MATARAM – Sebanyak 208 orang guru honorer yang telah dinyatakan lulus dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, nasibnya sampai saat ini belum jelas. Pasalnya, sudah 1 tahun menunggu kepastian keluarnya SK, namun sampai saat ini belum kunjung keluar.
Selain itu, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K/PPPK) akhir tahun 2018 lalu. Dengan terbitnya PP Nomor 49 Tahun 2018 ini, tenaga honorer untuk memiliki hak yang sama dengan PNS, salah satunya tentang hak keuangan. Dalam PP itu sudah jelas aturan mainnya P3K tersebut kemudian Peraturan Menteri (Permen) nomor 4 tahun 2019, teknis perekrutannya sudah jelas tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan terkait SK pengangkatan yang sudah lulus P3K.
‘Setiap minggu saya bolak balik dari Lombok Timur ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB menanyakan kapan SK tersebut keluar. Tapi belum jelas kapan dikeluarkan,” kata Koodinator Guru Honorer P3K NTB Ismail Fahmi kepada Radar Lombok, Selasa (26/11)
Fahmi menyatakan, sudah 1 tahun, Pemprov NTB selalu menjanjikan akan segera di terbitkan SK yang sudah lulus P3K yang mengikuti tes pada 2018 lalu. Tapi sampai detik ini belum ada kejelasan kapan SK tersebut diserahkan. Ketika itu, ada 360 orang guru mengikuti tes P3K dan lulus sebanyak 208 orang dan sisanya 152 guru honorer tidak lulus tes P3K.
Menurut Fahmi, momentum Hari Guru Nasional (HGN) dan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Guru Rebuplik Indonesia (PGRI) ke -74 ini dirinya berharap supaya SK P3K bisa dikeluarkan oleh pemerintah.
“ Momentum HGN dan HUT PGRI ke- 74 ini supaya pemerintah membuka mata nasib guru honorer yang telah lulus P3K untuk diberikan haknya,” kata Fahmi.
Dikatakannya, semestinya pemerintah yang membuat aturan terkait P3K ini mengikuti dan menjalakannya. Terlebih lagi, ratusan guru yang lulus P3K ini sudah tahun lebih dinyatakan lulus P3K, namun sampai sekarang belum ada kejelasan kapan diberikan SK tersebut.
“Kan lucu pemerintah ini, sebenarnya sudah ada aturan malah kita tidak direkrut. Kayaknya seleksi P3K ini dibuat main-mainan,” terangnya. (adi)
