SELONG — Sebanyak 158 desa di Lombok Timur (Lotim) melaksanakan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahap dua, Rabu hari ini (13/12). Dari sebelumnya 159 desa yang didata akan melaksanakan pilkades namun berkurang satu yaitu Desa Tebaban Kecamatan Suralaga.
Penundaan pilkades di desa ini disebabkan setelah panitia pilkades kalah digugat oleh salah seorang bakal calon Kades ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). “Yang positif melaksanakan pilkades sebanyak 158 desa. Hanya desa Tebaban saja yang ditunda,” kata Kabid Pemerintah dan Kelembagaan Desa (PMD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Khairul Amri, Selasa kemarin (12/12).
Berbagai opsi telah disampaikan ke pihak panitia terkait dengan penundaan pilkades Tababan itu. Namun panitia pilkades , meminta untuk diberikan tenggat waktu beberapa hari, sebelum mengambil keputusan dari beberapa opsi yang telah sampaikan PMD. “Kita masih belum mendapatkan informasi dari panitia pilkades. Kita masih menunggu . Kalau mereka sudah mengambil dari sejumlah opsi yang telah kita tawarkan Insyallah pelaksanaan pilkades di desa itu bisa dilaksanakan di akhir Desember atau diawal Januari 2018,” kata dia.
Penundaan pilkades Tebaban dilakukan karena mematuhi putusan hakim PTUN. Dalam putusan itu PTUN memerintahkan agar pelaksanaan pilkades Tebaban dilakukan penundaan
Lebih lanjut disampaikan, sejauh ini pihaknya telah melakukan pemantauan terkait dengan persiapan dan kelengkapan di 158 desa yang akan melaksanakan pilkades . Semua kelengkapan dan kebutuhan untuk pilkades telah dilakukan pendistribusian. Baik itu kebutuhan logistik seperti kotak suara, kartu suara dan berbagai kelengkapan administrasi lainnya.“Tinggal desa yang akan memasukkan kelengkapan itu ke kotak suara untuk dibawa ke lokasi TPS. Mulai jam 06.00 Wita semuanya sudah bergerak ke masing-masing-masing TPS,” katanya.
Pilkades tahap dua, diharapkan akan berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Sesuai ketentuan lanjutnya, proses penyaluran hak suaranya pertama hanya mereka yang sudah tercatat namaya di Daftar Pemilihan Tetap (DPT). Namun jika tidak terdapat dalam DPT, mereka bisa menyalurkan hak suaranya, dengan syarat harus membaewa KTP atau Surat Keterangan (Suket) yang dikelauarkan Dukcapil sebagai pengganti KTP.“Dihari itu juga, bisa diputuskan siapa calon yang menang. Jadi tidak ada pemungutan ulang. Kalau pun ada jumlah suara yang sama. Sesuai ketentuan di Permendagri dan perda, maka kita akan melihat sebaran suara di masing-masing TPS. Kalau sebaran sama, maka akan dilihat dimana TPS yang memiliki jumlah pemilih terbanyak,” tutupnya.
Sementara itu Kepolisian Resort (Polres) Lombok Timur (Lotim), menerjunkan sekitar seribu personel untuk mengamankan jalannya pilkades.
Kapolres Lotim, AKBP Muhammad Eka Fathurrahman mengatakan, pemilihan kepala desa serentak kali ini diikuti sebanyak 159 desa. Namun ada satu desa yang tidak bisa mengikuti, sehingga menjadi 158 desa.
Untuk mengamankan pilkades ini, pihaknya menerjunkan pasukan sebanyak 450 personel yang berasal dari Polres. “Selain dari Polres, kita juga mendapatkan bantuan dari Polda yang berasal dari Brimob sebanyak 2 kompi dan Sabhara sebanyak 1 kompi, dengan dibantu juga dari TNI, Pol PP dan Linmas,” jelasnya.
Dijelaskan, pola pengamanan akan melihat bagaimana kerawanan dari Tempat Pemungutan Suara (TPS). Maksudnya, kalau nantinya di TPS yang satu dicurigai rawan konflik, maka akan diberikan 1 polisi. ”Jadi kita tempatkan anggota itu tergantung bagaimana kerawanan di masing-masing TPS, dan ini akan ketahuan dari laporan intelejen,” jelasnya.
Selain mengantisipasi konflik, pihaknya juga mengantisipasi “serangan fajar”, karena saat ini ada beberapa oknum yang mempengaruhi hak pemilih. Sehingga pihaknya akan mengamankan dari malam hingga proses pemilihan pilkades selesai. ”Kemarin juga ada oknum yang diindikasi ingin merusak suasana. Namun saat ini kita juga sudah dilakukan imbauan,” ucapnya.
Selain mengantisipasi serangan fajar, mantan Kapolres Bima ini juga akan mengantisipasi kerawanan paska penghitungan suara. Karena menurutnya, pada saat penghitungan suara, jangan sampai ada indikasi kecurangan dan digagalkan apabila merasa kalah. ”Jadi kami akan fokus pada saat penghitungan suara ini, karena sangat rawan terjadi keributan,” ujarnya.
Agar tercipta suasana kondusif sambungnya, pengamanan dilakukan berdasarkan dua zona, yaitu zona utara dan zona selatan, yang nantinya untuk masing-masing zona yang diprediksi rawan akan dijaga oleh anggota Brimob. ”Tapi untuk mengatahui mana yang rawan, kita masih menunggu intelejen yang kemudian anggota akan kita geser ke lokasi yang indikasi rawan,” pungkasnya. (lie/wan)
