Harga Sewa Ruko Pasar Keruak Belum Disepakati

PASAR KERUAK
PASAR KERUAK: Tampak depan bangunan Pasar Keruak, yang harga sewa Ruko-nya dinilai terlalu mahal oleh para pedagang. Sehingga sampai saat ini belum terjadi kesepakatan antara pedagang dan pemerintah. (DOK/RADAR LOMBOK)

SELONG—Penetapan harga sewa Rumah dan Toko (Ruko) di Pasar Keruak, masih belum ada kesepakatan antara para pedagang dengan pihak Pemkab Lombok Timur (Lotim). Pemkab sendiri sampai saat ini masih tetap mematok sewa dengan tarif Rp 25  juta dalam jangka waktu setahun.

Meski masih belum ada kesepakatan. Namun sejumlah Ruko yang sebelumnya sempat disegel oleh petugas, karena para pedagang tidak membayar sewa, kini sudah mulai ditempati oleh para pedagang.

Namun para pedagang tidak membayar sewa tahunan. Melainkan mereka dikenakan sewa perbulan dengan  tarif sekitar Rp. 2 juta lebih. “Kita sedang kaji lagi. Tapi mereka sudah bayar bulanan,” ungkap Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Lotim, Salmun Rahman, Jumat (31/3).

[postingan number=5 tag=”pasar”]

Para pedagang saat ini tetap meminta ada keringanan tarif sewa Rp. 25 juta dalam jangka setahun seperti yang telah ditetapkan Pemkab Lotim. Tahun sebelumnya kata dia, para pedagang juga dikenakan harga sewa serupa.

Namun karena  ada kompensasi yang diberikan dari sisa HGB, para pedagang hanya membayar Rp. 15 juta dari nilai sewa Rp. 25 juta. “Makanya tahun ini ketika ditagih dengan  sewa Rp. 25 juta, mereka terkejut,” terangnya.

Adanya permintaan penurunan tarif sewa tahunan dari para pedagang dianggapnya hal yang wajar. “Tetap mereka minta kebijakan. Masyarakat minta kebijakan dari bapaknya, itu wajar,” ulasnya.

Sebelumnya, Pemkab Lotim melakukan penyegalan sejumlah Ruko yang ada di Pasar Keruak. Penyegalan dilakukan karena para pedagang tidak membayar sewa setelah melebihi ambang batas waktu. Para pedagang pun melayangkan protes. Bahkan mereka sempat membuka paksa sejumlah Ruko yang disegel, kemudian dikuasai kembali.

Buntut dari protes ini, kemudian diadukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Dewan pun memfasilitasi para pedagang dengan dinas terkait di Lotim, termasuk dengan Bappeda Lotim.

Dalam hearing itu, para pedagang menganggap bahwa sewa Rp. 25 juta perbulan terlalu mahal. Nilai itu tidak sebanding pendapatan yang mereka peroleh. Mereka meminta supaya harga yang telah dipatok itu diturunkan, sehingga tidak membebani para pedagang.

Selain masalah sewa, para pedagang juga menyoal terkait fasilitas yang ada di pasar. Meski telah membayar sewa. Namun sejumah fasilitas yang ada di pasar itu belum sepenuhnya bisa di gunakan oleh pedagang. Baik fasilitas air, termasuk listrik. (lie)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid