Dikatakan, dirinya bersikap berdasarkan laporan yang ada. Salah satu langkah konkrit yang bisa dilakukan, yaitu melakukan revisi terhadap anggaran saat ini. Hal itu penting dilakukan agar bisa membantu masyarakat secara optimal.
Selain itu, gubernur NTB mengingatkan bahwa mengatasi kekeringan bukan hanya tanggungjawab BPBD saja. Dalam kondisi bantuan dari pusat juga belum turun, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti dinas sosial dan dinas pekerjaan umum harus bergerak.
Tugas pemerintah bukan hanya menuntaskan kekeringan saja. Namun juga dampak dari bencana kekeringan tersebut. “Nanti saya cek dan kaji dulu, kalau memang memungkinkan ya kita revisi anggaran. Karena kekeringan harus diatasi, masyarakat dibantu secara optimal,” ucap gubernur NTB.
Tidak lama setelah itu, gubernur lalu menghubungi kepala BPBD NTB, H Muhammad Rum untuk segera mencari solusi agar bisa optimal membantu masyarakat. “Sudah beliau (gubernur – red) berikan arahan agar segala sesuatu yang menghambat dituntaskan segera,” tutur Muhammad Rum saat dikonfirmasi Radar Lombok.
Disampaikan juga, pihaknya telah bertemu dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) di kantor Inspektorat. Hasilnya telah ada kesepakatan untuk bisa menggunakan dana tersebut dengan catatan tidak melanggar regulasi. Mengingat situasi dan kondisi saat ini mendesak untuk disegerakan bantuan kepada masyarakat, melakukan revisi atas pergub bukanlah solusi. “Jadi kita sudah sepakat agar dana tidak terduga itu dialihkan posnya ke BPBD. Awalnya kan dana itu di BPKAD, agar bisa dicairkan dan tidak langgar pergub, sekarang dialihkan ke kita. Tapi tetap sih pos anggarannya untuk darurat juga meski di BPBD,” terang Rum. (zwr)
