MATARAM – Serapan gabah yang tidak pernah mencapai target terus menjadi masalah di Provinsi NTB. Hal itu tidak boleh lagi terjadi pada tahun 2017 ini, apalagi musim panen telah tiba sejak beberapa pekan lalu.
Gubernur NTB, TGH M Zainul menegaskan, Divisi Regional (Divre) Bulog NTB harus menyerap semua hasil panen petani dengan harga wajar atau sesuai harga pembelian pemerintah (HPP). Jangan lagi petani NTB di NTB dirugikan oleh kinerja Bulog yang tidak sesuai harapan. “Bulog harus berhasil serap hasil panen, masa diulang-ulang setiap tahun kayak anak kecil saja,” ujarnya saat ditanya Radar Lombok, Selasa kemarin (7/3).
[postingan number=3 tag=”bulog”]
Menurut politisi partai Demokrat ini, Bulog bukanlah entitas bisnis. Keberadaan Bulog sebagai alat negara sudah jelas untuk membantu para petani. Mengingat, negara tidak bisa membantu petani yang telah bekerja keras dengan cara mencangkul dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, dengan tegas gubernur mengingatkan pihak Bulog untuk tidak berkhianat terhadap negara. “Saya tidak bisa bantu petani mencangkul setiap hari, menteri juga tidak bisa. Cara negara membantu itu menyerap hasil petani dengan harga wajar. Kalau itu tidak dilakukan, artinya Bulog berkhianat pada negara,” tegasnya.
Gubernur tidak ingin tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya. Apabila penyerapan gabah atau beras tidak sesuai harapan, maka sudah saatnya negara memikirkan alternatif lain yang lebih efektif. Pemerintah pusat harus memikirkan solusi agar masalah penyerapan tidak terjadi lagi.
Ditanya soal upaya daerah untuk menyerap hasil panen petani melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), gubernur mengatakan bisa saja hal itu dilakukan. Namun, membentuk BUMD bisa dilakukan jika mendapat dukungan dari semua pihak. “Masalahnya apa iya kita akan berkompetisi dengan alat negara lain, masa BUMD akan rebut-rebutan di petani. Kan tidak enak kita,” ujarnya.
Sejak lama, petani selalu menjadi pihak yang dirugikan dengan kinerja Bulog. Apalagi, saat ini harga gabah sangat rendah di tingkat petani. Akibatnya, kerugian terus dialami karena biaya tanam jauh lebih besar dibandingkan hasil produksi.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Husnul Fauzi juga mengingatkan agar Bulog menyerap hasil panen petani. Mengingat, harga saat ini masih dibawah HPP sehingga tidak ada alasan bagi Bulog untuk tidak membeli. “Sekarang baru 40 persen penyerapan dilakukan dari target. Seharusnya Bulog memanfaatkan situasi saat ini, harga dibawah HPP,” kata Husnul.
Husnul sendiri belum menerima informasi resmi jumlah penyerapan gabah atau beras yang terbaru. Namun, data per 21 Februari 2017, Bulog baru menyerap sebanyak 60 ton setara beras dari total kontrak sebanyak 200 ton dari 3 unit Satker dan 2 mita kerja pengadaan.
Pengadaan beras sebanyak 60 ton tersebut baru terserap di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 30 ton dan Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 30 ton. “Jangan sampai kita kecolongan lagi seperti tahun-tahun lalu. Makanya kita mau bertemu dengan Bulog dulu ini,” ujarnya.
Bulog sendiri membeli gabah dan beras petani sesuai dengan HPP. Harga gabah kering panen (GKP) sesuai HPP dibeli seharga Rp 3.750 per kilogram, gabah kering giling (GKG) dengan harga Rp 4.600 per kilogram dan pembelian beras dengan harga Rp 7.300 per kilogram.
Seringkali, alasan Bulog tidak bisa menyerap hasil panen petani karena harga pasarannya di atas HPP. Akibatnya, petani lagi-lagi dirugikan tanpa harus bisa berbuat apa-apa. Ketika tidak dibeli oleh Bulog, seringkali petani menjual ke pihak lain dengan harga jauh di bawah HPP.
Provinsi NTB sendiri menargetkan jumlah produksi mencapai. 2,5 juta ton. Target tersebut meningkat dari tahun lalu yang hanya 2,4 juta ton. “Kita optimis bisa wujudkan, sekarang persoalannya bagaimana agar hasil panen tersebut bisa diserap oleh Bulog,” tandas Husnul. (zwr)
