Harga Tiket Pesawat Sulit Dikendalikan

H Zulkieflimansyah (DOK / RADAR LOMBOK)

MATARAM– Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat inflasi tertinggi NTB pada bulan Juni 2022 mencapai 2,32 persen. Tingginya inflasi tersebut berasal dari sektor transportasi, terutama dari kelompok transportasi udara. Hal tersebut disebabkan tingginya harga tiket pesawat terbang hingga saat ini.

Gubernur Provinsi NTB H Zulkieflimansyah mengatakan persoalan tingginya harga tiket pesawat bukan hanya terjadi di NTB, namun juga dialami daerah lain pun juga terjadi.

“Tingginya harga tiket pesawat bukan di NTB saja, tetapi provinsi lain juga harga tiket rata-rata naik. Tingginya harga biasanya ada godaan untuk kenaikan harga, karena permintaannya tinggi. Kalau permintaan terhadap konsumen tinggi, tentu ada kenaikan ,” kata Zulkieflimansyah, Rabu (5/7).

Gubernur Zul menjelaskan tingginya harga tiket pesawat karena jumlah pesawat yang beroperasi semakin berkurang. Sementara pengguna transportasi udara tersebut semakin tinggi. Menurut hukum ekonomi, ketika permintaan tinggi, namun  tidak diimbangi dengan jumlah ketersediaan barang, maka otomatis harga barang akan semakin tinggi. Untuk itu satu satunya cara menekan harga tiket pesawat adalah dengan menambah jumlah pesawat yang beroperasi.

Baca Juga :  OJK dan Industri Jasa Keuangan Bantu Korban Bencana di Bima

“Saling mengingatkan, semoga bisa dikendalikan inflasi ini. Karena tidak ada gunanya pertumbuhan ekonomi tinggi  inflasinya juga tinggi,” ucapnya.

Kendati demikian, lanjut Gubernur Zul, Pemprov NTB terus berupaya agar kedepan inflasi akibat harga tiket pesawat ini bisa ditekan. Terlebih NTB akan banyak menggelar event bertaraf Internasional dalam beberapa bulan ke depan. Bulan November akan diminta kepada Pemerintah Pusat untuk memperbaiki frekuensi penerbangan ini. Apalagi sebentar lagi ada World Superbike (WSBK). Diusahakan agar penerbangan langsung Perth Australia – Lombok sudah mulai dilakukan sebelum event WSBK November 2022 mendatang.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mataram (Unram) Dr Firmansyah menyebut bahaya penerapan pola oligopoli pada bisnis penerbangan membuat Pemerintah sulit untuk menekan harga tiket pesawat.

“Tapi jika polanya oligopoli pesawat, di mana yang menyediakan jasa adalah maskapai, sehingga dari sisi harga sulit untuk ditekan agar masyarakat bisa menikmati harga murah,” jelasnya.

Baca Juga :  Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pilihan Tepat, Banyak Manfaat, Jangan Terlambat

Kondisi pasar komoditas pesawat hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan penerbangan, sehingga kompetisi antar perusahaan kecil. Untuk itu, salah satu cara agar harga tiket ini kembali normal, para pengguna jasa penerbangan agar beralih ke transportasi lain.

“Dari awal sudah diprediksi dengan harga tiket dia atas Rp 1 juta terjadi infalsi. Harapannya ada perubahan perilkau dari pengguna transportasi udara. Contoh adalah menggunakan kapal cepat. Cuma rutenya harus diperluas,” terangnya.

Dengan demikian, kata Firmansyah, ada substitusi atau pemasukan lain dari mahalnya harga tiket pesawat. Namun ketika kondisi persaingan tidak bisa diurai, maka mau tidak mau harga tiket pesawat tetap tidak stabil. Imbasnya sektor transportasi udara menjadi penyumbang terbesar inflasi NTB.

“Dulu kita punya  subsidi di penerbangan, sehingga tiket itu lebih murah. Namun dengan kondisi keuangan negara saat ini, saya kurang yakin karena banyak terjadi dana yang direfocusing dan banyak pembayaran utang pemerintah daerah,” katanya. (cr-rat)