum 100% rumah yang dijanjikan pemerintah pusat terbangun., Demikian juga dengan sarana ibadah, social, pendidikan yang masih minim dan darurat. Janji pemerintah pusat memberikan Jaminam Hidup (Jadup) masih ditunggu untuk segera direalisasikan, karena masyarakat masih kesulitan mencari napkah .
• Tenaga kontrak yang berusia diatas dan dibawah 35 tahun sangat banyak akibat terlambatnya pemerintah membuka lowongan PNS meminta perhatian untuk diangkat menjadi PNS, baik tenaga guru, oparetor sekolah dan tenaga lainnya. Keberadaan operator sekolah yang tidak mendapat alokasi gaji dari pemerintah pusat sangat memilukan, bahkan mendapat gaji Rp. 300.000 sd 400.000/bulan dari Pemda jauh dibawah upah minimum
• Keberadaan mandalika Resort dengan Motor GP 2021 diperlukan kesiapan masyarakat dan pemerinmtah untuk mendukung, mengingat 200.000 maniak motor GP akan berbaur sementara kapasitas hotel saat ini hanya 10.000 kamar sehingga perlu penambahan lewat berbagi upaya seperti rumah penduduk, kapal pesiar tenda-tenda, terlenih kontraknya selama 5 tahubn. Jalan poros pendukung ke lokasi acara dari bandara belum memenuhi, sehingga harus ada jalan baru seperti hanya jalan dari Bandara ke kota Mataram. Demikian juga dengan jalan raya diberbagai obyek wisata pendukung dan penyangga seperti ke Lombok Timur. Jalan Tol Lembar Mataram Kayangan sebagai jalur ekonomi juga kurang mendukung karena sempit, karena tingkat kepadatannya mencapai 0,92 % mendekati 1 (Satu) dengan kecepatan rata rata 30 Km/jam sehingga perlu jalan bebas hambatan, sesuai janji Presiden RI saat hari pers Nasional di Mandalika Resort 9 Pebruari 2016.
• Nelayan Lombok bagian selatan meminta agar Permen 56 tahun 2016 direvisi terkait budidaya dan ekspor lobster yang merugikan nelayan. Bibit benur mencapai 10 juta setahun dengan berbagi ukuran yang layak dieskpor. Pembudidaya lobseter agar dibebaskan bukan ditupangsari takut aturan yang ada mengingat pengetahuan budidayanya sudah dikuasai nelayan NTB.
• Untuk peternakan sapi kambing dan kerbau sangat dimungkinkan untuk dikembangkan di NTB, khusus Lombok cocok untuk penggemukan baik anak maupun sapi pejantan. Sekaligus perlunya konsturit untuk menjaga kualitas daging beku agar layak dipasarkan keberbagi daerah. Di Lombok Timur setiap sapi di asuransikan agar terjaga dan aman dari pencurian sehingga perlu juga bantuan dana pusat untuk menambah asuransi bagi hewan yang ada di NTB
• Khusus beras saat ini surplus bahkan di jual ke Pulau Bali. Budidaya bawang putih Sembalun yang terkenal beberapa puluh tahun lalu kini mulai dikembangkan lagi dan berharap ada tambahan areal di lereng gunung Rinjani yang berhawa dingin karena hasilnya bagus untuk budidaya. Hasil jagung di NTB yang sangat melimpah, membutuhkan pabrik pakan ternak atau makanan olahan dari Jagung agar seluruh hasil panen jagung tetap terbeli dengan harga yang baik. Demikin juga dengan tembakau Lombok yang terkenal terbaik ke2 di Dunia perlu sentuhan dan pengawan pemerintah agar harga tembakau tetap terjaga, mengingat seluruh pabrik rokok mempunyai gudang tembakau hanya grate (kualitas tembakau ditentukan sendiri oleh pihak pembeli tanpa melibatkan pemerintah) sehingga petani dirugikan.

Mataram,  22 Maret 2020

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Repuplik Indonesia

(DPD RI) Dapil Provinsi NTB

H Achmad Sukisman Azmy )B 70)