Harga Jagung Anjlok, Puluhan Mahasiswa Geruduk Kantor Gubernur

UNJUK RASA MAHASISWA: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa menggeruduk Kantor Gubernur NTB, imbas harga jagung yang anjlok, Senin (22/4). (RATNA/RADAR LOMBOK)

MATARAM — Aliansi Mahasiswa Kabupaten Bima mengungkapkan kekecewaannya dengan menggeruduk Kantor Gubernur NTB, Senin kemarin (22/4). Aksi unjuk rasa yang dilakukan Paguyuban Mahasisa se Kabupaten Bima ini dilakukan, untuk menyikapi anjloknya harga jagung di NTB.

Aksi puluhan mahasiswa itu diwarnai bentrok dengan aparat keamanan yang menjaga di depan Kantor Gubernur NTB. Dimana dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan perihal kondisi para petani kepada Pj Gubernur NTB.

“Harga jagung saat ini sudah tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan oleh para petani untuk menanam jagung. Pemerintah harus bertangung jawab dengan anjloknya harga jagung yang telah ditentukan oleh pihak PT(Pemilik Gudang Pembelian Jagung, red),” ungkap Koordinator Lapangan Aksi, Imam Hayadi disela-sela unjuk rasa.

Disampaikan, saat ini para petani jagung di NTB, mulai dari Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa hingga Pulau Lombok, sedang dihadapkan pada panen raya. Namun apa yang menjadi sikap dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, justru tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari para petani di NTB. Lebih khususnya di Bima, harga jagung malah terjun bebas.

“Beberapa sikap perlawanan telah dilakukan oleh masyarakat Bima, akan tetapi terjadi pembiaraan dari pemerintah terkait. Mereka menerapkan tindakan diplomasi demi kepentingan individu maupun kelompok,” ujarnya.

Karena itu, mewakili suara para petani jagung di NTB, khususnya di Kabupaten Bima, pihaknya mengatensi anjloknya harga jagung, dengan beberapa poin tuntutan. Pertama, mengusulkan peninjauan kembali peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 tahun 2022, agar dapat disesuaikan kewajaran harga saat ini dan diusulkan sebesar Rp 5.000 per kilogram.

Baca Juga :  Keluarga Tolak Autopsi, Kematian Pria dan Wanita dalam Mobil Masih Misterius

Tuntutan kedua, adalah mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk menugaskan BUMN Pangan, dalam hal ini Bulog NTB melakukan pembelian terhadap komoditas jagung di Kabupaten Bima dengan harga yang wajar sesuai HPP (Harga Pembelian Pemerintah).

Selanjutnya meminta agar DPRD Provinsi NTB dan Pj Gubernur Lalu Gita Ariadi memangil pihak perusahaan yang berada di Kabupaten Bima, untuk menyesuaikan harga jagung Rp 5.000 per kilogram. Berikutnya mengusulkan Gubernur NTB dan DPRD untuk membuat Perda dan Pergub mengenai penetapan harga acuan untuk komoditas Jagung secara merata di Daerah Bumi Gora.

“Gubernur NTB dan DPRD NTB hendaknya menyurati pemerintah pusat untuk menyikapi anjloknya harga jagung yang berada di Kabupaten Bima,” ujarnya.

Dijelaskan Imam, bahwa Badan Pangan Nasional (Bapanas) menerbitkan peraturan Badan Pangan Nasional (Perbapanas) RI Nomor 5 tahun 2022 tentang harga acuan pembelian jagung, baik dari tingkat produsen dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen komiditas.

Dalam Perbapanas tersebut, menetapkan harga acuan komoditi di produsen sebesar Rp 4.200 per kilogram, dengan kadar air (KA) 15 persen, naik dari sebelumnya yang hanya Rp 3.150 per kilogram. Sedangkan untuk harga acuan penjualan di tingkat konsumen, ditetapkan menjadi Rp 5.000 yang sebelumnya Rp 4. 500 per kilogram.

“Tetapi kenyataan dilapangan berbeda drastis, yang dimana petani mengeluhkan harga yang cukup anjlok hanya Rp.4.100 diwilayah dekat gudang belum lagi dipelosok itu sangat berbeda lagi,” sebutnya.

Baca Juga :  53.019 Ekor Sapi Terpapar PMK

Padahal, jika merujuk Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2013 pasal 25, pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian yang menguntungkan petani. Dengan melihat kondisi yang terjadi hari ini, mengindikasikan bahwa pemerintah tidak mampu menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda NTB, Fathul Gani yang menemui aksi mengatakan bahwa pemerintah sudah menginstruksikan kepada pihak Bulog untuk menyerap jagung petani dengan harga Rp 5 000 per kilogram untuk jagung yang kadar airnya 15 persen.

“Bulog sekarang sudah ada di lapangan, boleh dicek. Itu ada managernya Pak Anto, berapa ribu yang akan diserap,” ujarnya.

Adapun untuk poin tuntutan ketiga, pemerintah kata Gani tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan HPP jagung seharga Rp 5.000 per kilogram. Akan tetapi pemerintah punya kapasitas untuk mengusulkan harga pembelian kepada Pemerintah Pusat.

Dia memastikan bahwa saat ini HPP jagung di lapangan sudah diangka Rp 4.200 per kilogram, dan rencananya HPP ini akan direvisi menjadi Rp 5.000 per kilogram. Namun yang perlu diperhatikan bahwa merubah HPP jagung ini juga akan berdampak pada harga pakan di tingkat peternak.

“Karena jagung ini akan berdampak kepada harga pakan yang akan naik. Petani dan peternak ayam unggas nanti akan teriak-teriak. Jadi kita akan mencari solusi dengan harga yang profesional,” katanya. (rat)

Komentar Anda