Sementara itu, Wakil Bupati KLU, Sarifudin menyampaikan, penertiban bangunan yang dilakukan pemerintah bertujuan baik. Dalam konteks pariwisata agar membuat tiga gili menjadi nyaman. Penertiban dipastikan tidak akan mengganggu jalannya pariwisata di sana. Karena wisatawan sebagai subjek yang menikmati pariwisata, tentu terganggu dengan bangunan yang melanggar.
Pihaknya berharap, dalam pelaksanaan penertiban besok tidak ada kendala berarti apalagi hal yang dapat memicu situasi menjadi tidak kondusif. Untuk itu, seluruh tim diimbau supaya tetap mengedepankan pola pendekatan humanis. “Kita sudah melakukan pendekatakan secara humanis. Penertiban ini tidak perlu dipandang sebagai suatu yang biadap dan brutal. Karena kawasan roi pantai adalah milik negara dan negara harus ada di sana untuk menata,” imbuhnya.
Ketua Komisi II DPRD KLU, Tusen Lashima mengharapkan penertiban bisa berlangsung lancar dan damai. Semua pihak bisa menerima penertiban bangunan ini. Seluruh proses penertiban harus tuntas, jangan sampai setelah dibongkar kemudian ditinggal tanpa tindak lanjut lagi. Karena rencananya akan ada penataan Gili Meno dan Gili Air pada 2019.
Pihaknya tetap meminta pemkab terus mengawasi perkembangan di dua gili tersebut. Hal ini harus dilakukan agar tidak ada pengusaha yang coba-coba membangun kembali bangunan di sempadan pantai. “Yang paling penting pascapenertiban ini yang harus dipikirkan dengan matang,” tandasnya. (flo)
