Hamil Duluan, 12 Remaja Ajukan Dispensasi Pernikahan

Hj Dewi Mardiana Ariany (ALI MASHUM/RADAR LOMBOK)  

MATARAM – Pernikahan anak di bawah umur di Kota Mataram terbilang masih cukup tinggi. Sepanjang tahun 2022, tercatat 12 remaja atau anak di bawah umur mengajukan permohonan dispensasi pernikahan di pengadilan agama. Penyebabnya bertambah miris, remaja yang mengajukan dispensasi didominasi sudah telah berbadan dua atau hamil di luar nikah. Mereka harus dinikahkan sehingga mengajukan dispensasi ke pengadilan agar pernikahannya dilegalkan. Ada 12 permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Rata-rata mungkin sudah hamil duluan dan dinikahkan, ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram, Hj Dewi Mardiana Ariany, Rabu (18/1).
Usia remaja yang mengajukan dispensasi nikah ini masih di bawah umur. Mulai dari 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, dan rata-rata masih bersekolah di SMP. Itu rata-rata untuk perempuannya. Kalau yang laki-laki sudah melewati (persyaratan umur) kalau saya lihat di datanya, katanya.
Dispensasi pernikahan ini upaya warga yang ingin menikah namun belum cukup usia sesuai ketentuan pemerintah. Karenanya, orang tua anak yang belum cukup umurnya bisa mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama melalui proses persidangan terlebih dahulu. Soal berapa permohonan yang disetujui pengadilan, Dewi mengatakan tidak mengetahui jumlahnya. Namun permohonan dispensasi pernikahan biasanya banyak dikabulkan dan memperoleh akta nikah dari pengadilan. Kalau mereka ngajukan dispensasi, maka sudah dapat mereka, terangnya.
Jumlah permohonan dispensasi pernikahan tidak banyak peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Karena tahun 2021, tercatat 9 remaja di Kota Mataram mengajukan dispensasi pernikahan ke pengadilan agama. Hanya sedikit peningkatannya, imbuhnya.

Baca Juga :  Kemampuan Mataram Rekrut Honorer Outsourching Terbatas

Jumlah pernikahan dini di Kota Mataram berpotensi besar masih bisa bertambah. Karena yang mengajukan dispensasi nikah maupun yang ditangani oleh DP3A adalah pernikahan dini yang dilaporkan ke pemerintah untuk memperoleh legalitas pernikahan. Jumlahnya bisa bertambah karena sangat dimungkinkan masih ada pernikahan dini yang tidak dilaporkan. Kemungkinan bisa bertambah tapi kita tetap gencar sosialisasi. DP2KB juga gencar sosialisasi bersama-sama supaya ini jangan juga jadi penyumbang angka stunting di Kota Mataram. Bagi anak yang belum matang untuk menikah bisa jadi penyumbang angka stunting. Karena dari sisi gizi belum tercukupi, pola asuh juga mana mereka tahu.

Banyak sekali dampaknya, makanya kita upayakan untuk mencegah. Bisa melalui forum anak dan mengundang anak-anak sekolah itu kita sampaikan bahaya pernikahan anak dan melakukan seks bebas, ungkapnya.
Peran krusial orang tua sangat besar untuk mencegah pernikahan dini, orang tua tentunya tidak bisa lepas tangan begitu saja. Faktor ekonomi juga memungkinkan untuk jadi penyebab pernikahan anak. Kemudian komunikasi di dalam rumahnya, orang tua tidak cukup dengan menyerahkan tugas kepada guru di sekolah. Dia juga harus waspada, kalau memang waktunya pulang ya harus dicek. Kalau Magrib ya harus pulang, orang tuanya harus panggil anaknya pulang. Tidak ada anak yang les sampai jam segitu. Pengawasan harus lebih ketat lagi dari kedua orang tuanya. Jangan dari ibunya saja, sama-sama harus berperan, imbaunya.
Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram, Joko Jumadi mengatakan, dengan 12 permohonan dispensasi nikah di Kota Mataram terbilang masih rendah dibandingkan daerah lainnya di NTB. Tapi tetap menjadi perhatian agar permikahan dini bisa dicegah. Yang dispensasi ini biasanya langsung mengajukan ke pengadilan. Kalau angka di NTB, Kota Mataram masih rendah dibandingkan yang lain. Tapi rata-rata untuk beberapa daerah mengalami peningkatan, katanya. (gal)

Komentar Anda