Hapus Brand Wisata Halal Salah Besar

Ali BD Kembali Cela Wisata Halal

Wisata Halal
WISMAN MUSLIM: Sejak Pulau Lombok digaungkan sebagai destinasi wisata halal, kini banyak wisatawan muslim dari berbagai negara, terutama wisatawan Malaysia yang tertarik untuk berkunjung ke Lombok. Tampak wisatawan muslim ketika berkunjung ke Pantai Mandalika, Lombok Tengah. (SIGIT SETYO/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Pernyataan kontroversial  bakal calon gubernur, H Ali Bin Dahlan yang akan menghapus brand wisata halal jika terpilih di pilkada NTB 2018 mendapat tanggapan serius dari berbagai kalangan.

BACA : Ali BD akan Hapus Wisata Halal di NTB ?

Apalagi berwisata menurut Ali BD tidak etis menggunakan embel-embel syariah. Sebagai umat Islam, Ali BD menyebut orang yang pergi berwisata hanya untuk berfoya-foya saja. Perilaku tersebut dinilai tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB, Ainuddin menilai, pernyataan Ali BD yang akan menghapus wisata halal dan menyebut berwisata hukumnya haram, disebabkan pemahaman Ali BD yang keliru. “Berwisata dianggap hura-hura sehingga haram, itu tidak benar. Salah besar Ali BD, memahami pariwisata,” ujar Ainuddin kepada Radar Lombok, Jumat kemarin (26/1).

Menurutnya, tidak selayaknya seorang tokoh berbicara seperti itu. Apalagi menyebut berwisata hukumnya haram.  Padahal, banyak orang yang melakukan wisata untuk lebih merasakan kebesaran Tuhan. Melalui berwisata, orang juga bisa belajar banyak hal selain bisa menenangkan pikiran yang penat dengan aktivitas pekerjaan.

Sebagai bakal calon gubernur, sah-sah saja berbicara apapun dari sisi kepentingan politik. Namun dampaknya tentu haruslah dipikirkan juga. Mengingat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan seluruh penggerak pariwisata telah bekerja sekuat tenaga agar bisa memajukan pariwisata seperti  saat ini. “Mestinya Ali BD lebih bijak. Ini kan dari definisi berwisata yang disampaikan saja salah,” ucapnya.

HPI sendiri sangat tidak setuju apabila wisata halal dihapus. Apalagi nama NTB saat ini telah dikenal dengan brand wisata halal. Banyak wisatawan dalam negeri maupun luar negeri yang tertarik datang ke NTB karena brand wisata halal.

Apabila nantinya Ali BD terpilih menjadi gubernur dan kebijakannya akan menghapus wisata halal, maka bisa saja menimbulkan polemik. Mengingat, kebijakan tersebut berdampak langsung pada pegiat pariwisata dan juga masyarakat. “Kalau pelaku wisata tidak mendukung kebijakan Ali BD bagaimana. Karena kan memajukan pariwisata itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja,” kata Ainuddin mengingatkan.

Oleh karena itu, Ainuddin berharap Ali BD tidak lagi berbicara terlalu vulgar tentang penolakannya terhadap wisata halal. Apabila sikapnya terus saja ingin menghilangkan wisata halal, dipastikan gejolak akan terus ada karena masayarakat sudah merasakan manfaat brand wisata halal.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, HL Moh Faozal yang dimintai keterangannya enggan menanggapi pernyataan Ali BD. Dinas Pariwisata sendiri selama ini sangat fokus menjalankan konsep wisata halal. “Terserah dah Ali BD mau ngomong apa saja, saya tidak berkomentar,” kata Faozal.

Terpisah, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi NTB, Yeq Agil menegaskan, siapapun gubernur yang akan terpilih, tidak bisa dengan mudah menghapus wisata halal. Pasalnya, gubernur   TGH M Zainul Majdi bersama DPRD NTB telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.

Adanya perda khusus tentang wisata halal, karena NTB memang telah berkomitmen untuk mengembangkan wisata halal. Terlebih lagi sejauh ini mendapat dukungan dari masyarakat NTB. “Artinya bahwa, kalau Pak Ali BD akan menghapus atau menghilangkan pariwisata halal di NTB, tentu dia harus cabut perda itu,” ujar Yeq Agil.

Mekanisme mencabut perda ataupun melakukan revisi, tidak semudah yang dibayangkan Ali BD. Selain karena konsep wisata halal sudah menjadi trend wisata NTB dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, juga perubahan itu harus mendapat persetujuan DPRD NTB.

Sebagai seorang calon gubernur, lanjutnya, Ali BD sah-sah saja menyampaikan gagasan-gagasan tentang NTB kedepan dan akan dibawa kemana. Termasuk tentang konsep pembangunan pariwisata kedepan. “Mau dibawa kemana NTB kedepan dalam pembangunan semua sektor, termasuk pariwisata adalah haknya. Yang jelas di DPRD NTB sudah selesai itu, bahwa pembangunan pariwisata kita adalah pengembangan wisata halal dan tidak mengabaikan wisata konvensional,” tegasnya.

Ali BD sendiri  kembali melontarkan cemohan  terkait dengan label  wisata halal  yang disandang NTB.    Menurutnya wisata halal ini hanya sebatas lebel saja namun tidak sesuai dengan syariat Islam.

Pernyataan kontroversinya ini karena  menggangap konsep wisata halal dalam prakteknya tidak sesuai dengan  lebel yang disandangnya. Yang namanya  wisata halal semua  harus sesuai dengan nilai-nilai syarat Islam baik dari segi makanan, pakian, hotel termasuk tingkah laku para wisatawan.

‘’ Wisata halal itu jangan main-main. Kalau pakian,hotel, tingkah lakunya sudah  halal tidak ada masalah. Itu baru sesuai dengan syariat,” kata Ali BD Jumat kemarin  (26/1).

Namun konsep  wisata halal yang digaungkan selama ini  hanya sebatas sebutan. Sementara perilaku para wisatawan yang datang berkunjung, jauh dari nilai –nilai Islam. Jadi konsep wisata halal ini sebutnya hanya mengandung muatan politis. ‘’ Yang namanya halal itu harus sesuai dengan syariat. Tidak boleh kita foya-foya. Apakah yang berwisata itu sudah bayar zakat tidak. Kalau  halanya doang, tapi perbuatannya tidak. Itu halal  oco-oco (main-main) namanya. Buktinya masih banyak  orang telanjang di pantai. Masuk itu  namanya syariat,” sebut dia.

Karenanya  Ali BD pun  mengingkan supaya istilah wisata halal ini tidak perlu  dibanggakan. Lebih baik branding wisata halal ini dihilangkan.  Melainkan cukup menggunakan kata wisata saja.

‘’ Karena yang namanya hahal itu, segala perbuatan, tindakan, penampilan harus sesuai dengan ajaran Islam,” tambahnya.

Begitu halnya  dengan label the best halal honeymoon  terbaik dunia yang disandangan  objek wisata Sembalun. Baginya itu juga masih hanya sekedar sebutan saja. Namun belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai syariat Islam.‘’ Saya kira itu belum terbukti juga.  Selama ini kita hanya membranding diri kita sendiri. Dan kita senang mendapat pujian,” katanya.

Untuk itu lanjut dia, jika nantinya diberikan amanah oleh masyarakat untuk memimpin NTB kedepan, branding wisata halal yang ada saat ini tidak akan digunakan lagi.  Meski  branding wisata halal  telah mendapatkan penghargaan dunia,namun itu dianggap hanya sebatas pengakuan saja. ‘’ Cukup kita pakai wisata saja. Jangan kita  bangga dengan pujian. Tapi kita lupa daratan,” pungkasnya. (zwr/lie)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid