MATARAM-Ratusan pegawai Pemerintah Kota Mataram yang masuk Kategori Dua (K2) minta perhatian Pemkot terkait nasib mereka yang masih terkatung-katung dan belum ada kejelasan.
Sebagian besar dari mereka adalah para guru yang kapan saja bisa diberhentikan mengajar oleh kepala sekolah tempat mereka mengajar. Melalui Forum K2 Kota Mataram, mereka kembali bersuara dan meminta Pemerintah Kota Mataram bisa memberikan kejelasan nasib mereka untuk bisa diangkat menjadi pegawai Honor Daerah (Honda) atau Pegawai Kontrak yang gaji atau penghasilannya jelas.
Ketua Forum K2 Kota Mataram Muzakallah mengatakan, pihaknya sudah beberapa hari ini keluar masuk ke kantor Wali Kota Mataram untuk bisa bertemu dengan Asisten III untuk menyampaikan aspirasi pegawai K2. Padahal mereka sudah mengabdi sampai puluhan tahun, namun belum juga mendapatkan SK pegawai Honda atau pegawai kontrak.”Saya sudah lapor ke Asisten III untuk menyampaikan aspirasi teman-teman K2,” katanya saat ditemui kemarin (6/3).
Karena tidak ada status yang jelas, para pegawai K2 ini penghasilannya tidak jelas. Para guru bahkan gajinya lebih kecil dari gaji petugas kebersihan atau tukang sapu. Jika tukang sapu sudah jelas honor mereka sebagai tenaga kontrak Rp 1,2 juta lebih perbulan, para guru yang mendidik dan mengajar gaji mereka jauh dari kata layak.” Masak gaji tukang sapu lebih tinggi dari para guru,” keluhnya.
Ia menyebutkan pegawai K2 ini hanya terlihat sejahtera karena menggunakan seragam saja, padahal penghasilan mereka jauh lebih rendah dari para tukang sapu.” Rupanya saja menggunakan seragam kerja, tapi penghasilan sangat kecil,” tegasnya.
Melalui pertemuan dengan Asisten III ia akan menyuarakan agar nasib sekitar 700 pegawai K2 ini bisa diangkat menjadi tenaga Honda dan tenaga honor resmi dengan dibuktikan SK Pemkot Mataram. Dari beberapa kali pertemuan dengan Asisten disepakati para anggota forum akan diterima oleh Badan Kepegawaian dan SDM untuk bertemu dan mencarikan jalan keluar.”Kita dijanjikan akan difasilitasi bertemu nanti hari Kamis (besok),” tuturnya.
Ia berharap sekali pemerintah bisa mendengar suara mereka. Sebab kalau belum ada kepastian dari pemerintah, nasib mereka masih terkatung-katung, seperti yang dialami oleh para guru banyak yang diberhentikan oleh kepala sekolah. Kalau mereka sudah ada SK resmi dari Wali Kota, kepala sekolah tidak akan berani semena-mena.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram H. Sudenom mendengarkan aspirasi guru K2. Sudenom mengatakan pihaknya juga tidak bisa melakukan tindakan apa-apa, padahal secara kondisi sekarang ini Pemkot memang sedang kekurangan tenaga guru. Masalahnya daerah tidak bisa asal mengangkar karena tidak ada dasar hukumnya.” Sudah saya usahakan, tapi dasar hukum mengangkat mereka itu yang tidak ada,” katanya.
Ia mengakui persoalan utama yang diminta oleh para guru yang masih berstatus pegawai K2 ini adalah mereka bisa mendapatkan SK resmi sehingga posisi mereka bisa terjamin walaupun honor mereka tidak tinggi. Untuk untuk menerbitkan SK resmi dengan menangkat mereka sebagai tenaga Honda atau tenaga kontrak itu yang tidak bisa dilakukan. Kalau misalnya sekarang mereka diangkat mengggunaka payung hukum yang salah tentunya itu akan menjadi masalah dibelakang hari karena salah dalam menggunakan dasar hukum itu bisa beresiko hukuman juga di belakang hari.” Kami punya niat untuk mengangkat mereka, tapi kita belum punya payung hukum, kami harap mereka bersabar dulu sampai ada dasar hukum yang kuat untuk mengangkat mereka,” kata Sudenom.(ami)
