MATARAM – Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB bersama dengan Inovasi untuk anak sekolah Indonesia (INOVASI) merespon hasil Asesmen Nasional (AN) 2021, yang dituangkan dalam Rapor Pendidikan NTB yang cukup buruk di bawah angka 50 dari semestinya di atas angka 60.
Plt Kepala LPMP NTB Suka menjelaskan, rapor pendidikan dijadikan instrumen oleh sekolah, Dinas Pendidikan di kabupaten/kota, provinsi untuk berbenah diri.
‘Wajar ini yang pertama, jelas tidak ada yang langsung baik hasilnya atau mendekati sempurna. Hal ini menjadi acuan dan pemicu agar hasil kedepannya lebih baik,” kata Plt Kepala LPMP NTB Suka saat melakukan hearing, Rabu (6/4).
Dikatakannya, sebagai UPT dari Kemendikbudristek RI, LPMP NTB terus mengawal supaya tahun-tahun berikutnya lebih baik untuk hasil AN. Pada intinya, rapor pendidikan ini menjadi acuan bersama untuk sama-sama mengawal pendidikan yang lebih baik lagi. Kalau rapornya hari ini kuning, masih wajar karena ini yang pertamakali pelaksanaan AN dilaksanakan.
Kendati demikian, pihaknya menegaskan bahwa tiga dosa besar pendidikan diantaranya, perundungan, pelecehan seksual dan intoleransi. Untuk diketahui, jenjang SD sederajat, sebanyak 3.689 satuan pendidikan di NTB mengikuti AN. Jumlah siswa yang mengikuti sebanyak 78.454 orang, kepala satuan pendidikan sebanyak 2.837, dan jumlah guru yang mengikuti 36.016 orang.
Untuk jenjang SMP sederajat, sebanyak 1.539 satuan pendidikan mengikuti AN. Jumlah siswa SMP yang mengikutinya sebanyak 43.603 siswa, satuan pendidikan sebanyak 1.042 unit, dan guru yang mengikuti sebanyak 23.549 orang. Selanjutnya untuk jenjang SMA sederajat, sebanyak 880 satuan pendidikan mengikuti AN. Jumlah siswa SMA sederajat yang mengikutinya sebanyak 27.477 orang, kepala satuan pendidikan sebanyak 628, dan guru sebanyak 15.390 orang.
Sementara itu, Provincial Manager Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) Sri Widuri menili hasil AN 2021, yang dituangkan dalam Rapor Pendidikan NTB merupakan hal yang baru dan tidak terlalu dijustifikasi.
“Kami sudah telaah dan memang banyak yang harus dicermati,” ucapnya.
Menurutnya, Rapor Pendidikan NTB, kurang dari 50 persen siswa telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca dan numerasi, untuk semua jenjang satuan pendidikan SD, SMP dan SMA sederajat, di seluruh kabupaten dan kota di NTB.
Namun, dirinya justru tidak heran karena begitulah kondisinya saat ini. Sri mengajak pemerintah daerah dan stake holder terkait mengambil hikmah sekaligus pelajaran terhadap capaian dari hasil AN tersebut.
“Selama ini kita memberikan data riil tentang kondisi numerasi dan literasi di NTB, terutama di tingkat pendidikan dasar. Karena INOVASI menangani SD sederajat, kadang ada yang tidak percaya,” ujarnya.
Maka dengan Rapor Pendidikan tersebut, merupakan data yang bersumber dari kondisi riil sekolah, dan dirilis secara resmi oleh Kemendikbudristek, menjadi cerminan tentang kondisi pendidikan yang sebenarnya. Rapor Pendidikan ini menjadi starting poin untuk NTB dalam melakukan perencanaan dan pembenahan berbagai program, yang menyangkut pendidikan.
“Benahi mana yang masih kurang, mana yang harus diperbaiki, apa yang mesti ditingkatkan lagi dan ini harapan kami,” tandasnya. (adi)
