Habiskan Rp 1 Miliar, BRT Tak Kunjung Beroperasi di Kota Mataram

BRT Tak Kunjung Beroperasi di Kota Mataram
FASILITAS : Pemkot Mataram telah menyiapkan fasilitas berupa halte salah satunya di Jalan Gajah Mada Jempong. Namun BRT bantuan pemerintah pusat belum juga beroperasi. (Sudir/Radar Lombok)

MATARAM – Pemerintah Kota Mataram telah menggelontorkan anggaran sekitar Rp 1 miliar untuk operasional dan fasilitas pendukung Bus Rapid Transit (BRT) yang merupakan bantuan pemerintah pusat. Namun sampai sekarang 25 unit bus bantuan ini tak kunjung dioperasikan setelah sebelumnya mendapat penolakan dari para sopir Angkot.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Mataram Cukup Wibowo mengatakan, sampai saat ini operasional bus belum bisa dipastikan setelah sempat terhenti beberapa bulan lalu. Namun pemerintah daerah punya kewajiban menyediakan operasional serta fasilitas pendukung seperti halte. Saat ini halte sudah berdiri di tiga titik yakni di depan kampus UIN Jalan Gajah Mada Jempong, depan RSUD Kota Mataram dan di jalan lingkar selatan. “ Kita memang sudah siapkan anggaran sebesar Rp 1 miliar, tapi operasional masih menunggu pemerintah pusat dan provinsi NTB,’’ katanya kepada Radar Lombok kemarin.

BACA JUGA :  Petisi Dukung Lawan Hoax Pecahkan Rekor Muri

Bus ini adalah partisipasi  pihak Kementerian Perhubungan yang merespon  proposal yang diajukan Pemerintah Provinsi NTB. Sementara Kota Mataram  dipercaya sebagai lokasi operasional bus tersebut. “ Maka dialokasikanlah anggaran. Kalau nggak dikerjakan maka jadi perencanaan yang tidak laksanakan. Apa yang terwujud tahun 2017 merupakan  program 2016, kalau kita tidak siapkan halte juga Pemkot serba salah,’’ jelasnya.

Dibangunya halte, kata Cukup, untuk mengantisipasi bus beroperasi. Sampai saat ini belum ada kejelasan dari Kementerian Perhubungan untuk mengambil alih maupun mengalihkan operasional bus ke daerah lain.  pada prinsipnya Pemkot sangat berharap dioperasional kembali. “ Masyarakat kota berharap dengan operasional bus sebagai bagian dari transportasi mengurai kemacetan. Kita minta pertanggungjawaban provinsi seperti apa kedepan operasional 25 bus tersebut,” pungkasnya.

Saat ini bus masih dititip di Perum Damri di Jalan TGH Faisal. Operasional belum bisa dilakukan menunggu kejelasan dari Pemerintah Provinsi NTB serta Kementerian Perhubungan.

BACA JUGA :  Radar Lombok Ikut Meriahkan HUT Mataram

Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram Lalu Suriadi meminta sikap Pemerintah Provinsi NTB untuk operasional 25 bus tersebut. Pemkot sudah menyiapkan sarana pendukung.” Kita harapkan ada respon cepat dari pemerintah provinsi, jangan sampai halte yang sudah dibangun tidak dipergunakan,” katanya.(dir)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Suka
  • Terhibur
  • Sedih
  • Marah
  • Bosan
  • Takut