Gugatan Ditolak, Penggugat KLB IPPAT Banding

PUTUSAN: Sidang putusan gugatan KLB IPPAT di Lombok yang digelar di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis (7/10).

MATARAM–Sidang gugatan hasil kongres luar biasa (KLB) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Lombok 2021 memasuki agenda putusan di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis (7/10).

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini memutuskan menolak  gugatan dari para penggugat. Yang mana penggugatnya adalah Made Prie Dharsana dkk dengan tergugat Harpendi Harahap dkk.

Putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai  R. Hendral dengan hakim anggota I Wayan Sugiartawan dan Catur Bayu Sulistiyo. “Memutuskan gugatan tidak dapat diterima,” ungkap hakim R. Hendral dalam amar putusan yang dibacanya.

Salah satu pertimbangannya menolak gugatan penggugat adalah karena sudah ada kesepakatan damai antara para penggugat dan tergugat yang ditandatangani 21 Desember 2020 yang juga dijadikan dasar pelaksanaan KLB IPPAT di Senggigi, Lombok Barat pada Maret 2021 lalu.

BACA JUGA :  Pelaku Pembobolan Toko Diringkus

Atas putusan hakim ini, pihak penggugat belum dapat menerimanya. Untuk itu pihaknya pun berencana akan melakukan upaya hukum banding. “Kami hormati keputusan hakim. Putusan tersebut nantinya akan kami pelajari dulu dan kami akan melakukan upaya hukum banding,” ujarnya didampingi para penggugat lain.

Salah satu alasan banding karena pertimbangan hakim menolak gugatan karena adanya kesepakatan damai para pihak penggugat dan tergugat. “Padahal kami melihat bahwa dalam kesepakatan itu hanya mengikat para pihak saja tetapi tidak bisa seluruh anggota IPPAT,” ujarnya.

Upaya hukum banding paling lambat akan dilakukan 14 hari setelah pihaknya mendapatkan risalah putusan majelis hakim. “Kami punya waktu 14 hari untuk menyatakan  banding terhadap putusan majelis hakim atas gugatan kami terkait hasil KLB IPPAT di Lombok,” terangnya.

BACA JUGA :  Pencuri Motor Spesialis Masjid dan Puskesmas Ditangkap

Menanggapi langkah hukum yang akan dilakukan oleh pihak penggugat, Ketua Umum IPPAT Hafendi Harahap  yang juga sebagai tergugat  menyatakan bahwa pihaknya siap menghadapi upaya hukum yang dilakukan oleh penggugat.

“Upaya hukum itu adalah hak dari mereka. Itu tidak bisa kita larang. Akan tetapi kami memberikan saran bahwa bagaimana pun kerasnya mereka akan banding dengan dalil dan alat bukti yang mereka sampaikan itu dengan mudah akan disanggah oleh bukti-bukti yang ada pada kita,” ujarnya.

“Jadi kita tidak hanya siap. Demi anggota PPAT dan anggota IPPAT  apapun akan kita lakukan,” tambahnya. (der)