Harga BBM Naik, Ekonomi Nelayan Makin Tertekan

Nelayan Menjerit
NELAYAN : Salah seorang nelayan asal Kuranji menunjukkan ikan tangkapannya yang tidak seberapa.

MATARAM – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mendapat sorotan DPRD Provinsi NTB. Pasalnya, kenaikan harga BBM berdampak pada tersendatnya roda perekonomian masyarakat,karena akan diikuti dengan daya beli yang semakin berkurang.

Wakil Ketua III DPRD NTB H Yek Agil Al Haddar mengatakan dampak kenaikan BBM sangat terasa bagi masyarakat kecil. Salah satunya para nelayan di pesisir pantai yang setiap hari operasionalnya menggunakan BBM.

“Dampak kenaikan BBM ini sangat berat dirasakan nelayan kecil. Posisi mereka serba dilematis, sudah dihadapkan dengan cuaca alam yang tak menentu, juga kesulitan untuk mendapatkan BBM bersubsidi,” kata Yek Agil kepada wartawan, kemarin.

Kesulitan lain yang mesti ditanggung para nelayan, sambung Agil adalah mereka harus bersaing dengan masyarakat lain, seperti pedagang bensin eceran hingga pengendara bermotor. Di sisi lain naiknya harga BBM, otomatis biaya operasional melaut nelayan menjadi bertambah, sehingga menyebabkan harga jual ikan pun terkerek naik.

Baca Juga :  BBM Naik Bisa Menyulitkan Pelaku Usaha

“Tapi kondisi harga yang meningkat di tengah daya beli masyarakat menurun membuat ikan hasil tangkapan nelayan tidak bisa terserap. Ini merugikan nelayan, baik waktu, tenaga hingga modal,” ucapnya.

Tidak hanya itu, kata Yek Agil, sektor transportasi pun otomatis mulai menyesuaikan harga tarif kendaraan menyusul kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu. Imbasnya perekonomian masyarakat menurun dan jumlah masyarakat miskin terancam meningkat tinggi.

“Dampaknya (kenaikan BBM) sudah mulai dirasakan masyarakat, emak-emak mulai menjerit dengan mulai merangkak naiknya harga bahan pangan,” ungkapnya.

Terhadap penggunaan aplikasi MyPertamina yang diklaim Pemerintah supaya BBM tepat sasaran dinilai Agil tidak efektif. Sebab tidak sedikit masyarakat mengeluhkan aplikasi tersebut, lantaran masih banyak masyarakat yang belum melek digital. Untuk itu, supaya penyaluran BBM tepat sasaran, tidak langka dan kompatibel dengan kebiasaan masyarakat kecil, mestinya Pemerintah bisa melakukan terobosan baru yang lebih simpel, tapi akurat terkait pendataan dan program bagi BBM bersubsidi untuk masyarakat kecil.

Baca Juga :  Kenaikan BBM Bisa Dongkrak Inflasi yang Tinggi

“Pemerintah harusnya sadar bahwa nelayan kita adalah sebagian besar gagap teknologi,” ucapnya.

Termasuk mengenai bantuan sosial sebagai bantalan atas kenaikan harga BBM, program tersebut dinilai tidak menyelesaikan masalah masyarakat terhadap kenaikan harga BBM. Apalagi dengan nominal hanya Rp 600 ribu dalam jangka waktu empat bulan.

“Durasinya singkat, hanya empat bulan dengan nilai Rp 600 ribu. Sehingga aapapun pilihan program dan cara penyalurannya tidak akan membuat kondisi masyarakat kita membaik,” sindirnya.  (cr-rat)

Komentar Anda