‘’Mati pendidikan kalau tidak ada guru honorer ini,’’ ungkapnya.
Saat ini, jumlah guru honorer di Kota Mataram mencapai 700 orang. Mereka tersebar di Sekolah Dasar (SD) dan SMP. Mereka rata-rata menerima gaji sebesar Rp 500 sampai Rp 1 juta per bulan. Â Sebagai timbal balik atas jasa guru honorer ini. Pihaknya sudah berupaya memperhatikan kesejahteraan guru honorer. Namun, dengan kemampuan yang dimiliki saat ini masing-masing sekolah telah memberikan yang maksimal, meski belum seberapa.
‘’Sejauh itu apa yang mau kita katakana, itulah yang mampunya dari sekolah. Hanya menggunakan dana BOS dan sebagainya,’’ sebutnya.
Tugas kepala sekolah, jelasnya, untuk melihat dan menilai kinerja guru-guru honorer ini. Mereka diharapkan bekerja dengan baik sesuai dengan bidang masing-masing. Jika kinerja kurang memuaskan. Maka akan bisa diberhentikan oleh kepala sekolah.
Mengenai ada tidaknya peluang guru honorer menjadi tenaga kontrak, Sudenom mengatakan, hal tersebut memang menjadi pembahasan dari kementerian di pusat. Program kontrak ini diharapkan melalui Program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Namun sementara ini, program tersebut belum juga terealisasi. Apalagi untuk mengangkat guru honorer menjadi PNS. ‘’Ya kita berharap saja. Mudah-mudahan mereka menjadi P3K atau menjadi PNS. Kalau mereka masuk P3K kan sudah digaji dan dikontrak sesuai dengan aturan. Semoga seperti itu, kesejahteraan sesuai harapan mereka,’’ katanya.(gal)
