SELONG—Alih kelola kewenangan jenjang pendidikan SMA/SMK dari kabupaten kota ke provinsi rupanya cukup serius. Para guru honor daerah (Honda) yang telah mendapatkan SK bupati mengeluh lantaran sudah hampir lima bulan tidak pernah menerima gaji.
Sebelum dilakukan pengalihan, penggajian guru Honda dari kabupetan tidak pernah ada masalah. Gaji yang diterima ketika itu tidak pernah telat. Biasanya gaji para guru Honda diterima per triwulan. Per bulan mereka dibayar Rp. 1,5 juta. Sehingga selama tiga bulan, mereka menerima Rp. 4,5 juta.
‘’Saat ini gaji Honda saya belum dibayar. Padahal SK yang saya miliki dua tahun. Dari 2016 sampai 2017. Setelah ada pengalihan ke provinsi, gaji kami sampai sampai saat ini tertunda,” ungkap Tamrin, salah satu guru Honda di SMAN 3 Selong.
Di SMAN 3 Selong, jumlah guru Honda sebanyak tiga orang. Tidak hanya Tamrin, tapi rekan-rekannya yang lain juga mengalami nasib sama. “Untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, kita hanya mengandalkan gaji dari komite sekolah. Selain itu kita cari sampingan,” keluhnya.
Sesuai dengan SK, jelasnya, sebelum dilakukan pengalihan, mereka menerima gaji sekali dalam tiga bulan. Ia berharap agar pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB lebih memperhatikan nasib para guru honor.
Sementara itu, Humas SMAN 3 Selong, Taufik Fansuri mengatakan, jumlah guru honor di SMAN 3 Selong sekitar 25 orang dari sekitar 50 guru yang ada di sekolah itu. Mereka diantaranya tiga orang guru honor yang di-SK-kan bupati dan sebagian lagi guru honor yang diangkat oleh sekolah.
‘’Masalah guru honor ini pemerataanya yang masih belum. Kalau kita disini, masih kekurangan guru. Sehingga kita masih membutuhkan guru honor,” terangnya.
Mereka berharap, para guru honor yang belum diangkat oleh daerah supaya segara diperhatikan dan segera diberikan SK. Terlebih para guru honor ini telah mengabdi selama puluhan tahun. “Kita minta seperti itu ke pemerintah provinsi,” tandasnya. (lie)
