Guru Honor Tagih THR

Tagih : Ratusan guru honor Lotim mendatangi kantor bupati Lotim untuk menagih THR ,pembayaran honor termasuk meminta supaya di prioritaskan dalam perekrutan PPPK di tahun 2024 ini. (M. Gazali/Radar Lombok)

SELONG – Ratusan guru honor di Lombok Timur menggeruduk kantor Bupati Lombok Timur, Senin (1/4). Kedatangan mereka untuk menagih Tiunjangan Hari Raya (THR) termasuk juga honor yang belum mereka terima tiga bulan terakhir.

Mereka diterima oleh Pj. Sekda Lotim H. Hasni, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Izzuddin termasuk juga sejumlah OPD terkait. Di kesempatan itu para tenaga honor menyampaikan tiga poin penting. Pertama mempertanyakan alasan tidak ada THR. Berbeda dengan tahun- tahun sebelumnya mereka diberikan.

Berikutnya berkaitan dengan kepastian pembayar honor mereka selama tiga bulan yang sampai sekarang masih belum dicairkan. Terakhir yaitu menuntut supaya para guru honor ini diprioritaskan dalam perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini. ” Teman – teman tenaga honor, tidak hanya guru namun tenaga honor di instansi lainnya juga selalu bertanya terkait Peraturan Pemerintah (PP) nomor 14 tahun 2024. Di PP ini katanya tidak ada regulasi yang mengatur berkaitan dengan pembayaran THR termasuk juga gaji ke 13 untuk tenaga honor atau tenaga non ASN” kata Sariamin, salah seorang perwakilan guru honor.

Namun terangnya, jika mengacu pada PP nomor 16 tahun 2022 disana dengan jelas disebut bahwa pembayaran THR maupun gaji ke 13 ini tidak hanya diberikan ke pada ASN baik itu PNS maupun PPPK, melainkan hal sama juga diberlakukan bagi tenaga non ASN seperti tenaga honor. ” Sebelumnya setiap tahun kita selalu anggarkan untuk 13 bulan untuk setiap ASN. Dan itu biasanya diberikan jelang lebaran atau biasa kita sebut THR atau gaji ke 13 ” ungkapnya.

Baca Juga :  Mengaku Didorong Partai, Warisin Siap Maju di Pilkada Lotim

Karena itu hal serupa kembali dipertanyakan oleh para tenaga honor di tahun ini. Namun sangat disayangkan di tahun ini Pemkab Lotim tidak lagi memberikan THR maupun gaji ke 13 ke para tenaga honor dengan dalih mengacu pada PP Nomor 14 Tahun 2024. ”Padahal PP Nomor 14 Tahun 2024 sama bunyinya dengan PP nomor 16 tahun 2022. Sebelumnya kita biasanya diberikan satu kali gaji atau honor sesuai dengan honor yang diterima selama satu bulan. Besarannya mulai dari Rp 400 ribu, Rp 500 ribu dan Rp 600 ribu,” bebernya.

Sementara itu guru honor lainnya juga meminta supaya mereka diprioritaskan untuk diangkat menjadi PPPK dalam perekrutan tahun ini . Terlebih lagi sebagian besar para tenaga guru honor ini telah mengabdi sampai puluhan tahun. Bahkan lebih miris lagi, ada juga guru honor akan memasuki usia pensiun namun sampai sekarang tak kunjung diangkat menjadi PPPK. Proses perekrutan PPPK menggunakan persaingan dianggap tidak adil. Baginya tidak bisa disamakan antara guru honor yang masih muda dengan mereka yang lanjut usia untuk diangkat menjadi PPPK dengan cara diseleksi. ” Kalau kita yang sudah tua – tua gini kan endak mungkin bisa kita menang bersaing dengan yanga masih muda. Kita yang sudah tua, banyak yang kita pikir, belum kita pikirkan belanja untuk anak , dan kebutuhan keluarga lainnya. Beda dengan yang masih muda, kalau mereka hanya fokus untuk belajar endak ada beban lain yang dipikirkan. Kalau dengan sistim ini kita pasti akan selalu kalah dengan yang muda ” tegas salah seorang guru honor lainnya menimpal.

Baca Juga :  Maju Pilkada Lotim, Tanwir Mengaku Didekati Sejumlah Parpol

Keluhan sama juga dilontarkan guru honor SMPN 1 Selong Martini. Disampaikannya kedatangan mereka ke sini tak lain menuntut pembayaran THR termasuk juga tambahan formasi perekrutan PPPK ” Kita sudah cukup lama mengabdi ” singkatnya.

Sementara itu Pj Sekda Lotim H. Hasni menjelaskan berkaitan dengan pembayaran honor selama tiga bulan di 2024 ini dipastikan tidak ada masalah. Pemkab Lotim telah menyiapkan anggaran dan tinggal dilakukan pembayaran ” Saat ini masih sedang dalam proses. Kita upayakan secepatnya terbayar” ungkap dia.

Sedangkan soal SK tenaga honor terang Hasni untuk para tenaga honor yang telah masuk data base dipastikan SK nya itu akan diperpanjang kembali oleh Pemkab Lotim.. Sedangkan untuk formasi PPPK, jika mengacu pada data yang ada sisa kuota untuk guru ini adalah tinggal 2002 formasi. Sedangkan untuk perekrutan Tahun 2024 ini Lotim hanya mendapatkan 1600 formasi. Dari jumlah tersebut 100 untuk formasi CPNS dan 1500 untuk formasi PPPK. ” Dari 1.500 formasi PPPK, sebanyak 500 formasi untuk tenaga guru. Sisanya Nakes dan tenaga teknis lainnya. Formasi yang kita dapatkan ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan daerah ” tutup Hasni.(lie)

Komentar Anda