MATARAM—Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) ke-VI akan digelar hari ini, Senin (3/10), hingga Kamis (6/10) mendatang. Kegiatan diikuti sekitar 400-an peserta yang berasal dari delegasi (utusan) 34 (Dewan Pengurus Daerah (DPD) HPI se Indonesia, termasuk dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HPI.
“Untuk kesuksesan acara, kami pihak panitia daerah telah berkoordinasi dengan panitia pusat (DPP), pemerintah daerah, pemerintah pusat (Kementerian Pariwisata), dan stakeholder lainnya. Mengingat tema besar yang kita usung dalam kegiatan Munas HPI VI ini adalah “Lombok Sumbawa Surga Wisata Halal dan Bulan Madu Halal Dunia”,” kata Ketua DPD HPI NTB, Ainuddin, SH. MH, Minggu kemarin (2/10).
Disampaikan pria ramah yang juga pengacara kondang ini, sengaja dua reward (penghargaan) dunia untuk kepariwisataan di NTB, khususnya Pulau Lombok tersebut diusung menjadi tema besar Munas HPI VI, agar para delegasi yang datang ke Lombok, sekaligus mengetahui kalau NTB saat ini memang sedang gencar-gencarnya promosi friendly tourism, atau wisata halal.
“Munas HPI VI selain diselenggarakan untuk memilih Ketua dan Kepengurusan DPP HPI yang baru, serta menyusun berbagai program kerjanya. Kegiatan ini rencananya juga akan dihadiri Menteri Pariwisata RI, DR Arief Yahya, sebagai keynote speaker (pembicara),” ujar Ainuddin.
“Menteri Pariwisata RI telah menyatakan konfirm untuk datang menghadiri Munas HPI VI di Lombok,” sambung Wakil Ketua HPI NTB, Akhmad Khairi, yang juga Humas Munas HPI VI.
Kesempatan itu, Akhmat juga memberikan kabar gembira, kalau Peraturan Daerah tentang Pramuwisata akan segera ditandatangani oleh Gubernur NTB, TGH M Zaenul Majdi. “Kami, Pengurus DPD HPI NTB telah menghadap ke Pak Gubernur, terkait Perda Pramuwisata ini. Beliau telah memberikan lampu hijau, akan menandatangani,” ungkapnya.
Sedangkan menurut Ketua Panitia Munas HPI VI, Uzie Gafar, keberadaan Perda Pramuwisata sangat penting. Karena dengan menggeliatnya kepariwisataan di NTB, otomatis juga menimbulkan berbagai permasalahan diantara para guide (pramuwisata), yang kalau tidak segera diatur dalam Perda sebagai payung hukum, maka akan terjadi kekacauan. “Saat ini banyak sekali oknum yang mengaku-aku sebagai guide, tetapi mereka tidak pernah ikut Diklat, sehingga otomatis juga tidak memiliki lisensi,” ujar Uzie.
Selain itu lanjutnya, ada juga guide resmi dan berlisensi, tetapi mereka berasal dari luar daerah. Para guide yang overline (lintas batas, red) ini tentu akan mematikan mata pencaharian guide lokal NTB. “Karena itu, inilah pentingnya ada Perda Pramuwisata, sehingga DPD HPI NTB memiliki payung yang jelas ketika terpaksa harus melakukan tindakan kepada mereka (para guide) yang melanggar ini,” ucap Uzie yang pernah meraih predikat sebagai guide terbaik se Asean ini.
Mengingat dalam rancangan Perda Pramuwisata sendiri ada pasal yang telah mengatur jelasnya, dimana guide resmi dari luar daerah (overline) yang masuk membawa tamu (wisatawan) ke NTB, maka mereka harus menyerahkan kepada guide lokal. Keberadaan payung hukum (Perda Pramuwisata) ini bisa dijadikan rujukan untuk melakukan pembinaan, sekaligus penataan di lapangan.
“Terkait agenda Munas HPI VI di Lombok ini, kami akan menyuguhkan sedikit berbeda. Para delegasi utusan dari seluruh Indonesia tak hanya serius melakukan rapat-rapat organisasi saja. Tetapi di sela itu mereka juga akan diajak untuk fun (gembira),” pungkas Uzie. (gt/*)
